Ketuanan Melayu: Perbedaan antara revisi

Kerusuhan ini menyebabkan perubahan drastis pada pendekatan pemerintah terhadap isu-isu rasial dengan memperkenalkan [[Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia|Kebijakan Ekonomi Baru]] (NEP) yang mengutamakan etnis Melayu. [[Kebijakan Kebudayaan Nasional]] yang menekankan pada asimilasi warga non-Melayu ke dalam kelompok etnis Melayu juga diperkenalkan pada tahun 1970. Namun semasa 1990-an [[Perdana Menteri Malaysia|Perdana Menteri]] [[Mahathir bin Mohamad]] menolak pendekatan ini dengan konsep [[Bangsa Malaysia]]nya yang menekankan warga Malaysia, bukan etnis Melayu, sebagai identitas negara Malaysia. Semasa tahun 2000-an, para politikus kembali menekankan konsep ketuanan Melayu, dan secara publik mengkritik menteri-menteri pemerintahan yang mempertanyakan konsep kontrak sosial.

 

Menurut banyak sejarawan, akar utama perselisihan antar etnis dan ketuanan Melayu adalah kurangnya hubungan antara kaum Melayu dengan kaum non-Melayu. Karena banyak imigran yang didatangkan sebagai "pekerja pendatang" oleh Britania, para imigran ini merasa tidak perlu untuk berintegrasi dengan masyarakat Melayu dan bahkan tidak banyak yang mau belajar bahasa Melayu. Pengecualian terdapat pada kaum Cina Peranakan yang telah berasimilasi dengan baik selama 600 tahun. Menurut [[Ming Shi-lu]], nenek moyang Cina Peranakan adalah "hadiah" yang diberikan kepada Sultan Melaka sebagai tanda pengakuan hubungan bilateral antara [[Dinasti Ming]] dengan [[Kesultanan Melaka]]. Pada saat pemerintahan Britania, kebanyakan Cina Peranakan adalah saudagar-saudagar yang kaya dan dalam kesehariannya berbahasa Melayu, berbusana Melayu, dan berkuliner Melayu.<ref>Hwang, pp. 25–26.</ref>

 

Beberapa ahli sejarah beragumentasi bahwa kegagalan Uni Malaya membuat warga Cina sadar akan kebutuhan perwakilan politik mereka. [[Partai Persatuan Cina Malaysia|Partai Persatuan Cina Malaya]] (MCA) — sebuah partai politik komunal yang mengkampanyekan hak-hak politik warga Tionghoa — dibentuk segera sesudah pembentukan Federasi Malaya.<ref>Ye, p. 34.</ref> Yang lainnya mengklaim bahwa faktor utama dibalik keterlibatan warga non-Melayu ke dalam politik Malaya dan tuntuan hak-hak mereka, adalah karena peningkatan jumlah warga non-Melayu yang lahir di Malaya. Laporan yang sama dari ''British Permanent Under-Secretary of State for the Colonies'' mengindikasikan bahwa warga non-Melayu yang lahir di Malaya "tidak pernah melihat tanah nenek moyang mereka dan mereka mengklaim bahwa keturunan-keturunan mereka seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil."<ref>Hwang, p. 25.</ref> Presiden pertama MCA adalah [[Tan Cheng Lock]], seorang warga Cina yang lahir di Malaya yang sebelumnya memimpin AMCJA sebelum pembubarannya.

 

Setelah tujuan awalnya tercapai, UMNO kemudian memosisikan dirinya sebagai partai politik yang memperjuangkan kemerdekaan Malaya. Pada saat yang sama pula, [[Partai Komunis Malaya]] (MCP) melancarkan pemberontakan bersenjata untuk membentuk pemerintahan komunis di Malaya. Pemberontakan ini mencapai puncaknya pada [[kedaruratan Malaya]] yang terus berlangsung setelah kemerdekaan. Dalam pemerontakan ini, segregasi antar ras sangat jelas terlihat. Pihak yang menentang pihak komunis hampir keseluruhannya adalah kaum Melayu, manakala kaum Cina banyak yang mendominasi kedudukan di partai komunis. Britania kemudian membentuk Komite Hubungan Komunitas (''Jawatankuasa Hubungan antara Kaum'', ''Communities Liaison Committee'') yang terdiri dari politikus-politikus tinggi Malaya dari berbagai komunitas untuk mengalamatkan berbagai isu-isu sensitif, utamanya yang mengangkut isu ras. Beberapa kompromi mengenai sejumlah isu seperti kewarganegaraan, pendidikan, demokrasi, dan supremasi Melayu disetujui. Pada akhirnya , "tawar menawar" antara kaum Melayu dengan kaum non-Melayu dirumuskan. Sebagai ganti kaum Melayu melepaskan ketuanan Melayunya, warga Melayu akan dibantu untuk mengejar ketertinggalan ekonominya. Salah satu anggota komite ini [[E.E.C. Thuraisingham]] kemudian berkata bahwa, "Saya dan lainnya percaya bahwa Melayu yang terbelakang seharuslah diberikan tawaran yang lebih baik. Kaum Melayu haruslah dibantu untuk mencapai kesetaraan dengan kaum non-Melayu agar dapat mengukuhkan Negara Malaya bersatu yang setara."<ref>Ongkili, pp. 82–84.</ref>

 

Seiring dengan persiapan Malaya untuk memiliki pemerintahan sendiri, Britania memulai "Sistem Keanggotaan" (seperti sistem kabinet). Seperti Komiter Hubungan antar Komunitas, keanggotaan pemerintahan berasal dari berbagai komunitas. Sistem ini dianggap sebagai titik awal model pembagian kekuasaan multirasial di Malaya dan Malaysia setelah kemerdekaan. Pada saat yang sama, Britania juga mulai meletakkan kerangka sistem [[pendidikan]] nasional yang akan menciptakan rasa "kebersamaan sebagai warga Malaya". Proposal ''Barnes Report'' yang diajukan oleh Britania mendapatkan penentangan yang kuat dari komunitas Cina karena "jenuh dengan nasionalisme Melayu" dan memperkuat ketuanan Melayu. Proposal lainnya, ''Fenn-Wu Report'', mendapatkan dukungan kaum Cina, namun tidak mendapat persetujuan kaum Melayu. Pada akhirnya rekomendasi ''Barnes Report'' akan sekolah nasional berbahasa Inggris diimplementasikan pada tahun 1952 ditengah-tengah protes kuat dari kaum Cina yang kecewa terhadap tidak adanya ketentuan mengenai sekolah berbahasa non-Melayu. Pada tahun 1956, sebuah komite yang dikepalai [[Tun Abdul Razak]] mengevaluasi sistem pendidikan ini. Propasal "Razak Report" merekomendasikan bahwa sekolah dasar berbahasa non-Melayu diijinkan untuk dibuka, namun haruslah memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah nasional. Sekolah menengah berbahasa non-Melayu tidak akan diijinkan dan hanya sekolah menengah nasional saja yang akan dibiayai pemerintah. Komunitas Cina dengan kuat menetang proposal "Razak Report" ini pula dan melancarkan kampanye melawannya.<ref>Ongkili, pp. 90–91, 107–111.</ref> Walaupun demikian, rekomendasi "Razak Report" ini pada umumnya sangat sukses dan kebanyakan rekomendasinya masih digunakan sampai dengan sekarang.

 

Walaupun UMNO mendukung ketuanan Melayu, ia membentuk aliansi (''perikatan'') dengan MCA dan [[Kongres India Malaysia|Kongres India Malaya]] (MIC) dalam pemilihan Dewan Legislatif Federal tahun 1955 yang disebut sebagai "[[Partai Perikatan|Parti Perikatan]]" (Partai Aliansi). Aliansi ini mengejutkan banyak pihak karena MCA sebelumnya dengan keras menuntuk hak politik yang setara bagi seluruh warga negara. Presiden MCA, [[Tan Cheng Lock]], sendirinya juga merupakan Cina Peranakan. Walaupun pada awalnya aliansi ini dianggap sebagai aliansi yang didasarkan pada keuntungan sesaat, aliansi ini memenangkan 51 dari 52 kursi yang diperebutkan. Sisa satu kursinya dimenangkan oleh [[Partai Islam Se-Malaysia|Partai Islam Se-Malaya]] (PAS), yang merupakan partai Melayu yang mengadvokasikan ketuanan Melayu. Kekalahan partai-partai non-komunal lainnya memberikan persepsi bahwa atmosfer politik Malaya tidak cocok dengan partai-partai multi rasial. Koalisi pemerintahan yang terdiri dari partai-partai monorasial dianggap lebih stabil dan cocok dengan politik Malaya.<ref>Keith, pp. 31–33.</ref> Sebelum pemilihan umum, Dato' Onn Ja'afar telah mengubah pendekatannya dengan membentuk [[Partai Negara]] setelah IMP mengalami kekalahan pada pemilu daerah. Walaupun ia mengadvokasi kebijakan pro-Melatyu yang lebih kuat, Partai Negara gagal menjatuhkan aliansi ini. Beberapa sejarahwan percaya bahwa proposal Partai Negara mendorong politikus-politikus UMNO untuk mengambil kebijakan-kebijakan pro-Melayu yang lebih radikal.<ref name="iseas">Lee, Hock Guan (2001). [http://www.iseas.edu.sg/sc22001.pdf "Political Parties and the Politics of Citizenship and Ethnicity in Peninsular Malay(si)a, 1957-1968"]. Retrieved March 17, 2006.</ref><ref>Ongkili, pp. 94–97.</ref> Britania sendiri bersikeras memindahkan kekuasaannya hanya kepada pemerintahan yang multirasial dan aliansi antara UMNO, MCA, dan MIC dianggap memenuhi syarat multirasial ini.<ref>Keith, pp. 142–143.</ref>

 

===Kemerdekaan dan Konstitusi===

[[Federasi Malaya]] (''Persekutuan Tanah Melayu'') secara resmi merdeka dari [[Imperium Britania]] tahun 1957. [[Konstitusi]] negara baru ini memiliki beberapa ketentuan seperti [[Pasal 153 Konstitusi Malaysia|Pasal 153]] yang menjamin [[suku Melayu|kaum Melayu]] mendapatkan hak-hak istimewa. [[Komisi Reid]] yang menyusun konstitusi ini menyatakan bahwa pasal 153 hanyalah bersifat sementara dan harus ditinjau ulang oleh [[parlemen]] 15 tahun setelah kemerdekaan.<ref>Ooi, Jeff (2005). [http://www.jeffooi.com/archives/2005/08/the_nst_should.php "Social Contract: 'Utusan got the context wrong'"]{{Dead link|date=October 2008}}. Retrieved 11 November 2005.</ref> Konstitusi ini tidak secara eksplisit menyatakannya maupun mengklarifikasi tujuan pasal 153. Konstitusi menyatakan bahwa semua warga Malaya setara di depan hukum tanpa menyebut-nyebut "Kedaulatan Melayu" maupun gagasan-gagasan lain yang berhubungan dengan ketuanan Melayu. Kewarganegaraan ''[[Jus soli]]'' yang memberikan kewarganegaraan kepada siapapun yang lahir dalam Federasi Malaya juga diberikan walaupun tidak secara [[retroaktif]]. Pemberian kewarganegaraan secara ''jus soli'' ini merupakan "pengorbanan" kaum Melayu yang sebelumnya dengan keras berkampanye menentang kewarganegaraan ''jus soli'' dalam Uni Malaya.<ref>Ongkili, p. 113.</ref>

Beberapa pihak mengekspresikan kekhawatirannya kepada pasal 153. Sesaat sebelum kemerdekaan, ''[[China Press]]'' mensugestikan bahwa manakala hak-hak khusus "dapat dimengerti pada awal pembangunan negara," jika "periode 'hak-hak khusus' tidak dibatasi, ataupun ruang lingkupnya tidak ditentukan secara jelas, maka persengketaan yang tak habis-habisnya ... akan bermunculan di hari-hari mendatang," dan berargumen bahwa hak-hak khusus pada akhirnya akan memisah-misahkan warga Malaya daripada menyatukannya.<ref>Hickling, p. 179.</ref>

 

Pada tahun 1961, ketika pemerintah Malaya mulai mendiskusikan kemungkinan penggabungan dengan [[Singapura]], [[Sabah]], [[Sarawak]], dan [[Brunei]], permasalahan hubungan antar etnis mulai mencuat kembali. Proposal pembentukan "Malaysia" tanpa Sabah dan Sarawak telah bergulir lebih dari satu dasawarsa, namun negosiasi sebelumnya gagal. Warga Singapura sendiri tidak begitu tertarik untuk diperintah oleh pemerintah Melayu.<ref>Sopiee, p. 102.</ref> Namun, pada tahun 1961, Singapura mulai menerima gagasan untuk bergabung dengan Malaysia karena terdapat anggapan pada saat itu bahwa industri Singapura tidak dapat bertahan tanpa akses ke pasar Malaya.<ref>Sopiee, p. 146.</ref>

 

Warga Sabah dan Sarawak tidak melihat keuntungan apapun dari penggabungan ini. Banyak yang menganggap Malaya hanyalah untuk orang Melayu, manakala mereka tidak menganggap diri mereka sebagai Melayu. Istilah "Malaysia" dengan frasa "Malay" (Melayu) juga dianggap menakutkan. Adanya agama resmi Islam dan bahasa nasional Melayu juga meperparah ketakutan akan "dominasi Melayu". Agar penggabungan dapat terjadi, Sabah dan Sarawak menuntut bahwa penduduk asli Sabah dan Sarawak juga diberikan hak khusus yang sama dengan kaum Melayu.<ref>Sopiee, p. 150.</ref> Dua puluh butir perjanjian antara pemerintah Malaya dengan Sabah dan 18 butir perjanjian antara pemerintah Malaya dengan Sarawak kemudian ditandatangani. Setelah negosiasi yang berlarut-larut dan dukungan dari Britania, berbagai masalah akhirnya berhasil diselesaikan. Penggabungan ini secara efektif berlaku tanggal 16 September 1963.

 

{{main|Malaysian Malaysia}}

Dalam Pemilihan Umum Singapura tahun 1963, aliansi UMNO menantang pemerintahan [[Partai Aksi Rakyat]] (PAP) melalui [[Partai Aliansi Singapura]]. Politikus-politikus UMNO secara aktif berkampanye di Singapura mendukung Aliansi Singapura, melontarkan pendapat bahwa kaum Melayu Singapura diperlakukan sebagai warga negara kelas dua oleh pemerintah PAP yang multirasial. Walaupun demikian, semua kandidat Melayu yang didukung oleh UMNO kalah dalam pemilu ini. Politikus-politikus PAP, yang melihat hal ini sebagai pelanggaran perjanjian oleh aliansi UMNO untuk tidak mengikuti pemilu di Singapura, memutuskan untuk sebaliknya mengikuti pemilihan umum di Malaya dalam Pemilihan Umum Malaysia tahun 1964. Walaupun PAP menarik banyak orang dalam pawai politiknya, partai ini hanya memenangi satu suara. Beberapa sejarahwan menganggap bahwa permintaan Presiden MCA yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan kepada kaum Cina untuk tidak menantang hak khusus Melayu agar Malaysia tidak beresiko bergabung dengan Indonesia membantu MCA mengamankan statusnya sebagai "pemimpin kaum Cina di semenanjung Malaya".<ref>Keith, p. 149.</ref> Akibat keikutsertaan PAP dalam pemilu Malaysia, pemimpin-pemimpin UMNO sangat marah kepada PAP.<ref>Goh, Cheng Teik (1994). ''Malaysia: Beyond Communal Politics'', pp. 36–37. Pelanduk Publications. ISBN 967-978-475-4.</ref><ref name="spark">Goh, Jenny (July 23, 1997). [http://sam11.moe.gov.sg/racialharmony/teachers_03.html "Small spark can create big mess"]{{Dead link|date=October 2008}}. ''Straits Times''.</ref>

Pada akhirnya, Tunku Abdul Rahman, merasa muak dengan semua permainan politik dan diyakinkan bahwa percekcokan retorika lebih jauh lagi akan berakhir pada kekerasan, meminta Singapura untuk memisahkan diri dari Malaysia. Singapura menjadi negara merdeka pada tahun 1965 dengan Lee Kuan Yew sebagai [[Perdana Menteri]] pertamanya.<ref>Ooi, Jeff (2005). [http://www.jeffooi.com/archives/2005/11/i_went_into_act.php "Perils of the sitting duck"]{{Dead link|url=http://www.jeffooi.com/archives/2005/11/i_went_into_act.php|date=October 2008}}. Retrieved 11 November 2005.</ref>

 

Konstitusi secara spesifik menentukan bahwa penggantian bahasa nasional dari bahasa Inggris menjadi bahasa Melayu ditunda selama 10 tahun. Seiring dengan semakin dekatnya tenggat waktu 10 tahun itu pada tahun 1967, beberapa kaum Cina mulai gelisah dan menuntut kebijakan bahasa yang lebih liberal dan mengijinkan penggunaan [[bahasa Mandarin]] dalam acara-acara publik tertentu. Ekstrimis dari UMNO dan PAS bereaksi keras atas tuntutan itu, namun Perikatan memberikan kompromi dalam Undang-Undang Bahasa Nasional yang mengukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, namun mengijinkan penggunaan Bahasa Inggris dalam kondisi tertentu dan penggunaan bahasa non-Melayu dalam kegiatan tak resmi. Tunku Abdul Rahman menyebutnya sebagai "arah yang menjamin kedamaian",<ref>Hwang, pp. 66–67.</ref> namun undang-undang tersebut dicemooh oleh banyak orang Melayu, yang membentuk Front Aksi Bahasa Nasional dengan harapan membalikkan ataupun mengamandemen undang-undang tersebut. Kepemimpinan Tunku juga secara terbuka dipertanyakan.<ref>Hwang, p. 71.</ref>

 

{{main|Insiden 13 Mei}}

Pada tahun 1969, Pemilihan Umum Malaysia diadakan. Pemilihan umum ini adalah pemilihan pertama yang diikuti oleh partai-partai oposisi non-Melayu secara besar-besaran, selain pada pemilihan tahun 1964 yang diikuti PAP dari Singapura. Dua partai oposisi utama adalah [[Partai Aksi Demokratik]] (''Democratic Action Party'', DAP) yang merupakan lanjutan dari partai PAP dan [[Partai Gerakan Rakyat Malaysia]] (Gerakan) yang merupakan partai multirasial pimpinan [[Lim Chong Eu]], dan intelektual kelas menengah lainnya seperti [[Tan Chee Khoon]] dan [[Syed Hussein Alatas]]. Kedua partai tersebut mengajukan proposal kebijakan mengenai bahasa, pendidikan, dan hak-hak Melayu yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. DAP terus berkampanye "Malaysian Malaysia" setelah Singapura pimpinan Lee Kuan Yew memisahkan dari Malaysia. Beberapa politkus dari DAP utamanya menyerukan pengangkatan [[bahasa Inggris]], [[bahasa Mandarin]], dan [[bahasa Tamil]] sebagai bahasa nasional bersama-sama dengan bahasa Melayu. Dukungan pemerintah yang lebih kuat terhadap pendidikan kaum Cina juga dituntut.<ref>Hwang, p. 74, 89.</ref>

Daripada tunduk terhadap tuntutan pengunduran diri, Tunku Abdul Rahman mengeluarkan Mahathir dan Musa Hitam dari UMNO. Menteri Dalam Negeri [[Ismail Abdul Rahman]] mencurigai bahwa "kaum Ultra ini percaya kepada teori liar dan fantastis mengenai dominansi absolut satu ras terhadap kaum-kaum yang lain tanpa peduli terhadap Konstitusi ... Polarisasi telah terjadi dalam politik Malaysia dan kaum rasialis ekstrim yang ada di antara anggota partai pemerintah mulai melakukan upaya menjatuhkan kepemimpinan sekarang."<ref>Means, p. 10.</ref>

 

{{main|Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia}}

[[Berkas:Bumi discount mod.jpg|frame|Di bawah Kebijakan Ekonomi Baru, Bumiputera mendapatkan harga subsidi dalam pembelian rumah [[lahan yasan]].]]

{{reflist}}

</div>

 

[[Kategori:Hukum di Malaysia]]

 

[[ceb:Ketuanan Melayu]]