|
Serangan Umum 1 Maret mampu menguatkan posisi tawar dari Republik Indonesia, mempermalukan Belanda yang telah mengklaim bahwa RI sudah lemah. Tak lama setelah Serangan Umum 1 Maret terjadi [[Serangan Umum Kota Solo]] yang menjadi salah satu keberhasilan pejuang RI yang paling gemilang karena membuktikan kepada Belanda, bahwa gerilya bukan saja mampu melakukan penyergapan atau sabotase, tetapi juga mampu melakukan serangan secara frontal ke tengah kota Solo yang dipertahankan dengan pasukan ''kavelerie'', persenjataan berat - artileri, pasukan infantri dan komando yang tangguh. Serangan umum Solo inilah yang ''menyegel'' nasib [[Hindia Belanda]] untuk selamanya.
== Kontroversi dalam Serangan Umum 1 Maret pada era Orde Baru ==
{{utama|Kontroversi serangan umum 1 maret}}
Hingga awal tahun 1970-an, serangan atas [[Yogyakarta]] 1 Maret 1949, sama sekali tidak pernah ditonjolkan, karena para pejuang waktu itu menilai, bahwa episode ini tidak melebihi episode-episode perjuangan lain, yaitu pertempuran heroik di [[Medan]] ([[Medan Area]], [[Oktober]] [[1945]]), [[Palagan Ambarawa]] ([[12 Desember|12]] – [[15 Desember]] [[1945]]), [[Bandung Lautan Api]] ([[April]] [[1946]]), Perang [[Puputan Margarana]] [[Bali]] ([[20 November]] [[1946]]), [[Pertempuran 5 hari 5 malam]] di [[Palembang]] ([[1 Januari|1]] – [[5 Januari]] [[1947]]) dan juga tidak melebihi semangat berjuang [[Divisi Siliwangi]], ketika melakukan ''long march'', yaitu berjalan kaki selama sekitar dua bulan – sebagian bersama keluarga mereka - dari [[Yogyakarta]]/[[Jawa Tengah]] ke [[Jawa Barat]], dalam rangka melancarkan operasi [[Wingate]] untuk melakukan perang gerilya di [[Jawa Barat]], setelah [[Belanda]] melancarkan [[Agresi II]] tanggal [[19 Desember]] [[1948]]. Dan masih banyak lagi pertempuran heroik di daerah lain. Hingga waktu itu, yang sangat menonjol dan dikenal oleh rakyat Indonesia adalah perjuangan ''arek Suroboyo'' pada [[28 Oktober|28]] - [[29 Oktober]] dan bulan [[November]]/[[Desember]] [[1945]], yang dimanifestasikan dengan pengukuhan tanggal [[10 November]] sebagai [[Hari Pahlawan]].
Sebenarnya latar belakang serangan 1 Maret atas Yogyakarta, Ibukota RI waktu itu yang diduduki Belanda, tidak perlu menjadi kontroversi selama lebih dari duapuluh tahun, apabila beberapa pelaku sejarah tidak ikut dalam konspirasi pemutarbalikan fakta sejarah. Juga apabila meneliti tulisan T.B. Simatupang, saat peristiwa serangan tersebut adalah Wakil II Kepala Staf Angkatan Perang. Simatupang telah menulis secara garis besar mengenai hal-hal seputar serangan tersebut, dari mulai perencanaan sampai penyebarluasan berita serangan itu. Buku itu pertama kali diterbitkan pada tahun 1960. Diterbitkan ulang pada tahun 1980.
Dalam bukunya ''Memenuhi Panggilan Tugas'', [[Abdul Haris Nasution]] menulis:
''...enam jam di [[Yogya]] - yang setelah [[Orde Baru]] berdiri selalu diperingati secara besar-besaran. Dan aksi ini adalah dalam rangka tahap taktis-ofensif yang sedang dilancarkan oleh Panglima [[Bambang Sugeng]] di seluruh wilayahnya, terhadap kota-kota kabupaten dan keresidenan, terutama di daerah [[Banyumas]], [[Kedu]], [[Semarang]] dan [[Yogya]]. Pada waktu yang agak bersamaan juga [[Divisi I]] memulai aksi yang demikian di [[Jawa Timur]], menyusul [[Divisi II]] ([[Jawa Tengah]] bagian timur), kemudian [[Divisi IV]] ([[Jawa Barat]]).''
Dari sumber-sumber yang dapat dipercaya serta dokumen-dokumen yang terlampir dalam tulisan ini, terlihat jelas bahwa perencanaan dan persiapan serangan atas [[Yogyakarta]] yang kemudian dilaksanakan pada [[1 Maret]] [[1949]], dilakukan di jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III - dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat - berdasarkan instruksi dari Panglima Besar [[Sudirman]], untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa [[TNI]] - berarti juga [[Republik Indonesia]] - masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan [[PBB]].
Serangan tersebut melibatkan berbagai pihak, bukan saja dari Angkatan Darat, melainkan juga [[AURI]], Bagian Penerangan Komisariat Pusat Pemerintah (Pejabat [[PDRI]] di [[Jawa]]) dan Pepolit dari Kementerian Pertahanan. Pasukan yang terlibat langsung dalam penyerangan terhadap Yogyakarta adalah dari [[Brigade IX]] dan [[Brigade X]], didukung oleh pasukan [[Wehrkreis I]] dan II, yang bertugas mengikat Belanda dalam pertempuran di luar [[Wehrkreis III]], guna mencegah atau paling tidak memperlambat gerakan bantuan mereka ke Yogyakarta. Tidak mungkin seorang panglima atau komandan, tidak mengerahkan seluruh kekuatan yang ada di bawah komandonya, untuk menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Perlu diingat, ketika [[Belanda]] menduduki Ibukota [[RI]], [[Yogyakarta]], tanpa perlawanan dari [[TNI]], karena dari semula telah diperhitungkan, kekuatan [[TNI]] tidak sanggup menahan serangan [[Belanda]]. Juga tidak mungkin seorang panglima atau komandan pasukan memerintahkan melakukan serangan terhadap suatu sasaran musuh yang kuat, tanpa memikirkan perlindungan belakang. Selain itu, juga penting masalah logistik; suply (pasokan) perlengkapan dan perbekalan untuk ribuan pejuang serta perawatan medis yang melibatkan beberapa pihak di luar [[TNI]]. Apakah semua ini dapat dipersiapkan, dilakukan atau diperintahkan oleh seorang komandan brigade?
Dalam perencanaan dan pelaksanaan, juga melibatkan bagian Pepolit (Pendidikan Politik Tentara) Kementerian Pertahanan. Selain itu, juga terlihat peran Kolonel [[T.B. Simatupang]], Wakil Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP). Untuk penyiaran berita mengenai serangan tersebut ke luar negeri, melibatkan pemancar radio [[AURI]] di [[Playen]], dan pemancar radio Staf Penerangan Komisariat Pusat, yang waktu itu berada di [[Wiladek]].
Cukup kuat alasan untuk meragukan versi yang mengatakan, bahwa seorang komandan brigade dapat memberi tugas kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, yang berada dua tingkat di atasnya, untuk membuat teks (dalam bahasa [[Inggris]]) yang akan disampaikan kepada pihak [[AURI]] untuk kemudian disiarkan oleh stasiun pemancar [[AURI]]. Dengan demikian, menurut versi ini, perencanaan serta persiapan serangan dilakukan di jajaran brigade, kemudian "memberikan instruksi" kepada sejumlah atasan, termasuk Panglima Divisi.
Perlu diketahui, bahwa selama perang gerilya, berdasarkan Instruksi No. 1/MBKD/1948 tertanggal 22 Desember 1948 yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara dan Teritorium Jawa/Markas Besar Komando Jawa (MBKD), Kolonel [[Abdul Haris Nasution]], dibentuk Pemerintah Militer di seluruh [[Jawa]]. Struktur dan hirarki militer berfungsi dengan baik dan garis komando sangat jelas.
Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tidak mungkin seorang komandan pasukan dapat menggerakkan pasukan-pasukan lain yang bukan di bawah komandonya tanpa seizin atasan. Seandainya ada gerakan pasukan lain, pasti harus dengan perintah dari atasan, dan tidak mungkin dilakukan oleh komandan yang satu level. Apalagi menugaskan Wakil Kepala Staf Angkatan Perang yang dalam hirarki militer berada dua tingkat di atasnya, dan pihak Kementerian Pertahanan serta pihak AURI, yang memiliki/mengoperasikan pemancar radio. Berdasarkan bukti dan dokumen yang ada, serangan tersebut jelas melibatkan berapa pihak di luar [[Brigade X]]/[[Wehrkreis III]]; bahkan terlihat peran beberapa atasan langsung Letkol [[Suharto]].
Nasih terdapat cukup bukti serta dokumen yang menunjukkan, bahwa kendali seluruh operasi di wilayah Divisi III tetap berada di pucuk pimpinan Divisi III, yaitu Kolonel [[Bambang Sugeng]]. Hal ini terbukti dengan jelas, a.l. dengan adanya Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, yang ditujukan kepada Komandan [[Wehrkreis II]] Letkol. [[M. Bachrun]], di mana jelas disebutkan, bahwa Instruksi Rahasia tersebut sehubungan dengan perintah yang diberikan kepada [[Komandan Wehrkreis III]], Letkol [[Suharto]]. Juga disebutkan, bahwa pasukan yang langsung membantu dalam serangan ke kota adalah [[Brigade IX]].
Dalam naskah otobiografi Letnan Kolonel (Purn.) dr. [[W. Hutagalung]] disebutkan, bahwa Komandan [[Wehrkreis II]] Letkol [[Sarbini]] hadir dalam rapat perencanaan, sehingga tidak diperlukan lagi Instruksi tertulis.
Instruksi Rahasia tersebut merupakan kelanjutan dari Perintah Siasat No. 4/S/Cop.I, tertanggal 1 Januari 1949 yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi III/GM III, untuk a.l.
"... mengadakan perlawanan serentak terhadap Belanda sehebat-hebatnya... yang dapat menarik perhatian dunia luar...".
Dari dokumen ini dapat dilihat dengan jelas, bahwa tujuan semua serangan besar-besaran adalah untuk menarik perhatian dunia internasional, dan sejalan dengan Perintah Siasat 1 yang dikeluarkan oleh Panglima Besar [[Sudirman]] pada bulan Juni 1948.
Dalam buku yang sama di halaman 265, [[Nasution]] menulis:
"Panglima Divisi III telah memerintahkan serangan umum terhadap [[Yogya]] pada tanggal 1 Maret 1949, yang mempunyai efek yang besar terhadap...."
Dokumen ketiga yang membuktikan, bahwa seluruh operasi tersebut ada di bawah kendali Panglima Divisi III/GM III, adalah Perintah Siasat No. 9/PS/19, tertanggal 15 Maret 1949. Perintah diberikan kepada komandan [[Wehrkreis I]] (Letkol. [[Bachrun]]) dan II (Letkol. [[Sarbini]]), untuk meningkatkan penyerangan terhadap tentara [[Belanda]] di daerah masing-masing, dalam upaya untuk mengurangi bantuan Belanda ke Yogyakarta dan tekanan Belanda terhadap pasukan Republik di wilayah Wehrkreis III yang membawahi Yogyakarta, setelah dilaksanakan serangan atas Yogyakarta tanggal 1 Maret 1949.
Isi Perintah Siasat tersebut adalah:
Staf Gubernur Militer III.
Sangat Rahasia.
PERINTAH SIASAT
Nomor: 9/PS/49
Keadaan:
* Mulai tanggal 1-III-1949 serangan terhadap Ibukota telah dimulai dan usaha merebut Ibukota akan dilakukan berkali-kali. Kekuatan dari fihak kita melulu dari Brigade X, ditambah dengan pasukan-pasukan kecil dari kesatuan-kesatuan lain-lainnya.
Bantuan yang diberikan kepada Brigade X
# Cie (kompi-pen.) dari Bat. Srohardoyo
# Bat. Dari Bat. Darjatmo Brigade IX.
* Berhubung dengan aktiviteit dari fihak kita, maka [[Belanda]] menggerakkan balabantuan dari [[Semarang]] dan [[Magelang]] ditaksir 2000 orang lengkap) dan dibantu dengan [[Luchtmach]]-nya (Angkatan Udara-pen.), sehingga druk (tekanan-pen.) ke medan [[Yogya]] sangat beratnya. Perintah: Berhubung dengan hal tsb. Maka diperintahkan kepada Cdt. Daerah I dan Cdt. Daerah II Untuk:
* Vernegen (meningkatkan-pen.) aktiviteitnya di daerahnya,terutama ditujukan kepada centra dari [[Prembun]]-[[Kebumen]]-[[Magelang]]-[[Semarang]] wetelijk gedeelte [[Purwokerto]]-[[Probolinggo]]-[[Karangkobar]].
* Untuk daerah W.K. [[Brigade IX]], terutama verbindingsweg (jalan penghubung-pen.) [[Magelang]]-[[Semarang]] dan [[Magelang]] - [[Yogya]]. (Dalam hal ini [[Bat. Panuju]] ditarik ke [[Magelang]] utara dan [[Bat. Bintoro]] verschuiven ke arah timur).
* Gerakan-gerakan tsb. dilakukan intensif dalam periode 15-III-1949 hingga 1-IV-1949 dan selanjutnya tetap meluaskan perlawanan.
S e l e s a i.
Dibuat utk. Dibuat di tempat
# Cdt. Daerah I. Tanggal : 15-III-1949
# Cdt. Daerah II J a m : 12.00
Tindasan utk. Panglima Divisi III/G.M. III
# Staf Divisi III.
# M.B.K.D.
# Cdt. Daerah III. (Kolonel [[Bambang Sugeng]])
# Arsip.
Dengan demikian, tiga dokumen yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi III/GM III, Kolonel Bambang Sugeng, yaitu:
# Perintah Siasat No. 4/S/Cop.I, tertanggal 1 Januari 1949,
# Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, dan
# Perintah Siasat No. 9/PS/49, tertanggal 15 Maret 1949,
membuktikan, bahwa sejak awal bergerilya, seluruh operasi di wilayah [[Divisi III]], tetap diatur dan dikendalikan oleh Panglima [[Divisi III]]/[[Gubernur Militer III]]. Dokumen-dokumen tersebut diperkuat antara lain dengan catatan harian Kolonel [[Simatupang]], Wakil KSAP, dan otobiografi Letkol dr. [[Wiliater Hutagalung]], Perwira Teritorial, serta kemudian di dalam berbagai tulisan dari [[A.H. Nasution]], yang waktu itu adalah Panglima Tentara & Teritorium Jawa/MBKD. Selain itu, semua dokumen menunjukkan, bahwa Panglima [[Divisi III]] selalu memberikan instruksi dan melibatkan ketiga Wehrkreise tersebut; dengan demikian menjadi jelas, bahwa komando operasi ada di tangan Panglima Divisi, dan bukan di tangan Komandan Brigade.
Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, cocok dengan catatan harian [[Simatupang]] tertanggal 18 Februari 1949 yang dimuat dalam buku Laporan dari [[Banaran]], di mana tertera:
Kolonel [[Bambang Sugeng]], yang sedang mengunjungi daerah [[Yogyakarta]] (dia adalah Gubernur Militer daerah [[Yogyakarta]] - [[Kedu]] - [[Banyumas]] - [[Pekalongan]] - sebagian dari [[Semarang]]) datang dan bermalam di [[Banaran]].
...Idenya ialah: [[Yogya]] harus direbut dengan senjata. Paling sedikit dia ingin bahwa [[Yogyakarta]] kita serang secara besar-besaran...
Demikianlah kurang lebih jalan pikiran dan perasan dari [[Bambang Sugeng]] yang dapat saya tangkap...
Dengan Kolonel [[Sugeng]] masih saya bicarakan berapa kekuatan yang dapat dikumpulkannya untuk serangan itu, bagaimana rencananya dan seterusnya.
Bila disimak kalimat [[Simatupang]]:
"...datang dan bermalam di [[Banaran]]. ...Dengan Kolonel [[Soegeng]] masih saya bicarakan berapa kekuatan yang dapat dikumpulkannya untuk serangan itu, bagaimana rencananya dan seterusnya"
terlihat, bahwa [[Bambang Sugeng]] mengeluarkan instruksi rahasia tersebut tertanggal 18 Februari, setelah berkonsultasi dengan [[Simatupang]], Wakil Kepala Staf Angkatan Perang.
Juga apabila mencocokkannya dengan tulisan [[Budiarjo]] terbukti, bahwa [[Simatupang]] banyak terlibat dalam persiapan serangan tersebut. Hal ini dapat dilihat, bahwa [[Simatupang]] telah mempersiapkan teks dalam bahasa [[Inggris]] tanggal 28 Februari, sehari sebelum serangan terjadi dan meminta teks tersebut disiarkan oleh pemancar [[AURI]] [[Playen]], setelah serangan dilaksanakan tanggal 1 Maret 1949. Juga dari catatan [[Simatupang]] dapat dilihat, bahwa di [[Wiladek]] mereka juga telah "dipersiapkan" untuk menyiarkan berita mengenai serangan atas [[Yogyakarta]]. Tidak tertutup kemungkinan, bahwa [[Simatupang]] juga memberikan teks yang akan dibacakan seperti halnya di [[Playen]], karena dalam catatan hariannya, [[Simatupang]] sendiri tidak menyebutkan nama [[Budiarjo]] ketika dia menyampaikan teks yang akan dibacakan di [[Playen]]. Di sini terlihat jelas, bahwa "Serangan Spektakuler" tersebut adalah suatu skenario -rekayasa- untuk konsumsi dunia internasional.
Catatan harian tersebut, yang tertulis dalam buku Laporan dari [[Banaran]], sekaligus juga menunjukkan keterlibatan besar dari [[Simatupang]], yang dalam hirarki militer beberapa tingkat di atas Suharto. Buku Laporan dari Banaran diterbitkan pertama kali tahun 1960, ketika [[Suharto]] belum menjadi Presiden, dan episode perjuangan tersebut belum diekspos menjadi mercu suar, dan sejarah tidak ditulis untuk kepentingan penguasa.
Selain itu, melihat besarnya operasi tersebut serta keterlibatan berbagai pihak, yang dalam hirarki militer berada di posisi lebih tinggi, sangat tidak mungkin, bahwa komando operasi dipegang oleh seorang komandan brigade. Dalam instruksi No. 1/MBKD/1948, tertanggal 25 Desember 1948, butir 5, Kolonel [[Nasution]], Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menegaskan:
"… Peliharalah terus hierarchie ketentaraan…"
Perencanaan serangan tersebut sangat dirahasiakan, sehingga selain pucuk pimpinan tertinggi militer dan sipil, pada waktu itu hampir tidak ada anggota staf di jajaran bawah, yang mengetahui mengenai rencana tersebut, bahkan staf Gubernur Militer sekalipun. Seorang pelaku sejarah menyampaikan, bahwa dia sebagai anggota staf GM III yang berada di lereng [[gunung Sumbing]], baru mengetahui mengenai serangan tersebut setelah serangan dilancarkan.
Begitu juga dengan para pelaksana di lapangan, tidak mengetahui mengenai perencanaan serta Grand Design serangan umum, sebagaimana diungkapkan oleh seorang pelaku di lapangan, Kol. (Purn.) [[A. Latief]] (waktu itu komandan kompi, berpangkat Kapten). Dalam naskah yang ditulis di [[penjara Cipinang]] antara tahun 1991 - 1997, tertera ([[Abdul Latief]]. Naskah, belum ada judul, (diperoleh penulis tahun 1998), hlm. 57):
"Semua yang saya tulis di sini dengan sendirinya menurut pengalaman yang saya rasakan, saya ketahui dan saya alami pada kejadian waktu itu di sekitar daerah yang ditugaskan kepada saya. Sebab skope pasukan saya kecil, yaitu hanya merupakan sebuah kompi saja yang hanya mempunyai daerah terbatas."
Jadi sangat jelas, bahwa setiap komandan hanya mengetahui sebatas tugas yang diberikan kepadanya dan mempunyai wewenang hanya atas pasukannya. Pernyataan [[Suharto]], seperti disampaikan dalam otobiografinya, selain tidak logis dan tampak hanya mengarang cerita belaka, dapat dibantah berdasarkan bukti yang ada.
Perlu dianalisis kalimat yang tertulis dalam otobiografi [[Suharto]], yaitu:
"... Maka muncul keputusan dalam pikiran saya: kita harus melakukan serangan pada siang hari, supaya bisa menunjukkan kepada dunia, kebohongan [[Belanda]] itu. Karena sulit menghubungi Panglima Besar Jenderal [[Sudirman]], yang tempat bergerilyanya tidak diketahui dengan jelas, maka sebagai komandan [[Wehrkreise]] yang memiliki wewenang untuk melakukan prakarsa ..."
Memang tidak semua prajurit dapat atau boleh mengetahui keberadaan Panglima Besar, yang menjadi incaran tentara [[Belanda]]. Akan tetapi pucuk pimpinan militer dan sipil, dapat selalu berkomunikasi dengan Jenderal [[Sudirman]], walaupun tempat persembunyiannya selalu berpindah-pindah, bahkan di beberapa tempat, hanya satu atau dua hari saja. Dari catatan perjalanan yang ditulis oleh Kapten [[Suparjo Rustam]], ajudan Panglima Besar [[Sudirman]], tercatat kegiatan Panglima Besar, antara lain:
"… Tanggal 27.12.1948. Meninggalkan desa [[Karangnongko]] (di [[sungai Brantas]], [[Jawa Timur]]) dan pindah ke desa di lereng [[Gunung Wilis]]. Pak Dirman mengutus Kolonel [[Bambang Supeno]] supaya mencari hubungan dengan Pemerintah pusat di [[Jawa]], yang menurut kabar ada di [[gunung Lawu]]. Tidak lama setelah Kol. [[Bambang Supeno]] berangkat, datang pula Kol. [[Sungkono]] (Panglima Divisi/Gubernur Militer Jawa Timur). Tanggal 10.1.1949, [[Bambang Supeno]] kembal. Tanggal 11.1.1949 di desa [[Wayang]], pertemuan dengan Menteri Pembangunan [[Supeno]] dan Menteri Kehakiman [[Susanto Tirtoprojo]]. Selama beberapa hari setelah tanggal 12.1.1949 banyak tamu-tamu dari berbagai kota dan daerah datang menemui Pak Dirman.”
Selama perjalanan, Kapten [[Suparjo]] (ajudan Panglima Besar), selalu mengirimkan utusan untuk memberikan berita kepada KBN-KBN, di mana rombongan berada. Tercatat antara lain:
… Tanggal 8.2.1949, di desa [[Pringapus]]. Mengirimkan beberapa orang ke [[Yogyakarta]], di antaranya [[Harsono Cokroaminoto]] untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai politik, Letnan [[Basuki]] dan dr. [[Suwondo]] (dokter pribadi Panglima Besar) untuk mencari obat-obatan, Kapten [[Cokropanolo]] untuk menghadap Sri Sultan … Orang-orang yang dikirim ke Yogya hampir semuanya ditangkap [[Belanda]], yang tidak ditangkap hanya dr. [[Suwondo]] dan Kapten [[Cokropranolo]].
Tanggal 3.3.1949 di desa [[Sobo]], datang utusan dari Kolonel [[Gatot Subroto]] dengan satu kompi tentara dipimpin Letkol. [[Su'adi]], untuk mengawal Pak Dirman …
Dari catatan perjalanan yang ditulis oleh ajudan Panglima Besar terlihat, bahwa Panglima Divisi/Gubernur Militer serta pembesar sipil, dapat selalu mengetahui keberadaan Panglima Besar, dan Panglima Besar dapat mengirim utusan untuk bertemu dengan pimpinan militer dan sipil, seperti beberapa menteri yang tidak ditangkap [[Belanda]]. Jelas, [[Suharto]] yang waktu itu hanya komandan brigade, tidak termasuk lingkungan yang dapat atau boleh mengetahui keberadaan Panglima Besar. Selanjutnya, [[N.S.S. Tarjo]] menulis:
"...Dengan pemancar ini beserta radio-radio rimbu (Radio dengan tenaga listrik buatan. Kekuatan stromnya diperoleh dengan jalan memutar roda sepeda – pen.) , pimpinan Gerilya kita dapat mengikuti situasi Internasional dan dapat menyusun rencana perang Gerilya, sesuai dengan situasi politik, karenanya kita masih mampu berhubungan satu sama lain via darat dan udara, bahkan mampu mengadakan Konferensi Dinas Gubernur Militer, yang kita selenggarakan di daerah Wadas-lintang.
Maka datanglah peserta dari seluruh wilayah, mereka menginap, mereka membawa staf, mereka berunding sambil "makan besar", tak ketinggalan potret-potret sebagai dokumentasi. Tak ubahnya seperti konferensi dinas di dalam kota."
Komunikasi dengan pimpinan militer dan sipil di [[Sumatera]], akhir Januari 1949 telah dapat dijalin, seperti ditulis oleh [[Simatupang]]:
"...Dan memang, akhir bulan Januari hubungan radio telegrafis telah pulih dengan [[Sumatera]], dan melalui [[Sumatera]] sejak itu kami dapat pula mengirimkan berita-berita kepada perwakilan kita di [[New Delhi]].
Dengan [[Yogyakarta]] hubungan segera dapat diatur. Hari kedua setelah kami tiba di [[Dekso]] saya dapat mengirim surat-surat kepada Dr. [[Halim]] yang berada di kota dan tidak lama kemudian balasannya telah dapat saya terima…"
Ini hanya beberapa catatan sebagai bukti, bahwa pernyataan [[Suharto]] sama sekali tidak benar. Memang, hanya sebagai Komandan Brigade, dia tidak termasuk jajaran yang harus atau dapat mengetahui keberadaan Panglima Besar, sedangkan Panglima Divisi/Gubernur Militer atau pimpinan tertinggi sipil, tidak sulit untuk bertemu, bahkan hadir dalam Konferensi Dinas yang diselenggarakan oleh Panglima Besar. Dari sekian banyak dokumen yang ada mengenai korespondensi pimpinan sipil dan militer, terlihat bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai hambatan untuk memberikan perintah, instruksi atau saling berkomunikasi.
Juga terdapat kejanggalan mengenai pernyataan [[Suharto]] tersebut, yaitu bahwa dia mengambil keputusan tersebut, karena kesulitan menghubungi Panglima Besar Sudirman. Pertama, hal itu sebenarnya tidak dapat dia lakukan, karena Letnan Kolonel [[Suharto]], Komandan [[Brigade X]], masih mempunyai atasan langsung, yaitu [[Kolonel Bambang Sugeng]], Panglima [[Divisi III]], yang markasnya hanya berjarak sekitar dua hari berjalan kaki dari markas [[Wehrkreis III]]. Juga ada Kolonel [[A.H. Nasution]], Panglima Tentara dan Teritorium [[Jawa]], dan Markas Besar Komando [[Jawa]] berada di desa [[Manisrenggo]], di lereng [[gunung Merapi]]. Selain itu masih ada Kolonel [[Simatupang]], Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, yang bermarkas di pedukuhan [[Banaran]], desa [[Banjarsari]] di lereng [[gunung Sumbing]], tidak jauh dari markas [[Divisi III]]. Tentu menjadi suatu pertanyaan besar, untuk apa seorang komandan brigade ingin berhubungan langsung dengan Panglima Besar, dengan melewati tiga jajaran di atasnya. Semua markas-markas di wilayah [[Divisi III]] berada dalam radius sekitar 24 jam berjalan kaki.
Seorang pelaku serangan umum, [[Vence Sumual]], dalam biografinya yang diterbitkan tahun 1998 menulis, bahwa dia dipanggil oleh Suharto untuk membicarakan rencana serangan tersebut. Sumual menulis (Sumual, Vence, Menatap Hanya Ke Depan, Bina Insani, Jakarta, 1998, hlm. 85):
"... Panglima Divisi III, yang kini merupakan juga Gubernur Militer Daerah III, Kol [[Bambang Sugeng]] mengeluarkan Instruksi Rahasia untuk Letkol [[Suharto]], Komandan WK-III, agar mengadakan serangan umum yang lebih kuat lagi. Sedangkan kepada WK-I dan II diinstruksikan untuk memberikan bantuan pasukan ke dalam komando Letkol [[Suharto]]..."
Selanjutnya, [[Sumual]], yang waktu itu adalah Komandan SWK-103 A, Sektor Barat, menulis:
"... Sore harinya baru tiba. Markas SWK-106 berada di desa [[Semaken]]. Mayor [[Sumual]] langsung diantar masuk ke ruang dalam. [[Bob Mandagie]] tunggu di luar, mengobrol dengan beberapa anggota pasukan di situ.
Di situ hanya mereka bertiga. [[Vence Sumual]], Letkol [[Suharto]] dan Komandan SWK-106 Letkol [[Sudarto]] yang tuan rumah. Mereka bikin rapat.
Pembicaraan masuk ke pokok. Soal serangan umum ke Yogya. [[Suharto]] sudah mendapat Instruksi Rahasia dari Panglima [[Divisi III]] Kol [[Bambang Sugeng]] untuk mengadakan serangan umum besar-besaran yang lebih terencana matang. Serangan-serangan umum sebelumnya tak dirapatkan dengan para komandan SWK seperti ini, setidaknya komandan sektor barat..."
Uraian [[Sumual]], yang waktu itu adalah Komandan SWK-103 A, Sektor Barat, menunjukkan dengan tegas, bahwa perintah serangan umum datang dari Panglima [[Divisi III]]/GM III Kolonel [[Bambang Sugeng]], dan bukan gagasan [[Suharto]] atau perintah dari [[Hamengku Buwono IX]].
Buku yang diterbitkan [[SESKOAD]], [[Serangan Umum 1 Maret 1949]] di [[Yogyakarta]], mengandung sangat banyak kontroversi. Di satu sisi, buku tersebut dilengkapi dengan berbagai dokumen otentik yang sangat penting, namun di sisi lain, kesimpulan yang diambil hanya mengarah kepada yang telah digariskan oleh penguasa waktu itu, yaitu: Pemrakarsa dan Komandan Operasi Serangan Umum adalah Suharto. Banyak dokumen dilampirkan dalam buku tersebut, termasuk yang dikeluarkan oleh Panglima [[Divisi III]]/Gubernur Militer III Kolonel [[Bambang Sugeng]], yaitu Perintah Siasat tertanggal 1 Januari 1949, dan yang terpenting adalah Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, di mana jelas tertera Instruksi kepada Komandan Daerah III Letkol [[Suharto]] dan Komandan Daerah I Letkol. [[M. Bachrun]]. Di samping kedua surat tersebut, Perintah Siasat yang dikeluarkan tanggal 15 Maret 1949 menunjukkan, bahwa Bambang Sugeng tetap memegang kendali operasi dan selalu melibatkan seluruh potensi yang ada di bawah komandonya:
Selain itu, juga terdapat kalimat yang memberi gambaran, bahwa serangan terhadap [[Yogyakarta]] tersebut adalah bagian dari operasi [[Gubernur Militer III]], yang juga melibatkan pasukan di bawah komando [[Gubernur Militer II]]. Koordinasi pada tingkat Gubernur Militer, jelas tidak mungkin dilakukan oleh seorang komandan Brigade:
Serangan yang akan dilaksanakan oleh [[Wehrkreis III]] sesungguhnya merupakan operasi sentral dari seluruh operasi yang dilaksanakan oleh GM III Kolonel [[Bambang Sugeng]]. Pasukan tetangga yang pada saat itu sedang melaksanakan operasi untuk mengimbangi serangan [[Wehrkreis III]] ialah pasukan GM II yang melaksanakan operasi di daerah [[Surakarta]] dan [[Wehrkreis II]] [[Divisi III]] yang melaksanakan operasi di daerah [[Kedu]]/[[Magelang]].
Kalimat:
"...dan [[Wehrkreis II]] [[Divisi III]] yang melaksanakan operasi di daerah [[Kedu]]/[[Magelang]]"
juga membuktikan kebenaran keterangan Letnan Kolonel [[dr. Hutagalung]], yang menyebutkan, bahwa [[Wehrkreis II]] juga terlibat dalam aksi besar-besaran tersebut; perintah tertulis kepada Komandan [[Wehrkreis II]] tidak perlu diberikan, karena Letnan Kolonel Sarbini hadir dalam rapat perencanaan di lereng [[Gunung Sumbing]].
Buku yang diterbitkan oleh [[SESKOAD]] untuk glorifikasi [[Suharto]], sekaligus mengecilkan peran banyak atasan Suharto, dan bahkan hanya dengan beberapa baris kalimat, sangat menjatuhkan nama baik Presiden [[Sukarno]] serta pimpinan sipil lain, yang -setelah pertimbangan yang matang- memutuskan untuk tidak ke luar kota.
Dalam buku SESKOAD tertulis:
"... Tiba-tiba datang seorang kurir dari Istana membawa berita bahwa apapun yang terjadi, para pejabat pemerintah tetap di kota. Mereka semua mendongkol, segera direncanakan penculikan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Sebuah pasukan telah disiapkan. Namun, kemudian Kolonel [[T.B. Simatupang]] melarangnya. Rencana itu dibatalkan."
Sebagaimana telah dituliskan di muka, bahwa keputusan untuk tetap tinggal di kota, diambil setelah dilakukan Sidang Kabinet yang berlangsung dari pagi sampai siang. Selain itu, Panglima Besar [[Sudirman]] dan Kolonel [[Simatupang]] sendiri juga berada di Istana. Para penulis buku [[SESKOAD]] sama sekali tidak menyebutkan adanya Sidang Kabinet, percakapan antara Presiden [[Sukarno]] dengan Panglima Besar dan surat perintah Wakil Presiden/Menteri Pertahanan, yang ditujukan kepada seluruh Angkatan Perang, yang diserahkan langsung kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, Kolonel [[Simatupang]], seusai Sidang Kabinet di Istana. Buku [[SESKOAD]] juga tidak menjelaskan, siapa kelompok yang "mendongkol" dan akan menculik Presiden serta Wakil Presiden untuk dibawa ke luar kota. Mengenai kegiatannya sepanjang tanggal 19 Desember 1948, [[Simatupang]] menulis sangat rinci dalam buku Laporan dari [[Banaran]], dan tidak menyebutkan bertemu dengan "kelompok yang mendongkol" tersebut. Seandainya memang benar ada rencana "penculikan" Presiden dan Wakil Presiden, pasti hal itu telah ditulis dalam catatan hariannya. Dalam buku [[SESKOAD]] setebal sekitar 400 halaman hanya dengan beberapa baris saja [[Sukarno]] didiskreditkan, dan digambarkan sebagai seorang pengecut yang tidak berani memimpin perang gerilya.
== Perkembangan kontroversi serangan umum 1 maret ==
| 