Revisi per 28 November 2014 07.57 sunting Masicam (bicara \| kontrib) 40 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 28 November 2014 07.59 sunting balikkan Arupako (bicara \| kontrib) Peninjau 9.079 suntingan kTidak ada ringkasan suntingan Revisi selanjutnya →
Baris 17: ==Larangan== PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang atau jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.<ref name="~~konsolidasi~~konsolidasi2">Buku Konsolidasi Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terbitan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2012. Hal. 19</ref>: PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang atau jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. ==Rujukan==

Pejabat pembuat komitmen: Perbedaan antara revisi