Silmy Karim: Perbedaan antara revisi

Pada tahun 2008, berdasarkan Keputusan Presiden [[Republik Indonesia]] Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis (PAB) TNI, Silmy Karim ditunjuk menjadi Anggota Timnas PAB TNI. SalahTugas satu tugasutama tim tersebut adalah melakukan pengalihan aktivitas bisnis yang dimiliki oleh TNI secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan amanat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang [[Tentara Nasional Indonesia]]. TNI tidak diperkenankan lagi berbisnis karena menurut UU TNI definisi TNI yang profesional salah satunya adalah tidak boleh berbisnis. Ini merupakan tugas yang tidak mudah karena Tim bentukan Presiden RI ini harus mengambil alih bisnis-bisnis yangsumber dimilikipemasukan olehyang TNI karenadiperoleh TNI yangdiluar profesionaldari tidakAnggaran diperbolehkanPemerintah lagi(APBN). untuk berbisnis.

Setelah sukses menjalankan tugas yang berat di Timnas PAB TNI, Silmy pada tahun 2009 diminta oleh Menteri Pertahanan [[Juwono Sudarsono]] dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (Dephan) RI [[Sjafrie Sjamsoeddin]] untuk bergabung di Kementerian Pertahanan RI (Saat itu disebut Departemen Pertahanan RI).

Walaupun awalnya Silmy tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang militer dan pertahanan, setelahatas resmiprakarsa bertugasWakil di KementerianMenteri Pertahanan, RI [[Sjafrie Sjamsoeddin]] ia mendapat kesempatan menempuh pendidikan kemiliteran dan pertahanan atas prakarsa Sekjen Departemen Pertahanan RI [[Sjafrie Sjamsoeddin]]. Silmy KarimIa mengenyam pendidikan militer dan pertahanan di luar negeri, mulai dari [[:en:NATO School|NATO School]] di Oberammergaudi (Jerman) hingga ke [[Harvard University]] di Cambridge dan [[:en:Naval Postgraduate School|Naval Postgraduate School]] ( di Amerika Serikat). Berbekal pengetahuan dari hasil pendidikan tersebut, Silmy menjadi salah satu pakar di Indonesia pada bidang manajemenManajemen Pertahanan dan National Security.

Di [[Kementerian Pertahanan]] RI, tugas yang diamanatkan ke Silmy pertama kali adalah sebagai Penasihat Menteri Pertahanan. Jabatan ini dimulai semenjak ia ditempatkan sebagai Anggota Tim Pakar Manajemen Pertahanan Kementerian Pertahanan RI hingga tahun 2014. Kemudian di bidang industri pertahanan, sejak 2010, Silmy masuk sebagai Anggota Tim Asistensi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Ia pun ikut merancang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Jabatan terakhirnya di KKIP adalah Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga. Atas jasanya dalam penugasan di Kementerian Pertahanan RI, SilmyIa mendapatkan bintang jasa Dharma Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 2014.

Silmy bukanlah orang baru di bidang pertahanan, dalam negeri. Perkenalan Silmyperkenalannya dengan dunia militer Indonesia dimulai pada tahun 2007. Awalnya, dengan latar belakang pendidikan serta pengalamannya di bidang ekonomi dan dunia usaha, ia diminta untuk melakukan supervisi atas proses transformasi dari bisnis-bisnis yang dimiliki oleh [[TNI]]. Saat itu Silmy diangkat menjadi Anggota Tim Supervisi Transformasi Bisnis (TSTB) TNI di tahun 2007.

Penugasan di BUMN diawali saat Silmy ditugaskan menjadi komisaris di [[PT. PAL]] (Persero) pada tahun 2011-2014. Penugasan ini membawa misi Kementerian Pertahanan RI dalam memastikan program pembangunan kapal danselamdan kapal perang di PT PAL (Persero) bisa terlaksana dengan baik beserta proses alih teknologinya berjalan dengan sukses. Pada bulan Oktober 2014, posisi Direktur Utama PT Pindad (Persero) kosong karena [[Sudirman Said]] diangkat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Minieral. Silmy akhirnya ditunjuk sebagai Direktur Utama [[PT Pindad]] (Persero) menggantikan Sudirman Said melalu proses Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin oleh Presiden RI.