Djaelani Naro: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Baris 55:
Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR/MPR selama dua periode, Wakil Ketua [[Dewan Pertimbangan Agung]] (DPA) dan Ketua Umum [[Partai Persatuan Pembangunan]] (PPP) dan
 
Calon Wakil Presiden RI pada Sidang Umum MPR 1988 yang KONTROVERSIAL dan dipaksa mundur yg tidak Demokratis karena Presiden Terpilih Soeharto dapat menyatakan dapat bekerja sama atau tidak dengan Cawapres DR H J NARO SH, dengan mengancam mempergunakan Tap MPR no II/ MPR -RI 1973 yang isinya Presiden Terpilih dapat menyatakan pilihannya pada Wapres Terpilih dapat bekerja sama atau tidak sehingga Soeharto memilih Soedharmono SH sebagai Wakil Presidennya 1988-1993 pada masa itu ancaman Voting untuk pemilihan Wapres apabila terdapat 2 Calon Wakil Presiden membuat Soeharto Gerah karena fraksi ABRI/Angkatan Bersenjata RI MPR tidak menginginkan Soedarmono SH menjadi Wapres yg dibuktikan dengan adanya Interupsi
SOEHARTO VERSUS J NARO
 
Calon Wakil Presiden RI DR H J NARO SH pada Sidang Umum MPR 1988 yang KONTROVERSIAL dan Dipaksa Mundur yg tidak Demokratis karena Presiden Terpilih Soeharto dapat menyatakan dapat bekerja sama atau tidak dengan Cawapres DR H J NARO SH, dengan m
KASUS INTERUPSI oleh Anggota MPR Brigjen TNI Ibrahim Saleh sebagai protes adanya ketidak adilan setelah Fraksi PPP MPR mencabut Pencalonan DR HJ NARO SH sebagai Calon Wakil Presiden Periode 1988-1993 atas desakan Soeharto padahal sarana Voting telah disiapkan oleh Setjen MPR yang sangat ditakuti oleh Soeharto bahwa dalam Voting bakal terjadi Pembelotan suara dari Fraksi ABRI, Fraksi Golkar dan Fraksi Utusan Daerah padahal Soeharto menguasai 907 Anggota MPR dibanding PPP dg 93 Anggota MPR bagaikan Perang BADAR 1 banding 10 ,
Calon Wakil Presiden RI pada Sidang Umum MPR 1988 yang KONTROVERSIAL dan dipaksa mundur yg tidak Demokratis karena Presiden Terpilih Soeharto dapat menyatakan dapat bekerja sama atau tidak dengan Cawapres DR H J NARO SH, dengan mengancamMengancam mempergunakan Tap MPR no II/ MPR -RI 1973 yang isinya Presiden Terpilih dapat menyatakan pilihannya pada Calon Wapres Terpilih dapat bekerja sama atau tidak sehingga Soeharto memilih Soedharmono SH pembantu dekatnya sebagai Wakil Presidennya 1988-1993 , pada Pada masa itu ancaman Voting dari PPP untuk pemilihan Wapres apabila terdapat 2 Calon Wakil Presiden membuat Soeharto Gerah karena fraksiFraksi ABRI/Angkatan Bersenjata RI MPR diperkirakan tidakmemihak DR menginginkan H J NARO SH tidak memihak Soedarmono SH menjadi Wapres yg didukung Soeharto yang dibuktikan dengan adanya Interupsi
 
KASUS INTERUPSI oleh Anggota MPR Brigjen TNI Ibrahim Saleh dari Fraksi ABRI sebagai protes keras adanya ketidak adilan setelah Fraksi PPP MPR mencabut Pencalonan DR HJ NARO SH sebagai Calon Wakil Presiden Periode 1988-1993 atas desakan Soeharto padahal sarana Voting telah disiapkan oleh Setjen MPR yang sangat ditakuti oleh Soeharto bahwa dalam Voting bakal terjadi Pembelotan suara dari Fraksi ABRI, Fraksi Golkar dan Fraksi Utusan Daerah padahal Soeharto menguasai 907 Anggota MPR dibanding PPP dg 93 Anggota MPR bagaikan Perang BADAR 1 banding 10 ,
 
Anggota MPR-RI PANGKOPKAMTIB Jenderal BENNY MOERDANI yang baru dicopot dari Jabatan PANGLIMA ABRI oleh Presiden Soeharto 3 Hari sebelum Sidang Umum MPR karena Presiden Soeharto sangat khawatir Jenderal BENNY MOERDANI Orang Terkuat di ABRI akan Mempengaruhi jalannya Sidang Umum MPR "Kebijakan Soeharto ini melawan ABRI " berusaha menenangkan Sidang Umum MPR yang ricuh karena Brigjen TNI Ibrahim Saleh menyelonong ke mimbar dan berbicara memaksa tanpa ijin Ketua MPR Jenderal KHARIS SUHUD sebagai pimpinan sidang , diikuti Ketua Partai ABRI Anggota MPR PANGLIMA ABRI yg baru Jenderal Tri Sutrisno mereka menyuruh turun Brigjen TNI Ibrahim Saleh yg dituduh "sakit jiwa " oleh Anggota MPR pendukung Sudharmono SH , ketika berbalik ke tempat duduknya dan melewati kelompok Anggota2 Fraksi PPP duduk Brigjen TNI Ibrahim Saleh mengatakan harus dipilih Wapres yg benar tanpa menjelaskan siapa yg dimaksud.
 
 
Sejak saat itu hubungan Presiden Soeharto dgn ABRI atau TNI yg menjadi Tulang PunggungnyaPunggung REJIM MILITER Soeharto sejak Super Semar 11 Maret 1966 Merenggang jauhPecah kongsi mirip Kasus Presiden Soekarno VERSUS TNI dan Menko Hankam/ KSAB Jenderal TNI AH Nasution serta Menpangad Jenderal TNI A Yani yg dibunuh G 30 S/PKI tahun 1965 bersama 5 Jenderal lainnya oleh Pasukan Cakra Birawa pengawal Presiden Soekarno