Revisi per 22 Mei 2018 08.44 sunting Japra Jayapati (bicara \| kontrib) Peninjau 27.643 suntingan →‎Hak waris kaum perempuan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 22 Mei 2018 15.39 sunting balikkan Japra Jayapati (bicara \| kontrib) Peninjau 27.643 suntingan →‎Hak waris kaum perempuan Revisi selanjutnya →
Baris 58: {{quote\|sehubungan dengan ''terra Salica'', tak sebidang tanah pun diwariskan kepada seorang perempuan tetapi seluruh tanah menjadi milik kaum lelaki yang masih terhitung adik-beradik.}} Menurut tafsir orang Franka Sali, aturan ini hanya melarang kaum perempuan mewarisi "Tanah Sali" warisan leluhur; larangan ini sama sekali tidak menghalangi kaum perempuan untuk mewarisi harta benda lain (misalnya [[~~personal~~harta ~~property~~benda pribadi]]); dan pada masa pemerintahan Raja [[Kilperik I]] (''ca.'' 570), aturan ini diamandemen agar anak perempuan boleh mewarisi tanah jika si pewaris tidak memiliki anak laki-laki yang masih hidup (amandemen ini, tergantung cara penerapan dan penafsirannya, menjadi dasar hukum suksesi Semi-Sali atau hukum [[primogenitur\|hak kesulungan]] yang mendahulukan laki-laki, atau pun kedua-duanya). Pilihan kata yang digunakan dalam rumusan hukum ini, maupun adat yang lazim berlaku sampai berabad-abad kemudian, tampaknya meneguhkan tafsir yang mengatakan bahwa warisan dibagi-bagikan kepada saudara-saudara dari mendiang pewaris. Dan, jika hukum ini dimaksudkan untuk mengatur alih kepemimpinan, maka dapat ditafsir mewajibkan penerapan [[senioritas agnatis]] (dari mendiang kepada kerabat laki-laki tertua mendiang), bukan hak kesulungan langsung (dari mendiang kepada putra tertua mendiang).<!--

Hukum Sali: Perbedaan antara revisi