Layanan elektronik: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 128:
Menurut Grönlund et al. (2007),<ref>Grönlund, Å., Hatakka, M. and Ask, A. (2007) ‘ Inclusion in the E-Service Society – Investigating Administrative Literacy Requirements for Using E-Services’. 6th International Conference (EGOV 2007, Regensburg, Germany), 4656</ref> untuk layanan elektronik sederhana, kebutuhan untuk pengetahuan dan keterampilan, isi dan prosedur yang lebih sedikit. Namun, dalam layanan yang rumit dibutuhkan untuk mengubah beberapa [[keterampilan]], seperti mengganti kemampuan [[verbal]] dengan keterampilan dalam mencari [[informasi]] secara [[online]] atau dalam jaringan.
<!--▼
===
Pembandingan ini berkaitan dengan membangun standar untuk mengukur layanan jasa atau tindakan terbaik dalam lapangan. Hal ini juga mencakup pembandingan internasional layanan elektronik pemerintah (laporan PBB, Uni Eropa laporan); para kritikus telah banyak menargetkan laporan-laporan ini menjadi tidak komprehensif dan tidak berguna. Menurut Bannister (2007) <ref>Bannister F. (2007). The curse of the benchmark: an assessment of the validity and value of e-government comparisons, International Review of Administrative Sciences, 73 (2), 171-188</ref> "... tolak ukur bukan alat yang handal untuk mengukur nyata kemajuan elektronik pemerintah. Selanjutnya, jika hal tersebut dirancang dengan buruk, itu akan berisiko ''mendistorsi'' kebijakan pemerintah negara-negara dapat mengejar ''benchmark'' daripada melihat kebutuhan lokal dan kebutuhan nasional "
===Membagi digital===
[[Membagi Digital]] dianggap sebagai salah satu hambatan utama untuk menerapkan layanan elektronik, beberapa orang tidak memiliki sarana untuk mengakses layanan elektronik, dan beberapa orang lain tidak tahu cara menggunakan teknologi (atau layanan elektronik). Menurut Helbig dkk. (2009), Helbig <ref>Helbig, N; Gil-García, J ; Ferro, E (2009). Understanding the complexity of electronic government: Implications from the digital divide literature. Government Information Quarterly, 26(2009), 89–97</ref> "kami sarankan elektronik pemerintah dan kesenjangan digital harus dilihat sebagai fenomena sosial pelengkap (yaitu, permintaan dan penawaran). Selain itu, serius membagi elektronik pemerintah digital adalah bahwa layanan banyak digunakan oleh sosial elit .
===Kesiapan elektronik===
Sebagian besar laporan dan kriteria yang ditetapkan fokus pada menilai jasa dalam hal infrastruktur dan kebijakan publik mengabaikan partisipasi warga negara atau [[Kesiapan elektronik.]] Menurut oleh Shalini (2009), <ref>Shalini, R. (2009). Are Mauritians ready for e-Government services?. Government Information Quarterly 26 (2009) 536–539</ref> "hasil dari proyek penelitian mengungkapkan bahwa indeks [http://www.eiu.com/site_info.asp?info_name=eiu_2007_e_readiness_rankings&rf=0|e-readiness index] mungkin hanya satu negara adalah elektronik kesiapan dalam hal infrastruktur TIK dan info-struktur, institusi, kebijakan, dan komitmen politik, tetapi merupakan ukuran yang sangat miskin kesiapan e-warga. Untuk meringkas temuan, dapat dikatakan bahwa ''Mauritius'' siap tetapi ''Mauritian'' tidak "
▲<!--
===E-readiness===
Most of the reports and the established criteria focus on assessing the services in terms of infrastructure and public policies ignoring the citizen participation or [[e-readiness]]. According to by Shalini (2009),<ref>Shalini, R. (2009). Are Mauritians ready for e-Government services?. Government Information Quarterly 26 (2009) 536–539</ref> “the results of the research project reveal that a high [http://www.eiu.com/site_info.asp?info_name=eiu_2007_e_readiness_rankings&rf=0|e-readiness index] may be only indicating that a country is e-ready in terms of ICT infrastructure and info-structure, institutions, policies, and political commitment, but it is a very poor measure of the e-readiness of citizens. To summarize the findings, it can be said that Mauritius is ready but the Mauritians are not”
| |||