Oevaang Oeray: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Hanamanteo (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
Baris 43:
Inilah embrio [[Partai Persatuan Dayak]], didahului pembentukan [[Dayak In Action]] (DIA) dengan ketuanya adalah [[Fransiskus Conradus Palaoensoeka]] dan pastor [[Adikarjana]].<ref name=Akademi/>{{sfn|Usman|2013|p=50}} Kemudian, pusat [[partai]] ini dipindahkan ke [[Pontianak]] dan diubah namanya menjadi PPD pada [[1 November]] [[1945]]<ref name=Akademi/> dan menjadi suatu wadah kebangkitan Dayak pada 3 November 1945, sekitar 74 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. DIA tak terpisahkan dari pernyataan kebulatan tekad yang tercetus di Sanggau pada 1941. karena itu maka merupakan tonggak sejarah perjuangan dan kebangkitan Dayak.<ref name=PPDguru/>
Sewaktu Sultan Hamid II membuat DIKB (Daerah Istimewa Kalimantan Barat), pejuang [[Kalimantan Barat|Kalbar]] yang sifatnya unitarianisme menganggap bahwasanya PPD dibuat untuk keuntungan [[NICA]] agar dapat menguasai Kalbar lagi. Kebetulan Oevaang Oeray dalam DIKB mendapat bagian dalam Dewan Pemerintahan Harian bersama keempat orang lainnya, yakni A.P. Korak (Dayak), Mohammad Saleh (Melayu), [[Lim Bak Meng]] (
Berkata Bohm:{{sfn|Aju & Isman|2013|p=71}}
Baris 66:
Di awal pemerintahannya ini, terjadi upaya menghilangkan dualisme di bidang pemerintahan. Salah satunya dengan penyerahan secara riil urusan Pemerintahan Umum Pusat kepada daerah pada [[1959]].<ref name=Pontianakpsost>Chairunnisya. [http://pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=86695 Lima Tentara Pernah Menjabat Kepala Pemerintahan] Pontianak Post. 28 Januari 2011. Diakses pada 28 Juni 2012.</ref> Penyerahan dilakukan [[Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia|Menteri Dalam Negeri]] ketika itu, yakni [[Ipik Gandamana]] sebagai wakil pemerintah pusat kepada gubernur. Pada saat bersamaan dinyatakan bahwa seluruh kawedanan di Kalbar dihapuskan.<ref name=Pontianakpsost/>
Selain itu, [[Partai Persatuan Dayak]] mengalami kemunduran. Yang mana, ini disebabkan oleh kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengurangi partai politik daerah dan akibat adanya konflik di tubuh internal partai.<ref name=Xa12/> Pada tahun 1960-an, PD mengalami perpecahan dan menjadi dua
=== Keterlibatan dengan Konfrontasi Indonesia-Malaysia dan akhir pemerintahan ===
| |||