Perbudakan modern: Perbedaan antara revisi

Berdasarkan dokumen yang dirilis oleh [[Office of the United Nations High Commissioner for Refugees|Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights]] (OHCHR),<ref name=":0" /><ref>{{Cite web|last=Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights|title=The Human Faces of Modern Slavery|url=https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Slavery/UNVTCFS/UNSlaveryFund.pdf|access-date=29 Juli 2021}}</ref> perbudakan modern terjadi dalam praktik-praktik berikut ini:

 

 

 

 

 

 

 

 

== Regulasi Internasional mengenai Perbudakan dan Bentuk-Bentuk Perbudakan Modern ==

 

ILO sebagai organisasi yang berfokus pada isu-isu ketenagakerjaan, telah mengadopsi beberapa konvensi (terbuka untuk ditandatangani dan diratifikasi oleh negara) yang membahas tentang kerja paksa dan bentuk-bentuk eksploitasi manusia lainnya. Konvensi ILO tersebut antara lain: ''International Labour Organisation Forced Labour Convention 1930 (No 29); International Labour Organisation Abolition of Forced Labour Convention 1957 (No 105; Equal Remuneration Convention; Discrimination (Employment and Occupation) Convention; Employement Policy Convention; Convention concerning Occupational Safety and the Working Environmentt;'' dan ''Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families)'' (University of Minnesota Human Rights Library, tanpa tahun)''.'' Pada tahun 2014, ILO mengadopsi Protokol Tambahan yang berkaitan dengan ''Forced Labour Convention, 1930 (No. 29).'' Protokol tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kerangka hukum internasional dalam menghapuskan kerja paksa dengan menciptakan kewajiban baru bagi negara untuk mencegah terjadinya kerja paksa, melindungi korban dan untuk menyediakan akses ''remedy'' atau pemulihan, seperti kompensasi atas kerugian material dan fisik (Justice et al., 2011).

 

== Referensi ==