Malaysia: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Rotlink (bicara | kontrib)
k fixing dead links
Rotlink (bicara | kontrib)
k fixing dead links
Baris 87:
Setelah Insiden 13 Mei pada 1969, [[Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia|Kebijakan Ekonomi Baru]] yang kontroversial—upaya penaikan hasil bagi kue ekonomi [[bumiputra]] ("pribumi", yang menyertakan sebagian besar orang Melayu, tetapi tidak selalu penduduk asli) dibandingkan dengan kelompok suku lainnya—diluncurkan oleh Perdana Menteri [[Abdul Razak]]. Malaysia sejak saat itu memelihara kesetimbangan politik kesukuan yang lunak, dengan sistem pemerintahan yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan ekonomi dan politik yang menyokong keikutsertaan yang pantas dari semua ras.<ref name="New Economic Policy">[[Jomo Kwame Sundaram]]. [[United Nations Research Institute For Social Development|UNRISD]] [http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpPublications)/A20E9AD6E5BA919780256B6D0057896B?OpenDocument&panel=seriespapers Kebijakan Ekonomi Baru dan Hubungan Antarsuku di Malaysia]. Diakses pada Desember.</ref>
 
Di antara tahun 1980-an dan pertengahan 1990-an, Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti di bawah kepemimpinan perdana menteri keempat, Dr. [[Mahathir Mohamad]].<ref>Anthony Spaeth. [[Majalah Time]]. ''[http://web.archive.org/web/20040208195939/http://www.time.com/time/asia/2003/mahathir/mahathir961209.html Loncatan menuju Kejayaan]''. 9 Desember 1996.</ref> Pada periode ini Malaysia mengalami lompatan dari ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi berbasis manufaktur dan industri (terutama bidang komputer dan elektronika rumahan). Pada periode ini juga, bentang darat Malaysia berubah dengan tumbuhnya beraneka mega-projek. Projek paling terkemuka adalah [[Menara Kembar Petronas]] (sempat menjadi gedung tertinggi di dunia), Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KLIA), [[Jalan Tol Utara-Selatan, Malaysia|Jalan Tol Utara-Selatan]], Sirkuit F1 Sepang, Multimedia Super Corridor (MSC), bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air Bakun, dan [[Putrajaya]], pusat pemerintahan persekutuan baru.
 
Pada penghujung 1990-an, Malaysia diguncang oleh [[Krisis finansial Asia]] 1997, juga tidak stabilnya politik yang disebabkan oleh penahanan Wakil Perdana Menteri Dato' Seri [[Anwar Ibrahim]].<ref>Anthony Spaeth. [[Majalah Time]]. [http://www.time.com/time/asia/asia/magazine/1998/980914/cover1.html Dialah Sang Pemimpin]. September.</ref> Terdapat pula tentangan dari kaum [[sosialis]] dan [[reformis]], sampai kepada upaya pembentukan [[negara Islam]]. Pada 2003, Dr Mahathir, perdana menteri Malaysia yang paling lama menjabat, mundur dan digantikan oleh wakilnya, [[Abdullah Ahmad Badawi]]. Pemerintahan baru mengadvokasikan pandangan moderat negara Islam yang didefinisikan oleh [[Islam Hadhari]]. Pada November 2007, Malaysia digoyang oleh dua unjuk rasa anti-pemerintah. Unjuk rasa Bersih 2007 sejumlah 40.000 orang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada 10 November menganjurkan reformasi daerah pemilihan. Itu dipicu oleh dugaan-dugaan korupsi dan ketidaksesuaian di dalam sistem pemilihan di Malaysia yang condong kepada partai politik yang sedang berkuasa, [[Barisan Nasional]], yang selalu memerintah Malaysia sejak kemerdekaan 1957.<ref>http://asiasentinel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=863&Itemid=31 Para pengusung petisi Malaysia menentang petugas polisi</ref> Unjuk rasa lainnya dilakukan pada 25 November di ibukota Malaysia dan dipimpin oleh [[HINDRAF]]. Penggerak unjuk rasa ini, ''Hindu Rights Action Force'', melakukan protes berkenaan kebijakan yang timpang, mengutamakan Suku Melayu. Jumlah peserta ditaksir antara 5.000 sampai 30.000.<ref>[http://www.malaysiakini.com/news/75250 30,000 Juru protes Hindraf melakukan rapat umum di jalanan Kuala Lumpur], Malaysiakini.com, 25 November 2007.</ref> Di kedua-dua kasus itu, pemerintah dan kepolisian berupaya menangani dan mencegah penculikan dari tempat kejadian. Pada 16 Oktober 2008, HINDRAF dilarang karena pemerintah mengecap kumpulan yang tidak berdaftar itu sebagai "ancaman bagi keamanan nasional"<ref>[http://www.nst.com.my/Current_News/NST/Thursday/Frontpage/2376620/Article OUTLAWED: Hindraf adalah 'gangguan bagi kedamaian dan keamanan'], News Straits Times Malaysia, 16 Oktober 2008.</ref> karena berusaha mendapatkan bantuan dan dukungan dari kelompok teroris.<ref>[http://www.agendadaily.com/cmspreview/content.jsp?id=com.tms.cms.article.Article_bf9dc229-cabec5bb-7c789400-57264730 MIC serah pada PM guna ISA - (Hindraf sedang berusaha dapatkan bantuan pengganas).]</ref>, <ref>[http://mstar.com.my/berita/cerita.asp?file=/2008/2/26/TERKINI/Mutakhir/Mahkamah_tolak_permohonan__habeas_corpus_lima_pemimpin_Hindraf&sec=mstar_berita Mahkamah tolak permohonan habeas corpus lima pemimpin Hindraf.]</ref>
Baris 160:
 
 
[[Tanjung Piai]], terletak di selatan negara bagian [[Johor]], adalah tanjung paling selatan benua [[Asia]].<ref>Leow Chiah Wei. Travel Times. New Straits Times. [http://www.nst.com.my/Weekly/Travel/article/TravelTips/20050718145301/Article/index_html Asia's southernmost tip]. Diakses pada Desember.</ref><ref>Sager Ahmad. Travel Times. New Straits Times. [http://www.emedia.com.my/Weekly/TravelTimes/Friday/Frontpage/20030627112206/recent_article Tanjung Piai, the End of Asia]. Diakses pada Desember.</ref> [[Selat Malaka]], terletak di antara [[Sumatera]] dan Semenanjung Malaysia, jalur pelayaran terpenting di dunia.<ref>Andrew Marshall. Time Magazine. ''[http://web.archive.org/web/20060901014041/http://www.time.com/time/asia/2006/journey/strait.html Waterway to the World]''. Diakses pada Desember.</ref>
 
[[Kuala Lumpur]] adalah ibukota resmi dan kota terbesar di Malaysia. [[Putrajaya]] di pihak lain, dipandang sebagai ibukota administratif pemerintahan persekutuan Malaysia. Meskipun banyak cabang eksekutif dan judikatif pemerintahan persekutuan telah pindah ke sana (untuk menghindari kemacetan yang tumbuh di Kuala Lumpur), tetapi Kuala Lumpur masih dipandang sebagai ibukota legislatif Malaysia karena di sanalah beradanya kompleks gedung [[Parlemen Malaysia]]. Kuala Lumpur juga merupakan pusat perdagangan dan keuangan Malaysia.