Ahmad Hambali: Perbedaan antara revisi

'''Ahmad Hambali''' adalah salah satu [[aktivis]] [[HAM]] asal [[Indonesia]] yang dibesarkan dalam lingkungan pesantren, selain menjabat sebagai Direktur Eksekutif [[LPHAM]] (sejak 2003) dan ''Chief executive'' ''[[The Regional Autonomy Center]]'' (sejak 2006), ia juga menjadi Ketua Dewan Pengurus [[The Ahmad Dukri Foundation]] (Sejak 1999) sebuah lembaga pesantren terpadu di Jakarta. menurutnya Islam yang ia pelajari semakin menguatkan komitmennya untuk tetap konsisten di jalur advokasi,pendampingan dan gerakan anti kekerasan berbaur dengan rekan-rekannya dari berbagai golongan, jenis kelamin, keyakinan dan ragam etnis. Karena itulah ketika [[KontraS]] memintanya bergabung di tahun 1999, mantan Kepala Divisi Pertanahan [[LBH Nusantara]] (1996) ini sangat antusias. Ujung dari aktifitasnya di KontraS adalah kemampuannya untuk mengelola pembelaan kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok dalam sebuah Koalisi lembaga advokasi beranggotakan lebih dari 50 pengacara yang bernama [[Koalisi Pembela Kasus Priok]] dimana ia duduk sebagai koordinator.

 

[[Berkas:Anti3-1-.JPG|thumb|Dengan rekan2 dlm deklarasi adili Soeharto (baju putih ditengah)...]]

==Pengalaman Organisasi dan Penanganan Kasus==

* [http://www.kompas.com/kompas-cetak/0209/06/utama/karz01.htm Komnas dan Pemerintah Didesak Selesaikan Kasus Tanjungpriok]

* [http://www.kompas.com/kompas-cetak/0209/06/utama/karz01.htm KPP Priok Dinilai tak Serius Lakukan Penyelidikan ]

* [http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=75042 MA Didesak Untuk Ungkap Kembali Kasus Tanjung Priok]

* [http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?guid=7490125c091eff7e488a45abdc7dfb7c&docid=paper RUU Pemerintahan Aceh on Briefing Paper the Regional Autonomy Mei 2006]

* [http://wiki-indonesia.club/wiki/Panglima_Komando_Operasi_Keamanan_dan_Ketertiban Kopkamtib, Soeharto dan Kasus Tanjung Priok]

* [http://www.suarapembaruan.com/News/2004/10/16/Kesra/kes01.htm Pemerintah dan DPR Harus Ikut Selamatkan Leuser]

* [http://kontras.org/data/Permohonan_Praperadilan_Soeharto_2006-06-08.pdf Gugatan Praperadilan terhadap SKP3 Jaksa Agung]