Konflik Papua: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
URL Tag: mengubah tempat lahir menambah tag nowiki Mengosongkan sebagian besar isi VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Dikembalikan ke revisi 23974607 oleh Aadne Schneider (bicara) (🕵️♂️) Tag: Pembatalan |
||
Baris 22:
'''Konflik Papua''' adalah konflik di wilayah [[Papua, Indonesia]]. diawali pada tahun [[1961]], muncul keinginan [[Belanda]] untuk membentuk negara Papua Barat terlepas dari [[Indonesia]],<ref>{{cite web |url=http://indonesia-portal.de/artikel/konflikte-indonesien/papua-konflikt/papua-indonesisch.html |title=Papua als Teil Indonesiens |publisher=Indonesia-portal.de |date= |accessdate=2011-04-15 |archive-date=2011-07-19 |archive-url=https://web.archive.org/web/20110719043847/http://indonesia-portal.de/artikel/konflikte-indonesien/papua-konflikt/papua-indonesisch.html |dead-url=yes }}</ref> Langkah Belanda ini dilawan Presiden Soekarno dengan mendekatkan diri pada negara komunis terutama [[Uni Soviet]].<ref name="autogenerated2">{{cite web|url=http://www.fas.org/irp/world/para/papua.htm |title=Free Papua Movement (OPM) |publisher=Fas.org |date= |accessdate=2011-04-15}}</ref> Sikap Soekarno ini membuat takut Belanda dan Presiden Amerika Serikat [[John F. Kennedy]]. Sebab jika itu dibiarkan maka Indonesia sangat mungkin menjadi negara komunis terbesar di Asia Tenggara.<ref>{{cite web|url=http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/papua0207webwcover.pdf |title=Protest and Punishment|format=PDF |date= |accessdate=2011-04-15}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.hrw.org/en/node/11026/section/3 |title=Protest and Punishment | Human Rights Watch |publisher=Hrw.org |date=2007-02-20 |accessdate=2011-04-15}}</ref> Ketakutan itu lalu membuat Belanda mengambil sikap untuk menyerahkan masalah Papua ke PBB. Dari dan melalui PBB, Belanda mengambil sikap untuk keluar dari Papua dan tidak jadi mengambil, merebut dan menjajah Papua lalu Papua diserahkan "kembali" ke Indonesia dengan syarat memberi kesempatan pada rakyat Papua untuk menentukan sikap sendiri atau referendum ([[Penentuan Pendapat Rakyat]]/PEPERA).
== Ikhtisar ==
[[Berkas:Indonesia army soldiers.jpg|jmpl|kiri|[[Tentara Nasional Indonesia]] telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Papua]]
Pada bulan Desember 1949, di akhir Revolusi Nasional Indonesia, Belanda sepakat untuk mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah bekas [[Hindia Belanda]], dengan pengecualian dari [[Papua (Indonesia)|Papua bagian barat]], dimana Belanda terus mengakui sebagai [[Nugini Belanda]]. Pemerintah Indonesia nasionalis berpendapat bahwa itu adalah negara penerus dari Hindia Belanda dan menginginkan untuk mengakhiri kehadiran kolonial Belanda di Nusantara. Belanda berpendapat bahwa orang Papua dengan etnis yang berbeda<ref>{{Cite book|title=Papua: Geopolitics and the Quest for Nationhood|first=Bilveer|last=Singh|publisher=[[Transaction Publishers]]|year=2008|pages=61–64}}</ref> dan bahwa Belanda akan terus mengelola wilayah itu sampai mereka mampu menentukan nasib sendiri.<ref>{{Cite book|title=The West New Guinea Debacle: Dutch Decolonization and Indonesia, 1945-1962|url=https://archive.org/details/westnewguineadeb0000pend|author=Penders, Christian Lambert Maria|publisher=[[University of Hawaii Press]]|year=2002|page=[https://archive.org/details/westnewguineadeb0000pend/page/154 154]}}</ref> Dari tahun 1950 di Belanda dan negara-negara Barat sepakat bahwa Papua harus diberikan sebuah kemerdekaan sebagai negara, namun karena pertimbangan global, terutama kekhawatiran pemerintahan Kennedy untuk menjaga Indonesia berada pihak mereka dalam situasi [[Perang Dingin]], Amerika Serikat menekan Belanda untuk mengorbankan kemerdekaan Papua dan menyerahkan untuk digabung bersama Indonesia.<ref>Bilveer Singh, page 2</ref>
Pada tahun 1962, Belanda setuju untuk melepaskan wilayah administrasi PBB sementara, menandatangani [[Perjanjian New York]], yang termasuk ketentuan referendum yang akan diadakan sebelum 1969. Militer Indonesia yang mengorganisir pemilihan ini, yang disebut [[Penentuan Pendapat Rakyat]] pada 1969 untuk menentukan pandangan penduduk lokal untuk masa depan Papua dan Papua Barat; hasilnya adalah mendukung integrasi ke Indonesia. Melanggar Perjanjian antara Indonesia dan Belanda, suara lewat angkat tangan tersebut ditunjukkan di hadapan militer Indonesia, dan hanya melibatkan 1025 orang yang mengangkat tangan orang dengan dipaksa lewat todongan senjata untuk memilih integrasi dengan Indonesia, jauh lebih sedikit dari 1% orang-orang yang seharusnya berhak untuk memilih. Keabsahan suara yang kemudian dibantah oleh aktivis kemerdekaan, yang meluncurkan kampanye protes terhadap pendudukan militer Papua Barat oleh Indonesia.
Pemerintah Indonesia dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, seperti serangan terhadap warga sipil dan memenjarakan orang-orang yang menaikkan bendera Bintang Kejora sebagai bendera nasional Papua Barat karena merupakan pengkhianatan terhadap Indonesia dan simpatisan Organisasi Papua Merdeka.<ref>{{cite news|url=http://www.thejakartaglobe.com/archive/papuans-try-to-keep-cause-alive/|title=Papuans Try to Keep Cause Alive|last=Lintner|first=Bertil |date=21 January 2009|publisher=Jakarta Globe|accessdate=9 February 2009}}</ref>
Melalui program transmigrasi, yang sejak 1969 termasuk migrasi ke Papua, sekitar setengah dari 2,4 juta penduduk Papua Indonesia lahir di Jawa,<ref name=celerier/> meskipun perkawinan meningkat dan keturunan transmigran berdatangan yang tetap melihat diri mereka sebagai "Papua" kelompok etnis orang tua mereka.<ref name="Heidbuchel">{{Cite book|title=The West Papua Conflict in Indonesia: Actors, Issues, and Approaches|first=Esther|last=Heidbüchel|publisher=Johannes Herrmann Verlag|year=2007|pages=87–89}}</ref>
Pada 2010, 13.500 pengungsi Papua hidup dalam pengasingan di negara tetangga yang merdeka, Papua Nugini,<ref name=celerier/> dan kadang-kadang bagian dari tumpahan pertempuran di perbatasan negara. Akibatnya, Angkatan Pertahanan Nugini Papua telah menyiapkan patroli di sepanjang perbatasan barat PNG untuk mencegah infiltrasi oleh OPM. Selain itu, pemerintah PNG telah mengusir penduduk "pelintas batas" dan membuat janji tidak ada aktivitas anti-Indonesia sebagai syarat untuk migran tinggal di Papua Nugini. Sejak akhir 1970-an, OPM telah membuat pembalasan "ancaman terhadap proyek bisnis PNG dan politisi untuk operasi PNGDF melawan OPM".<ref>{{Cite book|title=State and Society in Papua New Guinea: The First Twenty-Five Years|author=May, Ronald James|publisher=ANU E Press|year=2001|pages=238, 269, 294}}</ref> Pada 1976, berlangsung [[Operasi Jayapura 1976]]. PNGDF telah melakukan patroli perbatasan bersama dengan Indonesia sejak tahun 1980-an, meskipun operasi PNGDF melawan OPM adalah "sejajar".<ref>{{Cite book|title=West Papua & Indonesia since Suharto: Independence, Autonomy, or Chaos?|first=Peter|last=King|publisher=[[UNSW Press]]|year=2004|page=179}}</ref>
Pada tahun 2004, Kampanye Papua Barat Merdeka berdasarkan UK didirikan oleh diasingkan pemimpin Papua Barat [[Benny Wenda]] untuk mendorong PBB untuk mengadakan Referendum Kemerdekaan di Papua Barat. Kampanye telah berkembang menjadi dukungan internasional dan dukungan dari tokoh-tokoh seperti peraih Nobel Perdamaian Uskup Agung [[Desmond Tutu]].<ref>{{cite web|last=Unrepresented Nations and Peoples Organization|title=West Papua: Nobel Prize Desmond Tutu calls on UN to act|url=http://www.unpo.org/article/435|publisher=Unrepresented Nations and Peoples Organization|accessdate=15 May 2013}}</ref> Pada 2012, Kampanye mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Presiden Indonesia [[Susilo Bambang Yudhoyono]] untuk kunjungan kenegaraan ke Inggris pada bulan Oktober-November tahun itu. Yudhoyono memprotes ketika ia pergi di [[London]] secara teratur melihat banyaknya Bendera Nasional Papua Barat berkibar yang bila di Indonesia adalah tindakan ilegal.
Pemimpin ULMWP (United Liberation Movement of West Papua) Benny Wenda, mendeklarasikan kemerdekaan "Papua Barat" (Papua) pada tanggal 3 Desember 2020 dan sekarang sedang menunggu respon pemerintah Indonesia, terutama dengan [[Joko Widodo]], untuk membahas solusi konflik Papua.<ref>{{Cite web|date=2020-12-03|title=Press Release: Benny Wenda ready for talks; British Ambassador summoned in Jakarta; Indonesian police and military threaten action against President Wenda|url=https://www.ulmwp.org/press-release-benny-wenda-ready-for-talks-british-ambassador-summoned-in-jakarta-indonesian-police-and-military-threaten-action-against-president-wenda|website=United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)|language=en-US|access-date=2021-07-28}}</ref> Banyak politisi Indonesia membantah aksi ini, terutama Mahfud MD<ref>{{Cite web|date=2020-12-03|title=Mahfud MD: Benny Wenda Membuat Ilusi, Negara Papua Barat Itu Apa?|url=https://www.suara.com/news/2020/12/03/150604/mahfud-md-benny-wenda-membuat-ilusi-negara-papua-barat-itu-apa|website=suara.com|language=id|access-date=2021-07-28}}</ref>dan lainnya.
== Ringkasan ==
| |||