Perserikatan Bangsa-Bangsa: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
RianHS (bicara | kontrib)
Menolak perubahan teks terakhir (oleh 2404:C0:8411:27A6:6B22:68BF:FF31:6C98) dan mengembalikan revisi 18363037 oleh RizkyJogja
Tag: Pengembalian manual
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Rescuing 8 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8
Baris 270:
PBB adalah salah satu pendukung resmi Forum Keamanan Dunia (''World Security Forum''), sebuah konferensi internasional besar tentang efek dari bencana global, dan bencana, yang terjadi di [[Uni Emirat Arab]], pada bulan Oktober 2008.
 
Pada 5 November 2010 Ivor Ichikowitz, pendiri, dan ketua eksekutif Paramount Group, mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB [[Ban Ki-moon]] untuk dukungan, pelatihan, dan peralatan yang lebih banyak untuk [[pasukan penjaga perdamaian]] Afrika. Ichikowitz mengatakan bahwa pasukan [[Uni Afrika]] harus mendapat dukungan yang sama dengan pasukan PBB.<ref>{{cite web|title = Paramount Group CEO Ivor Ichikowitz calls for a new solution to peacekeeping, with Africa’s defence industry and governments cooperating to establish Africa as a centre for peacekeeping excellence in a bid to effectively resolve conflicts|url = http://en.apa.az/news.php?id=133677|publisher = en.apa.az|access-date = 2011-05-04|archive-date = 2010-11-07|archive-url = https://web.archive.org/web/20101107103844/http://en.apa.az/news.php?id=133677|dead-url = yes}}</ref>
 
=== Hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan ===
Baris 279:
PBB dan lembaga-lembaganya adalah badan penting dalam menegakkan, dan melaksanakan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam [[Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia]]. Salah satu contoh adalah dukungan oleh PBB untuk negara-negara dalam transisi menuju [[demokrasi]]. Bantuan teknis dalam memberikan pemilu yang bebas, dan adil, meningkatkan struktur peradilan, penyusunan konstitusi, pelatihan pejabat hak asasi manusia, dan mengubah gerakan bersenjata menjadi [[partai politik]] telah memberikan kontribusi signifikan terhadap demokratisasi di seluruh dunia. PBB telah membantu pemilihan berjalan di negara-negara dengan sedikit atau tanpa sejarah demokrasi, termasuk baru-baru ini di [[Afghanistan]] dan [[Timor Timur]]. PBB juga merupakan forum untuk mendukung hak perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial negara mereka. PBB memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesadaran konsep hak asasi manusia melalui perjanjian, dan perhatiannya terhadap pelanggaran yang spesifik melalui Majelis Umum, resolusi Dewan Keamanan resolusi, atau [[Mahkamah Internasional]].
 
[[Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa]] yang didirikan pada tahun 2006<ref>{{cite web|title = Resolusi 251 sesi 60 Majelis Umum PBB|url = http://www.undemocracy.com/A-RES-60-251|accessdate = 2011-06-11|archive-date = 2011-05-22|archive-url = https://web.archive.org/web/20110522181119/http://www.undemocracy.com/A-RES-60-251|dead-url = yes}}</ref> bertujuan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Dewan adalah penerus Komisi Hak Asasi Manusia PBB, yang sering dikritik karena memberikan jabatan tinggi kepada negara-negara anggota yang tidak menjamin hak-hak asasi warga negara mereka sendiri.<ref>{{cite web|title = The Shame of the United Nations |url = http://www.nytimes.com/2006/02/26/opinion/26sun2.html?_r=1&n=Top%2fOpinion%2fEditorials%20and%20Op-Ed%2fEditorials&oref=slogin|publisher = New York Times}}</ref> Dewan ini memiliki 47 anggota didistribusikan secara wilayah, dengan masing-masing masa jabatan tiga tahun, dan tidak mungkin menjabat selama tiga kali berturut-turut.<ref>{{cite web|title = Human Rights Council Election|url = http://www.un.org/ga/61/elect/hrc/|publisher = Perserikatan Bangsa-Bangsa}}</ref> Sebuah kandidat untuk Dewan Hak Asasi Manusia harus disetujui oleh mayoritas Majelis Umum. Selain itu, dewan memiliki aturan ketat untuk keanggotaan, termasuk peninjauan hak asasi manusia universal. Sementara beberapa anggota dengan catatan hak asasi manusia yang dipertanyakan telah dipilih, hal ini lebih sedikit dari sebelumnya dengan fokus peningkatan pada catatan hak asasi manusia masing-masing negara anggota.<ref>{{cite web|title = Successful UN Human Rights Council Elections Demonstrate UN Members are Taking Reform Effort Seriously|url = http://www.opensocietypolicycenter.org/news/article.php?docId=110|access-date = 2011-05-04|archive-date = 2011-07-21|archive-url = https://web.archive.org/web/20110721182742/http://www.opensocietypolicycenter.org/news/article.php?docId=110|dead-url = yes}}</ref>
 
Hak beberapa 370 juta masyarakat adat di seluruh dunia juga merupakan suatu fokus untuk PBB, dengan Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang disetujui oleh Majelis Umum pada tahun 2007.<ref>{{cite web|title = United Nations adopts Declaration of the Rights of Indigenous Peoples|url = http://www.un.org/ga/61/news/news.asp?NewsID=23794&Cr=indigenous&Cr1=|archiveurl=https://archive.is/CcjYr|archivedate=2012-12-28}}</ref> Deklarasi ini menguraikan hak-hak individu, dan kolektif untuk budaya, bahasa, pendidikan, identitas, pekerjaan, dan kesehatan, menyikapi isu-isu pasca-kolonial yang dihadapi masyarakat adat selama berabad-abad. Deklarasi tersebut bertujuan untuk mempertahankan, memperkuat, dan mendorong pertumbuhan adat, budaya institusi, dan tradisi. Deklarasi ini juga melarang diskriminasi terhadap masyarakat adat, dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam hal-hal yang menyangkut masa lalu, masa sekarang, dan masa depan mereka.
 
Dalam hubungannya dengan organisasi lain seperti [[Palang Merah]], PBB menyediakan makanan, air minum, tempat tinggal, dan pelayanan kemanusiaan lainnya untuk orang-orang yang menderita kelaparan, pengungsi akibat perang, atau yang terkena bencana lainnya.<ref>{{cite web|title = Humanitarian |publisher = Perserikatan Bangsa-Bangsa|url = http://www.un.org/en/humanitarian/}}</ref> Cabang kemanusiaan utama dari PBB adalah Program Pangan Dunia (yang membantu pakan lebih dari 90 juta orang<ref>{{cite web|title = Competences |publisher = Program Pangan Dunia|url = http://www.wfp.org/our-work/competences|access-date = 2011-05-04|archive-date = 2011-05-13|archive-url = https://web.archive.org/web/20110513041032/http://www.wfp.org/our-work/competences|dead-url = yes}}</ref> di 73 negara<ref>{{cite web|title = Countries|publisher = Program Pangan Dunia|url = http://www.wfp.org/countries}}</ref>), kantor Komisaris Tinggi untuk Pengungsi dengan proyek-proyek di lebih dari 116 negara, serta proyek-proyek penjaga perdamaian di lebih dari 24 negara.<ref>{{cite web|title = Where We Work |publisher = UNHCR|url = http://www.unhcr.org/pages/49c3646c206.html}}</ref>
 
=== Sosial dan pembangunan ekonomi ===
Baris 410:
Kantor Layanan Pengawasan Internal; perjanjian untuk menghabiskan miliaran lebih dalam mencapai [[Tujuan Pembangunan Milenium]]; pembubaran [[Dewan Perwalian PBB|Dewan Perwalian]], karena misinya sudah terselesaikan; dan, perjanjian bahwa masing-masing negara, dengan bantuan dari masyarakat internasional, memiliki "tanggung jawab untuk melindungi" populasi dari [[genosida]], [[kejahatan perang]], pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan-dengan pemahaman bahwa masyarakat internasional siap untuk bertindak "kolektif" dan "dengan tepat waktu dan tegas" untuk melindungi warga sipil yang rentan jika suatu negara "secara nyata gagal" dalam memenuhi tanggung jawabnya.<ref>{{cite web|title = 2005 World Summit Outcome|url = http://www.un.org/summit2005/presskit/fact_sheet.pdf|archiveurl = https://web.archive.org/web/20050918093118/http://www.un.org/summit2005/presskit/fact_sheet.pdf|archivedate = 2005-09-18|access-date = 2011-05-02|dead-url = no}}</ref>
 
Kantor Layanan Pengawasan Internal sedang direstrukturisasi untuk memperjelas ruang lingkup, dan mandatnya, dan akan menerima lebih banyak sumber daya. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan pengawasan, dan audit dari Majelis Umum, Audit Independen Komite Penasehat (IAAC) sedang dibuat. Pada bulan Juni 2007, Komite Kelima menciptakan sebuah rancangan resolusi untuk kerangka acuan komite ini.<ref>{{cite web|last = Martinetti|first = Irene|title = Reforming Oversights and Governance of the UN Encounters Hurdles|url = http://www.centerforunreform.org/node/226|access-date = 2011-05-02|archive-date = 2010-02-23|archive-url = https://web.archive.org/web/20100223192725/http://www.centerforunreform.org/node/226|dead-url = yes}}</ref><ref>{{cite web|title = Oversight and Governance|publisher = Center for UN Reform Education|url = http://www.centerforunreform.org/node/31|access-date = 2011-05-02|archive-date = 2010-05-14|archive-url = https://web.archive.org/web/20100514003803/http://www.centerforunreform.org/node/31|dead-url = yes}}</ref>
 
Sebuah kantor etika didirikan pada tahun 2006, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengungkapan keuangan baru, dan kebijakan perlindungan ''whistleblower''. Bekerja sama dengan OIOS, kantor etika juga merencanakan untuk menerapkan kebijakan untuk menghindari penipuan, dan korupsi.<ref>{{cite web|title = Ethics Office |publisher = Center for UN Refrom|url = http://www.centerforunreform.org/node/32|access-date = 2011-05-02|archive-date = 2010-03-13|archive-url = https://web.archive.org/web/20100313041649/http://www.centerforunreform.org/node/32|dead-url = yes}}</ref> Sekretariat sedang dalam proses meninjau semua mandat PBB yang berusia lebih dari lima tahun. Peninjauan ini ditujukan untuk menentukan program mana yang merupakan duplikat atau tidak perlu yang harus dihilangkan. Tidak semua negara anggota menyetujui mandat mana di antara lebih dari 7000 mandat yang harus ditinjau ulang.
 
Sengketa ini berpusat pada apakah mandat yang telah diperbaharui harus diperiksa<ref>{{cite web|title = Mandate Review |publisher = Center for UN Reform|url = http://www.centerforunreform.org/node/30|access-date = 2011-05-02|archive-date = 2010-04-27|archive-url = https://web.archive.org/web/20100427020415/http://www.centerforunreform.org/node/30|dead-url = yes}}</ref> Memang, hambatan yang diidentifikasi – pada khususnya, kurangnya informasi tentang implikasi sumber daya mandat masing-masing – merupakan pembenaran yang cukup untuk Majelis Umum untuk menghentikan peninjauan mandat pada bulan September 2008.
 
Sementara itu, Majelis Umum meluncurkan sejumlah inisiatif baru yang secara longgar terkait dengan reformasi pada bulan April 2007, meliputi tata kelola lingkungan internasional, 'Ditayangkan sebagai Satu' pada tingkat negara untuk meningkatkan konsolidasi kegiatan program PBB dan organisasi gender yang bersatu. Sedangkan pencapaian 2 isu pertama itu kecil, Majelis Umum pada September 2010 menyetujui pembentukan ''"UN Women"'' atau Wanita PBB/PBB Wanita sebagai organisasi PBB yang baru untuk kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. ‘UN Women didirikan dengan mempersatukan sumber daya dan mandat dari empat kesatuan kecil untuk dampak yang lebih besar. Kepala pertama Wanita PBB adalah [[Michelle Bachelet]], mantan Presiden [[Chile]].<ref>{{cite web|title = Former Chilean president to head new high-profile UN women's agency|url = http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=35912&Cr=women&Cr1}}</ref>