Soeharto: Perbedaan antara revisi
| [revisi tidak terperiksa] | [revisi terperiksa] |
Konten dihapus Konten ditambahkan
IIII<36.70.124.112>{{help me}} Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 60:
}}
[[Jenderal Besar|'''Jenderal Besar''']]''' [[Tentara Nasional Indonesia|TNI]] ([[Purnawirawan|Purn.]]) [[Haji|H.]] [[Muhammad|M.]]''' '''Soeharto''', ([[O Jawa]]: ''Suharta''; Jawa Latin: ''Suhartå''; [[Hanacaraka]]:{{jav|ꦯꦸꦲꦂꦠ}}) ([[Ejaan Republik|ER]], [[Ejaan Yang Disempurnakan|EYD]]: Suharto) ({{lahirmati|Dusun [[Kemusuk]], Desa [[Argomulyo, Sedayu, Bantul|Argomulyo]], Kecamatan [[Sedayu, Bantul|Sedayu]], [[Kabupaten Bantul|Bantul]], [[Yogyakarta]]|8|6|1921|[[Jakarta]]|27|1|2008}}) adalah [[Presiden Indonesia|Presiden kedua Indonesia]] yang menjabat dari tahun [[1967]]
Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa pendudukan [[Jepang]] dan [[Belanda]], dengan pangkat terakhir [[Mayor Jenderal]]. Setelah [[Gerakan 30 September]] [[1965]], Soeharto menyatakan bahwa [[Partai Komunis Indonesia|PKI]] adalah pihak yang bertanggung jawab dan memimpin operasi untuk menumpasnya. Operasi ini menewaskan lebih dari 500.000 jiwa.<ref>Ricklefs (1991), p. 288; Friend (2003), p. 113; Vickers (2005), p. 159; {{cite journal |title=Unresolved Problems in the Indonesian Killings of 1965-1966 |author=Robert Cribb |journal=Asian Survey |volume=42 |issue=4 |date=2002 |pages=550–563 |url=http://dx.doi.org/10.1525/as.2002.42.4.550}}</ref><ref>Friend (2003), pages 107–109; {{cite video |people =Chris Hilton (writer and director) |title =Shadowplay |medium =Television documentary |publisher =Vagabond Films and Hilton Cordell Productions |year=2001 }}; Ricklefs (1991), pages 280–283, 284, 287–290</ref>
Baris 242:
Pada [[1996]] Soeharto berusaha menyingkirkan [[Megawati Soekarnoputri]] dari kepemimpinan [[Partai Demokrasi Indonesia]] (PDI), salah satu dari tiga partai resmi. Di bulan Juni, pendukung Megawati menduduki markas besar partai tersebut. Setelah pasukan keamanan menahan mereka, kerusuhan pecah di [[Jakarta]] pada tanggal [[27 Juli]] [[1996]] (peristiwa [[peristiwa 27 Juli|Sabtu Kelabu]]) yang dikenal sebagai "''Peristiwa Kudatuli''" (Kerusuhan Dua Tujuh Juli).
== Kejatuhan Presiden Soeharto ==
{{utama|Kejatuhan Soeharto}}
[[Berkas:Suharto_resigns.jpg|thumb|224x224px|Pada 21 Mei 1998, setelah tekanan politik besar dan beberapa demonstrasi, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya di televisi.]]
Baris 251:
Meskipun sempat menyatakan untuk tidak dicalonkan kembali sebagai Presiden pada periode [[1998]]-[[2003]], terutama pada acara Golongan Karya, Soeharto tetap memastikan ia terpilih kembali oleh [[parlemen]] untuk ketujuh kalinya di [[Maret]] [[1998]]. Setelah beberapa demonstrasi, kerusuhan, tekanan politik dan militer, serta berpuncak pada [[pendudukan gedung DPR/MPR]] RI, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada [[21 Mei]] [[1998]] untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, [[Bacharuddin Jusuf Habibie|B. J. Habibie]].
Dalam pemerintahannya yang berlangsung selama 32 tahun lamanya, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan termasuk korupsi dan pelanggaran [[HAM]]. Hal ini merupakan salah satu faktor berakhirnya era Soeharto. Namun, Michel Camdesus, Direktur IMF mengakui bahwa apa yang dilakukan [[IMF]] di Indonesia tidak lain sebagai katalisator jatuhnya Pemerintahan Soeharto. Sebagaimana dikutip New York Times, Camdesus menyatakan
Di Credentials Room, Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Presiden Soeharto membacakan pidato yang terakhir kali, demikian:
{{cquote|Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional.<br />▼
Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut.<br />▼
▲{{cquote|Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional.
Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.<br />▼
Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis, 21 Mei 1998.<br />▼
▲Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut.
Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan DPR dan juga adalah pimpinan MPR pada kesempatan silaturahmi. Sesuai Pasal 8 UUD 1945, maka Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Ing. BJ Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden/Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 1945.<br>▼
▲Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.
▲Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis, 21 Mei 1998.
▲Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan DPR dan juga adalah pimpinan MPR pada kesempatan silaturahmi. Sesuai Pasal 8 UUD 1945, maka Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Ing. BJ Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden/Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 1945.
Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan VII demisioner dan kepada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan DPR, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya saudara wakil presiden sekarang juga akan melaksanakan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung RI.}}
[[Berkas:Suharto.jpg|thumb|left|Gambar dari majalah Malaysia yang membuat liputan berita mengenai kemangkatan Soeharto.]]▼
Sesaat kemudian, Presiden Soeharto menyerahkan pucuk pimpinan negeri kepada Prof. Dr. Ing. BJ Habibie. Setelah melaksanakan sumpah jabatan, akhirnya BJ Habibie resmi memangku jabatan presiden ke-3 RI. Ucapan selamat datang mulai dari mantan Presiden Soeharto, pimpinan dan wakil-wakil pimpinan MPR/DPR, para menteri serta siapa saja yang turut dalam pengucapan sumpah jabatan presiden ketika itu.
Tak berselang terlalu lama, Menteri Pertahanan Keamanan merangkap Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto membacakan pernyataan sikap, demikian: pertama, memahami situasi yang berkembang dan aspirasi masyarakat, ABRI mendukung dan menyambut baik permintaan berhenti Bapak Soeharto sebagai Presiden RI serta berdasarkan konstutusi mendukung Wakil Presiden Bapak BJ Habibie sebagai Presiden RI.
Baris 307 ⟶ 303:
== Kematian ==
▲[[Berkas:Suharto.jpg|thumb|left|Gambar dari majalah Malaysia yang membuat liputan berita mengenai kemangkatan Soeharto.]]
Pada Tanggal 27 Januari 2008 Pukul 13.10 WIB, Soeharto meninggal dunia di [[Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta]]. Kemudian sekitar pukul 14.35, jenazah mantan Presiden Soeharto diberangkatkan dari RSPP menuju kediaman di Jalan Cendana nomor 8, [[Menteng]], Jakarta<ref>{{cite news|author =|year = 2008|url = http://www.detiknews.com/read/2008/01/27/144027/884695/10/jenazah-pak-harto-dibawa-ke-cendana|title = Jenazah Pak Harto Dibawa ke Cendana|format =|work =|publisher = detik.com|date = 2008-01-27|accessdate= 2009-02-05}}</ref>. Ambulan yang mengusung jenazah Pak Harto diiringi sejumlah kendaraan keluarga dan kerabat serta pengawal. Sejumlah wartawan merangsek mendekat ketika iring-iringan kendaraan itu bergerak menuju Jalan Cendana, mengakibatkan seorang wartawati televisi tertabrak.
| |||