Peninjauan kembali: Perbedaan antara revisi

Mahkamah Agung adalah pemegang [[Kekuasaan kehakiman di Indonesia|kekuasaan kehakiman]] yang berwenang untuk memutus permohonan PK.<ref name="yahyakuhap"/> Berita Acara Pendapat dari Pengadilan Negeri yang diperoleh dari pemeriksaan pendahuluan PK tidak selalu menjadi pertimbangan hakim MA dalam memutus perkara.<ref name="yahyakuhap"/> Pada saat memeriksa permohonan PK, majelis hakim MA terdiri dari minimal tiga orang [[Hakim Agung|hakim agung]]. Putusan dibacakan dan ditandatangani oleh hakim agung yang memeriksamelakukan pemeriksaan permohonan PK.<ref name="yahyakuhap"/> Putusan PK oleh Mahkamah Agung dapat berupa: (1) permintaan dinyatakan tidak dapat diterima, (2) menolak permintaan Peninjauan Kembali, atau (3) menerima Peninjauan Kembali.<ref name="yahyakuhap"/>