Revisi per 26 September 2023 18.05 lihat sumber FelixJL111 (bicara \| kontrib) Peninjau otomatis 22.054 suntingan kTidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor ← Revisi sebelumnya		Revisi per 26 September 2023 18.05 lihat sumber FelixJL111 (bicara \| kontrib) Peninjau otomatis 22.054 suntingan kTidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Revisi selanjutnya →
Baris 628: * [[Sumatra Tengah]], yang meliputi Keresidenan Sumatra Barat, Riau, dan Jambi. * [[Sumatra Selatan]], yang meliputi Keresidenan Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Bangka-Belitung. Penetapan provinsi sebagai daerah administratif Indonesia diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1948 pada tanggal [[10 Juli]] [[1948]], yang menetapkan bahwa daerah pada tingkat pertama adalah "provinsi", yang dipimpin oleh [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]] Provinsi ([[Lembaga legislatif\|legislatif]]) serta Dewan Pemerintah Daerah Provinsi ([[Eksekutif (pemerintahan)\|eksekutif]]) yang ~~dipimpin~~diketuai oleh "Kepala Daerah Provinsi".<ref>{{Cite act\|title=Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri\|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/25801/uu-no-22-tahun-1948\|type=Undang-Undang\|index=22\|year=1948}}</ref> Selama [[Revolusi Nasional Indonesia\|masa revolusi nasional]] pada awal-awal kemerdekaan Indonesia tersebut, Indonesia sering mengalami perubahan wilayah akibat kembalinya [[Belanda]] untuk menguasai Indonesia dan sejumlah negara bagian dibentuk Belanda dalam wilayah negara Indonesia. Akhirnya, pembagian provinsi tersebut dibubarkan setelah [[Republik Indonesia Serikat]] (RIS) didirikan pada tanggal 27 Desember 1949, melalui [[Konferensi Meja Bundar]].

Provinsi di Indonesia: Perbedaan antara revisi