Orde Baru: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Ivan Akira (bicara | kontrib) k minor correction |
k Bot melakukan perubahan kosmetika |
||
Baris 17:
Sanksi nonkriminal diberlakukan dengan pengucilan politik melalui pembuatan aturan administratif. Instrumen penelitian khusus diterapkan untuk menyeleksi kekuatan lama ikut dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET (eks [[tapol]]).
Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan [[dunia Barat|Barat]]. [[DPR]] dan [[MPR]] tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan [[Cendana]]. Hal ini mengakibatkan
Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar [[Seskoad]] II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang diusung [[Ali Moertopo]]. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwitujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatan [[Golkar]], [[TNI]], dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.
Baris 34:
=== Konflik Perpecahan Pasca Orde Baru ===
Di masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti [[radio]] dan [[televisi]] mendengungkan slogan "persatuan dan kesatuan bangsa". Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan [[transmigrasi]] dari daerah yang padat penduduknya seperti [[Jawa]], [[Bali]] dan [[Madura]] ke luar Jawa, terutama ke [[Kalimantan]], [[Sulawesi]], [[Timor Timur]], dan [[Papua|Irian Jaya]]. Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan [[Jawa|jawanisasi]] yang
Pada awal [[Indonesia: Era Reformasi|Era Reformasi]] konflik laten ini meledak menjadi terbuka antara lain dalam bentuk [[konflik Ambon]] dan [[konflik Madura-Dayak]] di Kalimantan.<ref>[http://www.kompas.com/kompas-cetak/0104/12/daerah/konf30.htm Konflik Antar-etnis Kalimantan:Mencegah Lebih Baik daripada Menindak], diakses 24 Mei 2007</ref> Sementara itu gejolak di [[Papua]] yang dipicu oleh rasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber alamnya, juga diperkuat oleh ketidaksukaan terhadap para transmigran.
Baris 52:
* Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri
== Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru ==
* Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
* Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
| |||