Revisi per 14 Juli 2014 15.36 sunting Kenrick95Bot (bicara \| kontrib) Bot 692.563 suntingan k Bot: Penggantian teks otomatis (-Namun demikian +Namun) ← Revisi sebelumnya		Revisi per 5 September 2014 19.03 sunting balikkan Budihandoyo (bicara \| kontrib) 42 suntingan k Ada perbedaan besar antara BW dengan KUH Perdata, jadi harus dipisahkan penyebutannya. Untuk penyebutan kata 'pasal' dalam menyebutkan ayat2 UU, harus menggunakan huruf kapital seperti: Pasal 1 Ayat 2 (bukan pasal 1 ayat 2) Tag: VisualEditor Revisi selanjutnya →
Baris 1: '''[[Hukum perdata]]''' di Indonesia pada dasarnya bersumber pada [[Hukum Napoleon]] kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW~~/KUHPer~~. ~~BW/KUHPer~~Burgerlijk Wetboek sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing. Namun berdasarkan kepada ~~pasal~~Pasal 2 ~~aturan~~Aturan ~~peralihan~~Peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (azas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia. <!-- Yang dimaksud dengan hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat ([[Belanda]]) yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan BW. Sebagian materi BW sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang RI, misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, dan UU Kepailitan.-->

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia: Perbedaan antara revisi