Peraturan perundang-undangan Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
FelixJL111 (bicara | kontrib) kTidak ada ringkasan suntingan |
FelixJL111 (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan visualeditor-wikitext |
||
Baris 1:
{{Untuk|hukum di Indonesia|Hukum di Indonesia}}▼
{{Unreferenced}}
'''Peraturan perundang-undangan''' adalah peraturan tertulis yang memuat [[norma hukum]] yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh [[Lembaga Negara Indonesia|lembaga negara]] atau [[pejabat]] yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari lima tahapan, diawali dengan tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan atau penetapan, dan terakhir tahap pengundangan. Peraturan perundang-undangan merupakan sumber terutama untuk penyelenggaraan [[Hukum di Indonesia|hukum dan negara di Indonesia]]. Peraturan perundang-undangan di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis yang disusun dalam bentuk [[hierarki]] menurut kekuatan hukumnya.
Peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan pada [[Pancasila]], yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini membuat seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia yang dibuat harus menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, serta setiap materi muatan dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
== Jenis dan hierarki ==
Peraturan perundang-undangan terdiri atas beberapa jenis peraturan, dan setiap peraturan disusun berdasarkan kekuatan hukumnya ke dalam suatu hierarki. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
{{wikisource|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011|Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai jenis dan hierarki, dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia}}▼
# [[Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat]]
# [[Undang-Undang (Indonesia)|Undang-Undang]] (UU)/[[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang]] (Perpu)▼
# [[Undang-Undang (Indonesia)|Undang-Undang]]/[[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang]]
# [[Peraturan
# [[Peraturan Presiden]]
# [[Peraturan Daerah]]
# Peraturan Daerah Kabupaten/Kota{{Efn|Peraturan yang juga termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh}}.
Dari hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, hanya ada beberapa peraturan tertentu yang boleh memiliki materi muatan mengenai ketentuan pidana, yaitu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Selain peraturan yang tercantum dalam hierarki di atas, terdapat peraturan-peraturan yang diakui keberadaannya dan kekuatan hukumnya mengikat, tetapi peraturan-peraturan tersebut dibuat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan). Peraturan-peraturan ini mencakup peraturan yang ditetapkan oleh [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia|Majelis Permusyawaratan Rakyat]], [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Dewan Perwakilan Rakyat]], [[Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia|Dewan Perwakilan Daerah]], [[Mahkamah Agung]], [[Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia|Mahkamah Konstitusi]], [[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia|Badan Pemeriksa Keuangan]], [[Komisi Yudisial Republik Indonesia|Komisi Yudisial]], [[Bank Indonesia]], [[Kementerian Indonesia|menteri]], badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi]], [[Gubernur]], [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota]], [[bupati]]/[[wali kota]], [[kepala desa]] atau yang setingkat.
{{utama|Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945}}
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah [[konstitusi]] dan [[Sumber hukum Indonesia|sumber hukum]] tertinggi yang berlaku di [[Indonesia|Republik Indonesia]]. UUD 1945 hukum dasar dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Berdasarkan pernyataan MPR dalam Perubahan Keempat UUD 1945, naskah resmi UUD 1945 adalah:<ref>[https://www.peraturan.go.id/common/dokumen/lain-lain/1945/UUD1945PerubahanKeempat.pdf Perubahan ''Keempat'' Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]</ref>
▲=== Undang Undang Dasar 1945 ===
* Naskah UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal [[18 Agustus]] [[1945]] dan diberlakukan kembali dengan [[Dekret Presiden 5 Juli 1959|Dekret Presiden
* Naskah [[Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|perubahan pertama]], [[Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|perubahan kedua]], perubahan ketiga, dan perubahan keempat UUD 1945 (masing-masing hasil sidang umum MPR Tahun 1999, 2000, 2001, 2002).▼
Menurut "UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", UUD 1945 harus diundangkan dalam [[Lembaran Negara|Lembaran Negara Republik Indonesia]] (LNRI). Namun, penempatan tersebut tidak bermaksud menjadikan pengundangan UUD 1945 sebagai dasar pemberlakuannya seperti halnya dengan Undang-Undang.
▲* Naskah UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal [[18 Agustus]] [[1945]] dan diberlakukan kembali dengan [[Dekret Presiden 1959|Dekret Presiden]] pada tanggal [[5 Juli]] [[1959]] serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 juli 1959
▲* Naskah perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, dan perubahan keempat UUD 1945 (masing-masing hasil sidang umum MPR Tahun 1999, 2000, 2001, 2002).
=== Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ===
{{utama|Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat}}
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah aturan berupa penetapan (''beschikkings'') yang disahkan oleh [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia]].
Perubahan (Amendemen) [[Undang-Undang Dasar 1945]] membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang [[Majelis Permusyawaratan Rakyat|MPR]]. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya (seperti Kepresidenan, [[Dewan Perwakilan Rakyat|DPR]], [[Dewan Perwakilan Daerah|DPD]], [[Badan Pemeriksa Keuangan|BPK]], [[Mahkamah Agung|MA]], dan [[Mahkamah Konstitusi|MK]]).
Dengan demikian MPR kini hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan, yaitu menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, serta memilih Presiden dan Wapres apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama.
=== Undang-Undang
==== Undang-Undang ====
{{utama|Undang-Undang (Indonesia)}}
{{utama|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang}}▼
Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh [[Dewan Perwakilan Rakyat]] dengan persetujuan bersama [[Presiden Republik Indonesia|Presiden]].
Baris 43 ⟶ 48:
* Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang Dasar 1945 untuk diatur dengan Undang-Undang.
▲
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh [[Presiden Republik Indonesia|Presiden]] dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang.
Baris 61 ⟶ 68:
Peraturan Presiden (Perpres) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh [[Presiden Republik Indonesia|Presiden]]. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk ''melaksanakan'' [[Peraturan Pemerintah]].
=== Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota===
{{utama|Peraturan Daerah}}
Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]] dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota).
Baris 83 ⟶ 90:
== Lihat pula ==
▲{{wikisource-multi|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
Peraturan perundang-undangan warisan Belanda:
* [[Kitab Undang-undang Hukum Pidana]] dan
* [[Kitab Undang-undang Hukum Perdata]]
== Catatan ==
▲{{wikisource|Portal:Undang-Undang Republik Indonesia}}
{{notelist}}
== Referensi ==
{{reflist}}
== Pranala luar ==
* [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan]
* [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/121716/uu-no-15-tahun-2019 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan]
{{Peraturan Perundang-undangan}}
{{Hukum Indonesia}}
| |||