Bahasa Cirebon: Perbedaan antara revisi

Perdebatan tentang Bahasa Cirebon sebagai Sebuahsebuah Bahasabahasa yang Mandirimandiri yang terlepas baik dari Bahasa Sunda danmaupun Bahasa Jawa telah menjadi perdebatan yang cukup Panjangpanjang, serta melibatkan faktor Politikpolitik, Pemerintahanpemerintahan, Budayabudaya serta Ilmuilmu Kebahasaankebahasaan.

Penelitian menggunakan kuesioner sebagai indikator pembanding kosakata anggota tubuh dan budaya dasar ("''makan''", "''minum''", dan sebagainya) berlandaskan metode Guiter menunjukkan perbedaan kosa kata bahasaBahasa Cirebon dengan bahasaBahasa Jawa di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 75 persen%, sementara perbedaannya dengan dialek di Jawa Timur mencapai 76 persen%.<ref name="PR">[http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=132798%20 Menimbang-nimbang Bahasa Cirebon](Edisi Tahun 2009)</ref> Untuk diakui sebagai sebuah bahasa tersendiri, suatu bahasa setidaknya membutuhkan sekitar 80% perbedaan dengan bahasa terdekatnya.<ref name="PR"/>

Meski kajian Linguistiklinguistik sampai saat ini menyatakan bahasa Cirebon ”hanyalah” dialek (Karenakarena Penelitianpenelitian Guiter mengatakan harus berbeda sebanyak 80% dari Bahasabahasa terdekatnya), namun sampai saat ini '''Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003''' masih tetap mengakui Cirebon sebagai bahasa dan bukan sebagai sebuah dialek. Dengan kata lain, belum ada revisi terhadap perdaPerda tersebut. Menurut Kepala Balai Bahasa Bandung, Muh. Abdul Khak, hal itu sah-sah saja karena perdaPerda adalah kajian politik. Dalam dunia kebahasaan menurut diamenurutnya, satu bahasa bisa diakui atas dasar tiga hal. Pertama, bahasa atas dasar pengakuan oleh penuturnya,; kedua, atas dasar politik,; dan ketiga, atas dasar Linguistiklinguistik.

Bahasa atas dasar politik, contoh lainnya bisa dilihat dari sejarah bahasaBahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang sebenarnya berakar dari bahasaBahasa Melayu, seharusnya dinamakan bahasa Melayu dialek Indonesia. Namun, atas dasar kepentingan politik, akhirnya bahasa Melayu yang berkembang di negara Indonesia –oleh pemerintah Indonesia– dinamakan dan diklaim sebagai bahasa Indonesia. Selain alasan politik, pengakuan Cirebon sebagai bahasa juga bisa ditinjau dari batasan wilayah geografis dalam perda itu. Abdul Khak mengatakan, Cirebon disebut sebagai dialek jika dilihat secara nasional dengan melibatkan bahasa Jawa.

Artinya, ketika perdaPerda dibuat hanya dalam lingkup wilayah Jabar, Cirebon tidak memiliki pembanding kuat yaitu bahasa Jawa. Apalagi, dibandingkan dengan bahasa Melayu Betawi dan Sunda, Cirebon memang berbeda.<ref> Amaliya. 2010. Alasan Politiklah Sebabnya. Bandung : Pikiran Rakyat </ref>