Hukum dan etika media komunikasi: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Patriciaaa (bicara | kontrib) adanya etika dan aturan hukum yang diberlakukan di dalam komunikasi media dapat membantu pers mengontrol pesan yang ingin diterapkan di dalam masyarakat. |
Patriciaaa (bicara | kontrib) adanya etika dan aturan hukum yang diberlakukan di dalam komunikasi media dapat membantu pers mengontrol pesan yang ingin diterapkan di dalam masyarakat. |
||
Baris 1:
hukum dan etika media komunikasi merupakan peraturan perilaku formal yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat, seperti pemerintah kepada rakyat atau warga negaranya. Dalam ranah media massa, ada beberapa regulasi yang mengatur penyelenggaraan dan pemanfaatan media massa. Selain undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dibuat oleh lembaga legislatif ataupun pemerintah tersebut, perlu adanya pedoman berperilaku lain yang tidak memberi sanksi fisik, baik berupa penjara atau denda, namun lebih pada sanksi moral untuk mengatur manusia dalam berinteraksi dengan media yang memiliki aspek yang kompleks berupa etika.
[[Komunikasi]] adalah "suatu [[proses]] dalam mana seseorang atau beberapa orang, [[kelompok]], [[organisasi]], dan [[masyarakat]] menciptakan, dan menggunakan [[informasi]] agar terhubung dengan [[lingkungan]] dan orang lain".
[[Berkas:Transactional comm model.jpg|thumb|Sebuah model komunikasi transaksional]]
Baris 19:
== Komponen komunikasi ==
Komponen komunikasi adalah hal-hal yang harus ada agar komunikasi bisa berlangsung dengan baik.{{fact}} Menurut
* Pengirim atau komunikator (''sender'') adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain.
* Pesan (''message'') adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain.
|