Revisi per 20 Juni 2010 12.40 sunting Ezagren (bicara \| kontrib) Pengecualian blokir IP, Pengurus 42.798 suntingan k →Dasar hukum pembentukan provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia ← Revisi sebelumnya		Revisi per 20 Juni 2010 15.32 sunting balikkan Ezagren (bicara \| kontrib) Pengecualian blokir IP, Pengurus 42.798 suntingan kTidak ada ringkasan suntingan Revisi selanjutnya →
Baris 1: '''Pemekaran daerah di Indonesia''' adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Artikel ini membahas mengenai sejarah pemekaran wilayah di Indonesia.▼ ~~{{paragraf pembuka}}~~ ▲Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Artikel ini membahas mengenai sejarah pemekaran wilayah di Indonesia. == Sejarah pemekaran provinsi ==

Pemekaran dan Penggabungan Daerah di Indonesia: Perbedaan antara revisi