Pembubaran Yugoslavia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k paragraph reformat |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 9:
Sadarkah kita, bahwa pada saat memasuki millenium ketiga bangsa Indonesia justru berada disimpang jalan. Sayangnya bukan diantara dua pilihan yang sama-sama menarik, melainkan pilihan untuk tetap eksis sebagai bangsa yang besar atau menjadi hancur berkeping-keping akibat disintegrasi. [[Reformasi]] memang menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yakni lahirnya demokrasi yang sudah lama kita impikan. Namun korban yang harus kita berikan juga tidak kecil, tidak saja keambrukan perikehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan bahkan yang paling tragis adalah bahaya disintegrasi bangsa yang bertiup kencang.
Krisis yang terjadi di Indonesia nampaknya dimulai dari serangan badai krisis ekonomi dan moneter. Dari sini dengan cepat menggulir ke situasi hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah yang bagai tak terbendung menyeret bangsa Indonesia kedalam kancah krisis politik. Tergulingnya rezim, lahirnya pemerintahan transisi, bahkan pemilihan umum yang dinilai telah berlangsung demokratis, jujur dan adilpun akhirnya tak mampu membendung rontoknya kehidupan berpolitik. Itu belum yang paling buruk.
Seolah tak mau ketinggalan, kemudian muncul fenomena sosial budaya yang sangat memprihatinkan. Berbagai kerusuhan merebak dimana-mana, penjarahan, perampokan, pemerkosaan pembakaran, pembunuhan seolah menjadi bagian dari keseharian. Mula-mula bernuansa kecemburuan sosial ekonomi, kemudian merembet ke sentimen antar etnis dan agama, maka berderetlah kisah sedih mulai dari tragedi Banyuwangi, Ketapang, Tasikmalaya, Ambon, Sambas, Cipayung dan masih banyak lagi. Kewibawaan hukum seolah lenyap ditelan bumi, masyarakat mulai mempersenjatai diri masing-masing karena aparat keamanan yang jumlahnya sangat terbatas tak sanggup lagi mengendalikan situasi. Tibalah pada puncak prahara, ketika berbagai daerah seakan berlomba menuntut kemerdekaan. Memang ironis, gejala ini seakan sebuah [[paradoks]], dimana kecenderungan umum di dunia menuju kearah globalisasi yang menghilangkan batas-batas negara , kita justru akan mulai membagi-bagi wilayah. Tetapi kita tidak sendiri. Kehancuran Uni Soviet juga dimulai dari reformasi ([[Glasnost dan Perestroika]]). Meskipun demikian ada pula contoh reformasi yang berhasil. Akhirnya terpulang kepada kita sendiri, apakah kita ingin negara dan bangsa ini hancur berkeping-keping seperti Uni Soviet atau kita mampu mengendalikan diri agar negara dan bansga tercinta ini tetap utuh dan jaya. Tulisan ini sengaja disusun untuk memberikan gambaran tentang proses disintegrasi yang terjadi di Yugoslavia dan merupakan suatu telaah untuk digunakan sebagai bahan pembanding dengan apa yang berkembang di tanah air.
====Angin reformasi di Yugoslavia.====
Sejarah negara Yugoslavia dapat ditelusuri sejak abad ke- VI, dan bangsa yang dianggap sebagai nenek moyang bangsa Yugoslavia ialah bangsa Carpadus. Bangsa-bangsa yang berturut-turut datang dan menguasai wilayah tertentu di Yugoslavia antara lain bangsa Romawi, Bangsa Perancis, Austro-Hungaria, Turki, Italia, dan Jerman. Diwilayah Yugoslavia pertama-tama terdapat beberapa bangsa kecil yang berdiri sendiri-sendiri sehingga memungkinkan bangsa-bangsa pendatang tersebut menjajah beberapa wilayah dalam kurun waktu yang cukup panjang.
Kemenangan-kemenangan Jerman dalam permulaan PD-II kemudian membawa tentara Jerman-Italia-Hungaria ke Beograd dan wilayah Yugoslavia lainnya, dan pada tanggal 6 April 1941 Kerajaan Yugoslavia jatuh, Raja Petar Karadjordjevic melarikan diri ke Inggris lengkap dengan keluarga istana dan semua anggota Pemerintah. Perlawanan terhadap kekuasan fasis dilakukan oleh pasukan-pasukan “[[Chetnik]]” yaitu tentara Kerajaan Yugoslavia yang tidak mau menyerah kepada Jerman. Pasukan tersebut melaksanakan gerilya dibawah pimpinan Kolonel Draza Mihailovic. Kemudian di kalangan partai muncul Partai Komunis Yugoslavia, dan ikut melakukan perlawanan bersenjata sejak tanggal 4 Juli 1941 untuk mengakhiri pendudukan Jerman dengan sekutu-sekutunya. Terdapat perbedaan prinsip antara golongan Chetnik yang menghendaki Yugoslavia merdeka tetap dalam bentuk Kerajaan dengan Partai Komunis Yugoslavia yang menghendaki pembentukan negara komunis, sehingga didalam negeri Yugoslavia terdapat perpecahan dikalangan rakyat untuk mendapatkan kemerdekaan. Perjuangan Partai Komunis Yugoslavia dibawah pimpinan Tito yang dikenal sebagai [[Perang Partisan]], akhirnya pada tanggal 29 November 1943 berhasil membentuk " Anti Fascist Council of the National Liberation of Yugoslavia" (AFCNLY) dan yang bertindak sebagai pemerintahan Yugoslavia semasa perang. Pada tahun 1945 tentara pembebasan Yugoslavia yang inti kekuatannya adalah tentara Partisan berhasil membebaskan wilayah Yugoslavia dari tangan Fasis Jerman-Italia.▼
Pada akhir Perang Dunia-I tersebut terbentuklah Kerajaan Serbia - Kroasia -Slovenia pada tanggal 1 Desember 1918 dibawah pimpinan Raja [[Aleksandar Karadjordjevic]] dari Serbia, yang kemudian pada tahun 1929 berubah nama menjadi Kerajaan Yugoslavia. Ia terbunuh di Marseilles tahun 1934 oleh Komplotan “Ustashi” Kroasia. Pemerintahan dijalankan oleh Pangeran Paul, oleh karena putra Raja Aleksandar yaitu Putra Mahkota Petar baru berusia 11 tahun.
Dalam Perang Dunia II, Pangeran Paul bersikap pro Jerman, maka rakyat menunjukkan sikap tidak puas, sehingga akhirnya Pangeran Paul terpaksa meletakkan jabatan pada tahun 1941. Sejak saat itu pemerintah dipegang oleh Raja [[Petar Karadjordjevic]].
▲Kemenangan-kemenangan Jerman dalam permulaan PD-II kemudian membawa tentara Jerman-Italia-Hungaria ke Beograd dan wilayah Yugoslavia lainnya, dan pada tanggal 6 April 1941 Kerajaan Yugoslavia jatuh, Raja Petar Karadjordjevic melarikan diri ke Inggris lengkap dengan keluarga istana dan semua anggota Pemerintah. Perlawanan terhadap kekuasan fasis dilakukan oleh pasukan-pasukan “[[Chetnik]]” yaitu tentara Kerajaan Yugoslavia yang tidak mau menyerah kepada Jerman. Pasukan tersebut melaksanakan gerilya dibawah pimpinan Kolonel Draza Mihailovic. Kemudian di kalangan partai muncul Partai Komunis Yugoslavia, dan ikut melakukan perlawanan bersenjata sejak tanggal 4 Juli 1941 untuk mengakhiri pendudukan Jerman dengan sekutu-sekutunya.
Dengan berakhirnya PD-II, Partai Komunis Yugoslavia keluar dari peperangan membawa dua kemenangan, yaitu kemenangan perjuangan bersenjata melawan Jerman dan sekutunya serta kemenangan politik yakni mendapat simpati rakyat. Pemerintah yang berhasil dibentuk bernama "Pemerintah Federal Demokrasi Yugoslavia" dan Perdana Menteri terpilih Tito. Badan Anti Fascist Nasional Yugoslavia pada tanggal 10 Agustus 1945 disyahkan sebagai Parlemen Sementara. Pada tanggal 11 September 1945 pemilu berhasil membentuk Parlemen Yugoslavia dan dalam pemilu tersebut dimenangkan oleh golongan Tito. Selanjutnya Parlemen mengeluarkan deklarasi pada tanggal 29 November 1945 tentang Proklamasi Yugoslavia dengan nama resmi Negara Republik Federasi Rakyat Yugoslavia, selanjutnya sejak tanggal 7 April 1963 diubah menjadi Republik Federasi Sosialis Yugoslavia.
====Awal bencana====
Dimasa kepemimpinan Tito Republik Federasi Sosialis Yugoslavia cukup populer di fora internasional, berkat popularitas kepemimpinan pribadi Tito. Figur Tito sebagai tokoh pemersatu bangsa Yugoslavia memang tepat karena disamping bakat kepemimpinan dan kewibawaannya, sebagai keturunan dari etnis Kroasia Tito menikah dengan warga etnis Serbia. Akan tetapi keadaan kemudian berubah yaitu ketika pada bulan Mei 1980 Tito meninggal dunia tanpa sempat mempersiapkan pengganti yang sekuat dirinya.
Sepeninggal Tito, kehidupan politik dan negara seakan-akan kehilangan arah. Negara yang kemudian dipimpin secara kolektip oleh suatu badan [[Presidensi]] berjumlah delapan orang dan partai juga dipimpin [[Presidium]] beranggotakan 24 orang, ternyata praktek pengambilan keputusan sering berbenturan satu sama lain, sesuai dengan kepentingan masing-masing dan memperdalam perpecahan. Demikian juga pengaruh pimpinan Federal (partai maupun Negara) menjadi semakin berkurang, dan dilain fihak pengaruh kekuasaan Republik bagian menjadi bertambah kuat. Perkembangan ini semakin membawa Yugoslavia kearah jurang perpecahan nasional ketika tahun 1991 Slovenia dan Kroasia menarik anggotanya dari badan kolektip tersebut dan kemudian diikuti oleh wakil-wakil dari Republik Makedonia dan Bosnia Herzegovina. Puncak dari memburuknya situasi politik di Yugoslavia ialah ketika pada tanggal 25 Juni 1991 Slovenia dan Kroasia memproklamirkan kemerdekaan dan kedaulatannya secara sefihak yang diikuti dengan pembentukan mata uang sendiri, termasuk pembentukan Angkatan Bersenjata dan penentuan tapal batas wilayah negara sendiri.
Setelah itu Republik Bosnia Herzegovina pada bulan Maret 1992 mengadakan [[referendum]] untuk menentukan sebagai negara merdeka atau tetap dalam Federasi. Referendum yang diboikot oleh etnis Serb di Bosnia Herzegovina (karena etnis Serb di Bosnia Herzegovina tanggal 30 Maret 1992 telah mengadakan referendum sendiri dan memutuskan tetap tinggal di Yugoslavia) tersebut menghasilkan suatu keputusan untuk merdeka. Oleh sebab itu pada tanggal 6 April 1992 kelompok negara-negara ME dan AS kemudian memberikan pengakuan dengan segera kepada Republik Slovenia, Kroasia dan Bosnia Herzegovina, tanpa menunggu tercapainya stabilitas politik diwilayah-wilayah tersebut. Dengan adanya pengakuan negara-negara lain kepada kemerdekaan Republik Slovenia, Kroasia dan Bosnia Herzegovina, maka Republik Serbia dan Republik Montenegro membentuk Federasi Yugoslavia versi baru dengan nama "Republik Federasi Yugoslavia" pada tanggal 27 April 1992 namun tidak mendapat pengakuan internasional sebagaimana republik-republik bagian yang memisahkan diri tersebut. Sedangkan Republik Makedonia yang juga menyatakan kemerdekaannya, namun karena namanya yang ditentang oleh Yunani menghambat pengakuan dari Masyarakat Eropa. ===Korban mulai berjatuhan===
Proses [[disintegrasi]] Yugoslavia, secara riil dimulai dengan aksi proklamasi pemisahan diri secara sepihak Republik Bagian Kroasia dan Republik Slovenia menjadi negara yang berdaulat pada tanggal 15 Juni 1991. [[Pemisahan diri]] tersebut sedikitnya didukung oleh negara-negara Masyarakat Eropa, dan pada akhirnya mendapat pengakuan masyarakat internasional padahal pemerintah Yugoslavia berkeras untuk mencegahnya sehingga pecahlah konflik bersenjata yang bermula di Kroasia dan Slovenia.
Konflik yang kemudian terjadi di Bosnia Herzegovina tidak telepas dari proses disintegrasi Yugoslavia. Masyarakat Eropa yang berperan aktip dalam peristiwa pemisahan diri Kroasia dan Slovenia ternyata ikut pula campur tangan di Bosnia Herzegovina melalui [[Komisi Arbitrasi Masyarakat Eropa]] yang menyimpulkan bahwa Republik tersebut layak mendapat pengakuan sebagai negara yang berdaulat. Pengakuan internasional terhadap Republik Bosnia Herzegovina yang merupakan "mini" Yugoslavia yang juga berpenduduk multi nasional, multi agama dan komposisi penduduk yang heterogen ini dinilai oleh banyak pihak sebagai terlalu dini, mengingat masih banyaknya masalah-masalah yang belum terselesaikan sehingga timbullah pertikaian antar etnis diantara penduduk Republik Bosnia Herzegovina. Rumitnya permasalahan yang terjadi di kawasan Yugoslavia khususnya di [[Bosnia Herzegovina]] telah membuat upaya-upaya penyelesaian krisis Bosnia Herzegovina melalui perundingan-perundingan damai yang dilakukan oleh faktor-faktor internasional menjadi sangat sulit. Kegagalan-kegagalan perundingan semakin memperburuk situasi dan semakin mengobarkan pertempuran diantara pihak-pihak yang bertikai yang mengakibatkan timbulnya banyak sekali korban. Guna mencegah berlanjutnya jatuh korban di [[Bosnia Herzegovina]] maupun bertambah buruknya situasi di wilayah Yugoslavia maka PBB terpaksa mengirimkan [[misi damai]] di wilayah eks Yugoslavia dengan tugas sebagai pasukan pemelihara perdamaian. Namun banyaknya faktor-faktor luar yang mempengaruhi serta sikap pihak-pihak yang bertikai yang tidak kompromis dalam mempertahankan kepentingan-kepentingannya tampaknya kehadiran pasukan PBB belum berhasil mengakhiri konflik di wilayah eks Yugoslavia.
Baris 36 ⟶ 53:
====Slovenia dan Kroasia merdeka====
Pada awal pembentukan hingga pertengahan tahun 1991 Slovenia dan Kroasia menghendaki pembubaran [[Federasi Yugoslavia]] yang diikuti adanya Republik-Republik Bagian yang merdeka. Dari Republik-Republik yang merdeka tersebut kemudian dibentuk negara berdaulat yang mendapat pengakuan satu sama lain maupun dari masyarakat internasional dan selanjutnya bergabung kembali dalam suatu negara baru dengan bentuk [[Konfederasi]]. Pihak Serbia (Republik Serbia dan Republik Montenegro) dan Propinsi Otonom [[Vojvodina]] maupun [[Kosovo]] menentang ide Kroasia dan Slovenia tersebut diatas dengan alasan bahwa Kroasia dituduh ingin melegalisasi perbatasan-perbatasan yang memisahkan antar Republik-Republik satu sama lain menjadi perbatasan negara yang diakui oleh masyarakat internasional.
Pihak [[Serbia]] tidak mengakui perbatasan-perbatasan administrasi menjadi perbatasan negara serta tidak akan mengakui pembentukan negara-negara berbentuk apapun sebelum membicarakan masalah perbatasan, karena menyangkut nasib etnis Serbia didalam wilayah-wilayah perbatasan administrasi tersebut. Sementara itu bentuk negara Konfederasi yang merupakan gabungan negara-negara merdeka dan berdaulat yang dibentuk berdasarkan persetujuan maupun dapat dibubarkan secara [[unilateral]] dipandang merugikan blok Serbia karena berarti akan memperkecil wilayahnya dimana selama ini etnis Serbia telah tersebar di semua Republik Bagian Yugoslavia. Dilain pihak Pimpinan Bosnia Herzegovina /Ketua [[Partai SDA]] di Bosnia Herzegovina, [[Alija Izetbegovic]], bersama-sama Pimpinan Makedonia, [[Kiro Gligorov]], mencoba menengahi masalah kelanjutan Yugoslavia dengan mengusulkan formasi yang disebut 2 + 2 + 2. Formasi tersebut adalah [[Serbia]] dan [[Montenegro]] bersatu dalam suatu negara Federal yang menjalin hubungan kenegaraan dengan Bosnia Herzegovina dan [[Makedonia]] yang juga bergabung dalam suatu Federasi dengan suatu bentuk hubungan [[Federasi yang "longgar"]]. Selanjutnya ke-4 negara tersebut diatas mengadakan hubungan untuk bergabung dengan Kroasia dan Slovenia dalam bentuk Konfederasi.
====Pengakuan [[Masyarakat Eropa]] dan Internasional====
Baris 46 ⟶ 67:
Sementara itu Masyarakat Eropa membentuk suatu [[Komisi Arbitrasi]] untuk mengkaji kelayakan dari keinginan-keinginan Republik-Republik eks Yugoslavia untuk mendapatkan pengakuan. Hasil penelitian ditetapkan sudah harus sampai di meja Ketua Masyarakat Eropa paling lambat tanggal 15 Januari 1992, namun sebelum Komisi Arbitrasi menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya pada tanggal 23 Desember 1991 [[Jerman]] dengan tiba-tiba menyatakan pengakuan kepada Slovenia dan Kroasia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Pengakuan Jerman yang lebih dini tersebut akhirnya diikuti oleh negara-negara di Eropa lainnya maupun negara-negara yang bersimpati atas proses demokratisasi Republik tersebut dibelahan dunia lainnya.
Pada tanggal 15 Januari 1992 hasil kerja Komisi Arbitrasi Masyarakat Eropa mengatakan bahwa [[Slovenia]] dan [[Makedonia]] telah memenuhi syarat untuk mendapat pengakuan, [[Kroasia]] belum memenuhi syarat sebelum mengubah Undang-Undang-nya yang mengatur etnis-etnis minoritasnya sedangkan [[Bosnia Herzegovina]] akan mendapat pengakuan setelah menyelenggarakan referendum di wilayahnya. Berbeda dengan hasil kerja Komisi Arbitrasi Masyarakat Eropa yang mengatakan bahwa bagi Slovenia dan Makedonia yang memenuhi syarat untuk pengakuan, ternyata justru Slovenia dan Kroasia yang langsung diakui oleh negara-negara Masyarakat Eropa sementara [[Makedonia]] justru ditunda karena protes [[Yunani]] atas penggunaan nama Makedonia sebagai nama negara tersebut.
Perkembangan politik internasional selanjutnya telah mendorong negara-negara lainnya untuk mengakui kemerdekaan Slovenia dan Kroasia. Puncak pengakuan negara luar terhadap Kroasia dan Slovenia adalah [[pengakuan AS]] terhadap Slovenia dan Kroasia pada tanggal 6 April 1992 yang turut pula mendorong negara-negara maupun lembaga internasional memberikan pengakuannya terhadap Kroasia dan Slovenia.
Pengakuan masyarakat Eropa terhadap keberadaan Republik Bosnia lihat [[Pengakuan Republik Bosnia Herzegovina]]
====Angkatan Bersenjata Yugoslavia keluar dari wilayah Slovenia dan Kroasia====
Baris 63 ⟶ 80:
Sementara itu pasukan [[HANTER]] mulai mengadakan pemasangan alat-alat perintang untuk tank (landak-landak yang dibuat dari rel-rel kereta-api) di jalan-jalan besar di seluruh kota besar di Slovenia, dan memblokade garnisun-garnisun, kesatuan-kesatuan, lembaga-lembaga dan obyek-obyek militer Angkatan Bersenjata Yugoslavia wilayah Slovenia. Perkembangan selanjutnya HANTER Slovenia mulai mengadakan serangan-serangan secara [[militer]] terhadap pasukan-pasukan Angkatan Bersenjata Yugoslavia dengan menggunakan segala sarana persenjataan yang ada. Sehubungan dengan itu para politikus meningkatkan kampanye melalui media massa, yang menuduh Angkatan Bersenjata Yugoslavia sebagai agresor di Slovenia, dengan tujuan melumpuhkan kekuatan Angkatan Bersenjata Yugoslavia, serta mencegah upaya-upaya penggunaan kekuatan militer ke wilayah Slovenia.
Usul-usul Angkatan Bersenjata Yugoslavia kepada [[PANGTI]] untuk mengambil tindakan tegas terhadap pimpinan Slovenia melalui pembubaran pasukan-pasukan para militer di Slovenia tidak berhasil dilaksanakan, karena Presiden Presidensi (etnis Kroasia) dan Wakil Menhan (etnis Slovenia) tidak menyetujuinya serta selalu memboikotnya, dengan alasan khawatir menimbulkan [[korban]] pada penduduk. Akhirnya untuk mencegah korban yang lebih besar dikalangan Angkatan Bersenjata Yugoslavia, sebagai akibat keraguan dalam mengambil sikap untuk mencegah konflik, Presidensi RFSY bahkan memutuskan menarik seluruh Angkatan Bersenjata Yugoslavia dari wilayah Slovenia, yang berarti secara tidak langsung membiarkan Slovenia untuk memisahkan diri dari ikatan Federal.
Peristiwa mundurnya AB Yugoslavia dari Kroasia lihat [[AB Yugoslavia mundur dari Kroasia]], dan kisah keluarnya Angkatan Bersenjata Yugoslavia dari Bosnia dan Makedonia silahkan lihat [[AB Yugoslavia tinggalkan Bosnia dan Makedonia]]
====Deklarasi [[Yugoslavia baru]] (Republik Federal Yugoslavia)====
Keadaan yang semakin tidak menentu di wilayah Republik-Republik Bagian Yugoslavia baik di Slovenia, Kroasia maupun Bosnia Herzegovina telah memaksa Parlemen Federal Yugoslavia untuk bersidang yang selanjutnya mengesyahkan Undang-Undang Dasar yang baru. Undang-Undang Dasar yang baru tersebut menetapkan pembentukan Yugoslavia yang baru sehingga pada tanggal 27 April 1992 diproklamirkan Republik Federal Yugoslavia yang anggotanya terdiri dari Republik Serbia dan Republik Montenegro didalam wilayah perbatasan yang ada sekarang. Dengan deklarasi Yugoslavia baru tersebut secara [[de facto]] dan [[de jure]] telah menjadikan Republik-Republik Kroasia, Slovenia, Bosnia Herzegovina dan Makedonia tidak anggota Yugoslavia lagi. Didalam deklarasi Yugoslavia baru tersebut ditekankan bahwa RFY tidak mempunyai [[ambisi teritorial]] terhadap negara-negara tetangganya.
Pada tanggal 4 Mei 1992 Presidensi Yugoslavia, dalam kapasitasnya sebagai Pangti AB, telah memutuskan untuk menarik semua anggota pasukan Angkatan Bersenjata Yugoslavia warga-negara RFY (dalam hal ini warga-negara Serbia dan Montenegro). Anggota Angkatan Bersenjata Yugoslavia diluar warga-negara Yugoslavia baru diberi kesempatan untuk menentukan pilihannya, apakah tetap tinggal di Yugoslavia atau di Republik Bagian.
Dengan terbentuknya RFY, dan dilaksanakannya keputusan Presidensi Yugoslavia untuk menarik pasukan-pasukan Angkatan Bersenjata Yugoslavia dari wilayah [[Bosnia Herzegovina]], dengan batas waktu yang ditentukan hingga tanggal 19 Mei 1992, maka secara de jure semenjak itu pula RFY tidak mempunyai anggota pasukan di Bosnia Herzegovina.
Baris 90 ⟶ 96:
[[Bosnia]] bergolak.
Republik Bosnia Herzegovina terletak di bagian sentral Yugoslavia, dan sering dianggap sebagai "[[miniatur Yugoslavia]]" karena penduduknya multi nasional yaitu terdiri dari bangsa Muslim, Serbia dan Kroasia yang bercampur menjadi satu. Itulah sebabnya Republik tersebut sebelum mendapat pengakuan internasional masih dilanda pertikaian-pertikaian seperti masalah etnis, tidak adanya kesamaan pendapat mengenai bentuk masa depan Republik tersebut dan masalah perebutan kekuatan masalah wilayah termasuk penguasaan industri-industri / pabrik-pabrik serta masalah-masalah lainnya.
Perbedaan-perbedaan yang mendalam diantara penduduk konstitutip Bosnia Herzegovina ditambah adanya gesekan-gesekan dari pihak luar telah memercikkan api pertikaian diantara mereka yang akhirnya berubah menjadi [[perang saudara]], agama dan etnis yang terus berlanjut di Bosnia Herzegovina. Oleh sebab itu pengakuan internasional yang terlalu dini terhadap Republik Bosnia Herzegovina tersebut dinilai merupakan sumber terjadinya krisis di [[Bosnia Herzegovina]] mengingat masih banyaknya masalah-masalah yang belum diselesaikan. Untuk mengetahui secara lebih detil tentang peperangan yang terjadi di Bosnia, lihat [[Banjir darah di Bosnia]] ===Sanksi PBB===
====Hujan [[Resolusi]].====
Pada tanggal 30 Mei 1992, yakni sehari sebelum pelaksanaan Pemilu bagi Parlemen Yugoslavia yang baru (terdiri dari Republik Serbia dan Republik Montengero), Yugoslavia telah dikejutkan dan terpukul oleh keputusan [[DK PBB]] dengan resolusinya yang telah mengenakan sanksi [[embargo]] total terhadap Yugoslavia, dengan tuduhan Yugoslavia cq [[Serbia dan Montenegro]] yang paling bersalah atas terjadinya peperangan di [[Bosnia Herzegovina]], dan turut dalam peperangan yang terjadi di Bosnia Herzegovina.
Lepas dari persoalan, apakah Yugoslavia betul-betul bersalah atau tidak dalam gejolak yang terjadi di Bosnia Herzegovina, yang jelas sanksi DK PBB, termasuk embargo minyak mentah, mempunyai efek yang kuat didalam aspek kehidupan negara Yugoslavia. Sejak awal terjadinya disintegrasi Yugoslavia tercatat lebih dari 30 resolusi PBB telah dikeluarkan, akan tetapi yang menonjol, dikaitkan dengan adanya blokade total ekonomi internasional terhadap Yugoslavia adalah resolusi No. 757 tentang dikenakannya [[sanksi ekonomi]] dan [[resolusi]] No 820. [[Resolusi DK PBB]] No. 757 tanggal 30 Mei 1992.
Pada tanggal 30 Mei 1992, DK PBB, yang diketuai oleh Dubes Austria, dalam sidang daruratnya untuk membahas situasi di Yugoslavia, telah mengeluarkan resolusi yang mengenakan sanksi total terhadap Republik Federal Yugoslavia cq Serbia dan Montenegro yang dituduh paling bertanggung-jawab dan mendorong berkobarnya perang saudara, serta dianggap melancarkan aksi agresi terhadap Bosnia Herzegovina.
Resolusi yang diprakarsai oleh [[Perancis]], [[Inggris]], [[AS]], [[Belgia]], [[Marocco]], [[Hungaria]] dan dari 15 anggota Dewan (hanya [[RRC]] dan [[Zimbabwe]] yang abstain), akhirnya mengesyahkan [[resolusi]], dan berlaku semenjak ditetapkan. Batas waktu pelaksanaannya tidak ditentukan, akan tetapi pada tanggal 22 Juni 1992, tiap-tiap negara harus melaporkan hasil pelaksanaannya, apakah Pemerintah Yugoslavia telah mengadakan perubahan sikap. Resolusi menetapkan antara lain :
Baris 112 ⟶ 123:
Resolusi ini didasarkan kepada pasal 7 [[Piagam PBB]] yang mengancam untuk "mengenakan hukuman terberat kepada sesuatu negara yang telah melanggar perdamaian dan keamanan internasional", dan juga memberi wewenang "kemungkinan pelaksanaan [[intervensi militer]] sekiranya sanksi ekonomi tidak memberikan hasil yang diharapkan".
Resolusi No. 820 tanggal 18 April 1993. DK PBB kembali mengangkat suatu resolusi baru untuk peningkatan pengetatan sanksi terhadap RFY yang akan berlaku mulai tanggal 26 April 1993 jika pihak Serbia Bosnia Herzegovina tidak menanda-tangani paket perdamaian sesuai konsep "[[Vance - Owen]]". Pengangkatan resolusi baru tersebut dilakukan setelah melalui suatu perdebatan sengit diantara para anggota DK PBB. Dalam pemungutan suara untuk pengangkatan resolusi tersebut 13 suara menyetujui sementara 2 suara abstain ([[Russia]] dan [[China]]). Sebelum dilakukan pemungutan suara, wakil delegasi [[Russia]], [[Brazilia]], [[Cape Verde]], [[Spanyol]], [[New Zealand]] dan [[Jibuouti]] telah meminta suatu sidang darurat, sementara Duta Besar Inggris, AS, Venezuela, China, Jepang dan Hungaria mempertegas sikapnya setelah dilakukan pemungutan suara.
▲DK PBB kembali mengangkat suatu resolusi baru untuk peningkatan pengetatan sanksi terhadap RFY yang akan berlaku mulai tanggal 26 April 1993 jika pihak Serbia Bosnia Herzegovina tidak menanda-tangani paket perdamaian sesuai konsep "[[Vance - Owen]]". Pengangkatan resolusi baru tersebut dilakukan setelah melalui suatu perdebatan sengit diantara para anggota DK PBB. Dalam pemungutan suara untuk pengangkatan resolusi tersebut 13 suara menyetujui sementara 2 suara abstain ([[Russia]] dan [[China]]). Sebelum dilakukan pemungutan suara, wakil delegasi [[Russia]], [[Brazilia]], [[Cape Verde]], [[Spanyol]], [[New Zealand]] dan [[Jibuouti]] telah meminta suatu sidang darurat, sementara Duta Besar Inggris, AS, Venezuela, China, Jepang dan Hungaria mempertegas sikapnya setelah dilakukan pemungutan suara. Pengangkatan resolusi itu sebagai akibat pihak Serbia Bosnia Herzegovina telah mengabaikan seruan-seruan masyarakat internasional. Jika paket perdamaian yang diusulkan oleh Vance-Owen tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka secara perlahan-lahan keputusan-keputusan terhadap sanksi RFY akan di revisi. Pada prinsipnya pengetatan sanksi tersebut adalah peningkatan sanksi-sanksi yang telah diberlakukan, yaitu pengetatan melalui darat, laut dan udara.
Pengangkatan resolusi itu sebagai akibat pihak Serbia Bosnia Herzegovina telah mengabaikan seruan-seruan masyarakat internasional. Jika paket perdamaian yang diusulkan oleh Vance-Owen tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka secara perlahan-lahan keputusan-keputusan terhadap sanksi RFY akan di revisi. Pada prinsipnya pengetatan sanksi tersebut adalah peningkatan sanksi-sanksi yang telah diberlakukan, yaitu pengetatan melalui darat, laut dan udara.
Sikap Yugoslavia.▼
▲====Sikap Yugoslavia.====
Pimpinan RF Yugoslavia berpendapat bahwa penyebab utama krisis Yugoslavia adalah kegiatan-kegiatan destruktip dari negara-negara besar, yang berhasil melemahkan negara nya dengan cara menghancurkan dari dalam dan mengorganisir kekuatan-kekuatan [[secessionist]] dalam negeri, dengan tujuan untuk merealisasi kepentingan globalnya. Yugoslavia mengemukakan bahwa satu-satunya jalan untuk memecahkan krisis di wilayah eks Yugoslavia, adalah melalui perundingan, disamping tetap menghormati kepentingan dan hak legitimitas dari ketiga suku-bangsa itu di [[Bosnia]].
Cara pemecahan dengan paksa dari luar, dan dengan menggunakan ultimatum sulit untuk diterima oleh Yugoslavia. Sanksi yang keras dan dipandang tidak adil terhadap Yugoslavia, bertujuan untuk memaksa Yugoslavia mengikuti kebijaksanaan Eropa pada umumnya. Sanksi DK-PBB yang dijatuhkan kepada Yugoslavia pada tanggal 30 Mei 1992 oleh kalangan politisi Yugoslavia dinilai sebagai sanksi yang paling berat, yakni [[blokade ekonomi]] secara total, termasuk [[sanksi sosial budaya]] dan olahraga.
Walaupun demikian posisi Yugoslavia (baru) masih cukup dianggap sebagai faktor penentu, pada proses perdamaian di kawasan ini. Secara resmi Yugoslavia sebenarnya pada waktu itu masih anggota PBB, akan tetapi dilarang hadir pada SU-PBB serta organisasi-organisasi internasional lainnya, seperti [[UNESCO]], KKKE ([[CSCE]]). Bahkan akhirnya Yugoslavia juga disuspensi dari setiap kegiatan [[GNB]]. RF Yugoslavia (Yugoslavia baru) yang merupakan "sisa Yugoslavia lama", menyatakan diri sebagai pewaris Yugoslavia lama, secara [[de facto]] diakui sebagai salah satu faktor utama yang dapat memainkan peranan penting, dalam proses perundingan-perundingan tentang penyelesaian krisis di wilayah eks Yugoslavia.
Baris 124 ⟶ 140:
Keterlibatan [[PBB]] dalam upaya mengakhiri krisis di wilayah [[Yugoslavia]] dimulai pada awal Januari 1992 setelah upaya [[Masyarakat Eropa]] secara regional tidak membawa hasil perdamaian di wilayah Yugoslavia, bahkan situasi cenderung semakin memburuk. Sejak saat itu masalah yang terjadi di wilayah Yugoslavia telah menjadi masalah PBB, baik secara politis maupun militer. Secara politis PBB turut mensponsori perundingan-perundingan damai yang dilakukan oleh masyarakat internasional sedangkan dalam bidang militer PBB mengirimkan pasukan-pasukannya yang tergabung dalam [[UNPROFOR]] untuk memelihara perdamaian ataupun mencegah meluas konflik di wilayah Yugoslavia khususnya di wilayah [[Kroasia]], [[Bosnia Herzegovina]] dan [[Makedonia]].
Namun perjalanan tugas [[UNPROFOR]] di Yugoslavia tidak berjalan dengan mulus, bahkan menghadapi tantangan yang sangat berat dan kehadirannya tidak dikehendaki oleh pihak yang bertikai. Pemerintah Kroasia bahkan beberapa kali menolak perpanjangan mandat UNPROFOR sehinga akhirnya pada tahun 1995 mandat [[UNPPROFOR]] di ubah sehinga melahirkan [[UNPF]] (United Nation Peace Force) sebagai organisasi induk berkedudukan di [[Zagreb]] dengan organisasi pelaksana [[UNCRO]] (United Nation Confidence Restoration Operation) di [[Kroasia]], [[UNPROFOR]] (United Nation Protection Forces) di [[Bosnia Hecegovina]] dan [[UNPREDEP]] ( United Preventive Deployment Force) di [[FYROM]] ([[Macedonia]]).
====Missi pasukan PBB di wilayah [[Serbia Krajina]] sebagai daerah perlindungan PBB ([[UNPA]]).====
Keberhasilan Kroasia memisahkan diri dari Yugoslavia secara paksa ternyata belum menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara tersebut. Etnis [[Serbia Krajina]] yang merupakan mayoritas di wilayah [[Krajina]] dan masih didalam perbatasan administratip Republik Kroasia, menolak pemisahan diri Kroasia dari Yugoslavia dan selanjutnya membentuk suatu pemerintahan sendiri diluar kekuasaan Kroasia melalui kemerdekaannya yang diproklamirkan pada Desember 1991. Tindakan etnis Serbia di Kroasia tersebut dilakukan setelah pihak Kroasia menolak keinginan Serbia Krajina untuk tetap bergabung dengan Yugoslavia karena dinilai melanggar konstitusional Kroasia. Pernyataan kemerdekaan Serbia Krajina yang membentuk negara berdiri sendiri semakin meningkatkan ketegangan diantara pihak Kroasia dengan Serbia Krajina.
Puncak ketegangan terjadi setelah pasukan Kroasia menyerang polisi Serbia di [[Knin]] (RSK) yang mengakibatkan terjadinya pertempuran. Pertempuran segera meluas di wilayah dimana terdapat penduduk Serbia yang menjadi mayoritas di wilayah Kroasia. Salah satu pertempuran antara Serbia Krajina dengan Kroasia yang paling dikenal karena banyaknya korban yang berkisar puluhan ribu orang adalah di [[Vukovar]] (suatu kota yang terletak diantara perbatasan [[Kroasia]] dengan [[Serbia]]). Pertempuran-pertempuran yang terus berlanjut antara pihak Kroasia dan Serbia Krajina akibat tidak adanya titik-temu untuk menyelesaikan pertikaian antara kedua belah pihak semakin banyak menimbulkan korban. Keadaan tersebut telah memaksa PBB untuk menjadikan wilayah Serbia Krajina sebagai [[daerah perlindungan PBB]] (United Nations Protecting Area [[UNPA]]) sampai dicapainya penyelesaian diantara kedua belah pihak yang bertikai.
Bersamaan dengan tindakan PBB yang menjadikan wilayah Serbia Krajina sebagai UNPA pada tanggal 21 Februari 1992 PBB mengeluarkan [[resolusi]] No. 743 untuk membentuk [[UNPROFOR]] selama periode 12 bulan guna menciptakan kondisi damai dan aman dalam rangka negosiasi penyelesaian krisis di Yugoslavia. Sampai dengan akhir Maret 1992 dengan disetujuinya resolusi No. 743 tersebut PBB merencanakan untuk menempatkan 14.389 orang anggota [[UNPROFOR]] di wilayah [[UNPA]]. Tindakan PBB yang menjadikan Serbia Krajina (RSK) sebagai wilayah UNPA dan ditambah penempatan pasukan UNPROFOR dengan jumlah yang cukup besar telah meredakan situasi di wilayah tersebut. Akan tetapi kondisi tersebut diatas tidak diikuti dengan perundingan-perundingan yang tuntas antara pihak Kroasia dan Serbia Krajina hingga situasi di wilayah UNPA tetap eksplosip.
Baris 136 ⟶ 156:
Dalam bulan Oktober 1005 telah dimulai penarikan sebagai pasukan UNCRO dari sektor selatan dan utara dan secara bertahap akan terus dikurangi.
====Missi pasukan PBB di wilayah Republik [Bosnia Herzegovina].====
Kedatangan pasukan perdamaian PBB ([[UNPROFOR]]) yang semula disetujui oleh semua pihak di wilayah Yugoslavia untuk menegakkan perdamaian di wilayah [[Krajina]], [[Slavonia]] dan [[Srem Barat]] (wilayah etnis Serbia di Republik Kroasia) dan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bertikai guna penyelesaian secara politis di meja perundingan akhirnya dilibatkan pula di wilayah Republik [[Bosnia Herzegovina]] akibat situasi yang buruk di wilayah tersebut. Kehadiran pasukan [[UNPROFOR]] di wilayah Bosnia Herzegovina diharapkan untuk mencegah meningkatnya konflik antar etnis di Bosnia Herzegovina.
|