Wikipedia

PKS: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnyaRevisi selanjutnya →
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Adilancek (bicara | kontrib)
1.684 suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
-iNu- (bicara | kontrib)
31.616 suntingan
Menolak 2 perubahan teks terakhir (oleh Adilancek) dan mengembalikan revisi 5670834 oleh Andri.h
Baris 1:
{{penghubung}}
{{Infobox partai politik Indonesia
|colorcode=#FFFF00
|nama=Partai Keadilan Sejahtera
|logo=[[Berkas:PKS.jpg]]
|ketuaumum=[[Luthfi Hasan Ishaq]]
|sekjen=Anis Matta
|tahun=[[20 Juli]] [[1998]] (sebagai PK);{{br}}[[20 April]] [[2002]] (sebagai PKS)
|kantorpusat=[[DKI Jakarta]]
|ideologi=[[Islam]] dan [[Pancasila]]
|parlemen=[[Dewan Perwakilan Rakyat|DPR]]
|kursidpr={{Infobox political party/seats|57|560|hex=#FFFF00}}
|pemilu=
|situsweb=http://www.pks.or.id/ <br /> http://www.pk-sejahtera.org
}}
'''Partai Keadilan Sejahtera''' ('''PKS'''), sebelumnya bernama '''Partai Keadilan''' ('''PK''') adalah sebuah [[partai politik]] di [[Indonesia]].
 
==Sejarah==
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK), adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. PKS didirikan di Jakarta pada 20 April 2002 (atau tanggal 9 Jumadil 'Ula 1423 H untuk tahun hijriah) dan merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang didirikan di Jakarta pada 20 Juli 1998 (atau 26 Rabi'ul Awwal 1419 H) [1].
 
 
Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) [2] dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.
 
Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.
 
Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikut sertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen, maka PK harus mengubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).
 
Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 - 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-2010. Seperti Nurmahmudi Isma'il dan Hidayat Nur Wahid disaat Tifatul Sembiring dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia ke 6 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai pjs Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16 - 20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaaq terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2010-2015.
 
* [[Partai Keadilan Sejahtera]], sebuah [[partai politik]] di [[Indonesia]].
* [[Patroli Keamanan Sekolah]], suatu jenis kegiatan [[ekstra kurikuler]] di [[sekolah]] di Indonesia.
 
 
{{disingkat}}
Baris 36 ⟶ 9:
[[it:PKS]]
[[pl:PKS (ujednoznacznienie)]]
[[Kategori:Partai politik di Indonesia]]
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/PKS"