Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 148:
* Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan
* Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.
=== Komite II ===
==== Tugas ====
Baris 168 ⟶ 162:
* Penanaman Modal; dan
* Pekerjaan Umum.
=== Komite III ===
==== Tugas ====
Baris 192 ⟶ 180:
* Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana; dan
* Perpustakaan.
=== Komite IV ===
==== Tugas ====
Baris 209 ⟶ 191:
* Lembaga keuangan; dan
* Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
=== Panitia Perancang Undang-undang ===
Baris 236 ⟶ 213:
# Memberikan masukan yang objektif kepada pimpinan, pemerintah daerah, dan masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan hukum dan saran-saran lain yang berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang di DPD; dan
# Mengoordinasikan secara substansi dan fungsional Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD.
=== Panitia Urusan Rumah Tangga ===
Baris 252 ⟶ 224:
# Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPD yang ditugaskan oleh pimpinan berdasarkan hasil Sidang Panitia Musyawarah; dan
# Menyampaikan laporan kinerja dalam Sidang Paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
=== Badan Kehormatan ===
Baris 270 ⟶ 237:
# menyampaikan keputusan sebagaimana atas penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan teradap Anggota pada Sidang Paripurna untu ditetapkan.
# selain tugas-tugas sebagaimana di atas BK juga melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPD tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPD.
=== Badan Kerjasama Parlemen ===
Baris 285 ⟶ 247:
# Mengadakan sidang gabungan dengan pimpinan, Panitia Musyawarah, Panitia Urusan Rumah Tangga, Panitia Perancang Undang-Undang, dan Komite dalam rangka pembentukan delegasi DPD; dan
# Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan antar lembaga diatur lebih lanjut dengan keputusan Panitia Hubungan Antar Lembaga.
=== Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan ===
==== Tugas ====
Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah(BPKK DPD) bertugas antara lain mengkaji sistem ketatanegaraan guna mewajudkan lembaga perwakilan daerah yang mengejawantahkan nilai demokrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok DPD dibantu anggota/pimpinan BPKK DPD.<ref name="pimpinan alat kelengakapan"/>
=== Badan Akuntabilitas Publik ===
| |||