Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
L.commander (bicara | kontrib) kTidak ada ringkasan suntingan |
→Sejarah: 1999-2004 |
||
Baris 35:
== Sejarah ==
[[File:PDIP HQ.jpg|thumb|Kantor pusat partai di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta]]
=== Awal Berdirinya PDI-P ===
Pada Kongres Nasional 1993, [[Megawati Soekarnoputri]] terpilih sebagai Ketua Umum [[Partai Demokrasi Indonesia]], salah satu dari tiga partai politik yang diakui oleh pemerintahan "[[Orde Baru]]" [[Presiden Soeharto]]. Hasil ini tidak diakui oleh pemerintah, yang terus mendorong Budi Harjono, calon ketua umum yang dipilihnya, untuk dipilih. Kongres Khusus diadakan di mana pemerintah mengharapkan Harjono terpilih, tetapi Megawati sekali lagi muncul sebagai pemimpin terpilih. Posisinya semakin terkonsolidasi ketika Majelis Nasional PDI meratifikasi hasil kongres.
Baris 42 ⟶ 44:
PDI kini terpecah menjadi dua fraksi, Megawati dan Suryadi. Yang pertama ingin berpartisipasi dalam [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1997|pemilihan legislatif 1997]], tetapi pemerintah hanya mengakui yang terakhir. Dalam pemilu, Megawati dan pendukungnya memberikan dukungan kepada [[Partai Persatuan Pembangunan]] dan PDI hanya meraih 3% suara. Menyusul [[Kejatuhan Soeharto|pengunduran diri Soeharto]] dan pencabutan batasan "Orde Baru" pada partai politik nasional, Megawati mendeklarasikan pembentukan PDIP, menambahkan sufiks "perjuangan" untuk membedakan fraksi partainya dari fraksi yang didukung pemerintah. Dia terpilih sebagai ketua umum PDIP dan dinominasikan sebagai wakil presiden pada tahun 1999.
=== 1999-2004: Pemenang Pemilu, Pemerintahan Gus Dur-Megawati, Pemecahan Internal Partai ===
PDI-P sejauh ini merupakan [[partai politik]] paling populer pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999|pemilu legislatif tahun 1999]]. Dengan perolehan suara 33%, PDI-P tampil dengan perolehan suara terbesar. Menjelang Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1999, PDI-P diperkirakan akan kembali memainkan peran dominan. Meski memenangkan pemilu legislatif, PDI-P tidak meraih mayoritas absolut. Meski begitu, PDI-P tidak pernah berkoalisi dengan partai politik lain menjelang Sidang Umum MPR tahun 1999. Hal yang paling dekat dengan PDI-P terhadap koalisi adalah aliansi longgar dengan [[Partai Kebangkitan Bangsa]] (PKB) yang dipimpin [[Abdurrahman Wahid]]. Jabatan presiden tampaknya akan diperebutkan oleh [[Megawati Soekarnoputri|Megawati]] dan petahana [[B. J. Habibie|BJ Habibie]] dari [[Partai Golongan Karya|Golkar]] yang sedang mencari masa jabatan kedua. Namun, Ketua MPR [[Amien Rais]] punya pemikiran lain dengan membentuk koalisi bernama [[Poros Tengah]] yang beranggotakan partai-partai Islam. Amien juga mengumumkan keinginannya untuk mencalonkan Wahid sebagai presiden. PKB, yang aliansinya dengan PDI-P tidak pernah kokoh, kini berpindah ke Poros Tengah. Golkar kemudian bergabung dalam koalisi ini setelah pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak dan ia mengundurkan diri dari pencalonan. Hal ini terjadi pada Megawati dan Wahid. Wahid, dengan koalisi kuat yang mendukungnya, terpilih sebagai presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara dibandingkan Megawati dengan 313 suara. Para pendukung PDI-P sangat marah. Sebagai pemenang pemilu legislatif, mereka juga berharap bisa memenangkan pemilu presiden. Massa PDI-P mulai melakukan kerusuhan di kota-kota seperti [[Jakarta]], [[Kota Surakarta|Solo]] dan [[Kota Medan|Medan]]. [[Bali]] yang biasanya damai juga terlibat dalam protes pro-Megawati. Wahid kemudian menyadari perlunya pengakuan terhadap status PDI-P sebagai pemenang [[Pemilu Legislatif]]. Dengan itu, dia mendorong Megawati untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Megawati menolak tawaran itu karena melihat dirinya harus menghadapi lawan seperti [[Hamzah Haz]] dari [[Partai Persatuan Pembangunan]] (PPP), serta [[Akbar Tanjung]] dan [[Wiranto]] dari Golkar. Setelah beberapa kali dipolitisasi oleh Wahid, Akbar dan Wiranto mengundurkan diri dari pencalonan. Wahid juga memerintahkan PKB untuk mendukung Megawati. Dia kini percaya diri dan berkompetisi dalam pemilihan wakil presiden, dan terpilih dengan 396 suara dibandingkan 284 suara Hamzah.
Kongres PDI-P Pertama diadakan di [[Kota Semarang|Semarang]], [[Jawa Tengah]] pada bulan April 2000, di mana Megawati terpilih kembali sebagai ketua PDI-P untuk masa jabatan kedua. Kongres tersebut tercatat sebagai salah satu tempat di mana ia mengkonsolidasikan posisinya di dalam PDI-P dengan mengambil tindakan keras untuk menyingkirkan calon pesaingnya.<ref>{{Cite web|date=2009-10-17|title=Tempointeraktif.Com - Kisah Para Penantang yang Terpental|url=https://web.archive.org/web/20091017103151/http://tempointeraktif.com/hg/narasi/2005/02/11/nrs,20050211-03,id.html|website=web.archive.org|access-date=2024-02-07}}</ref> Pada pemilihan ketua umum, muncul dua calon lainnya, [[Eros Djarot]] dan [[Dimyati Hartono]]. Keduanya mencalonkan diri karena tak ingin Megawati menjabat Ketua Umum PDI Perjuangan merangkap [[Wakil Presiden Indonesia|Wakil Presiden]]. Bagi Eros, saat akhirnya mendapat pencalonan dari cabang [[Kota Administrasi Jakarta Selatan|Jakarta Selatan]], muncul permasalahan keanggotaan dan membuat pencalonannya batal. Dia kemudian tidak diizinkan pergi dan berpartisipasi dalam kongres. Kecewa dengan apa yang dianggapnya sebagai kultus kepribadian yang berkembang di sekitar Megawati, Eros meninggalkan PDI-P dan pada bulan Juli 2002, membentuk [[Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia|Partai Nasional Benteng Kerakyatan]] (PNBK). Bagi Dimyati, meski pencalonannya tidak mendapat perlawanan sekeras Eros, ia dicopot dari jabatan Ketua Umum PDI-P Cabang Pusat. Ia tetap mempertahankan posisinya sebagai anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR) namun pensiun pada Februari 2002.
Meski tidak mendukung Wahid sebagai presiden, anggota PDI-P mendapat posisi menteri di kabinetnya karena posisi Megawati sebagai wakil presiden. Seiring berjalannya waktu, seperti halnya Poros Tengah yang mendukung Wahid, PDI-P pun semakin kecewa terhadapnya. Pada bulan April 2000, [[Laksamana Sukardi]], anggota PDI-P yang menjabat sebagai Menteri Investasi dan Badan Usaha Milik Negara dipecat dari jabatannya. Ketika PDI-P bertanya mengapa hal ini dilakukan, Wahid menyatakan hal itu karena korupsi namun tidak pernah mendukung klaimnya. Hubungan ini agak membaik ketika pada akhir tahun, Wahid memberi wewenang kepada Megawati untuk mengatur jalannya pemerintahan sehari-hari. Namun, ia dan PDI-P perlahan tapi pasti mulai menjauhkan diri dari Wahid dan bergabung dengan Poros Tengah. Akhirnya pada bulan Juli 2001 dalam Sidang Istimewa MPR, Wahid dicopot dari jabatan presiden. Megawati kemudian terpilih sebagai presiden menggantikannya dengan Hamzah sebagai wakil presidennya, menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Namun, partai mereka menghadapi perpecahan lebih lanjut setelah Megawati menjadi presiden dan semakin banyak anggota yang kecewa meninggalkan partai. Dua di antaranya adalah saudara perempuan Megawati sendiri. Pada bulan Mei 2002, [[Sukmawati Soekarnoputri]] membentuk [[Partai Nasional Indonesia Marhaenisme]] (PNI-Marhaenisme). Hal ini disusul pada bulan November 2002, ketika [[Rachmawati Soekarnoputri]] mendeklarasikan pembentukan [[Partai Pelopor]] (PP).
== Identitas Politik ==
=== Ideologi ===
Undang-Undang Partai Politik Tahun 2008 menyatakan bahwa partai politik diperbolehkan mencantumkan ciri-ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi politiknya, sepanjang tidak bertentangan dengan [[Pancasila]] dan [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|UUD 1945]].<ref>{{Cite journal|last=Saifulloh|first=Putra Perdana Ahmad|date=2016|title=Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia|url=https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/9276|journal=Pandecta Research Law Journal|language=id|volume=11|issue=2|pages=174–188|doi=10.15294/pandecta.v11i2.9276|issn=2337-5418}}</ref> Sesuai Pasal 5 Ayat 1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), PDI-P menganut Pancasila. Megawati secara khusus mengklarifikasi bahwa Pancasila yang dimaksud adalah versi 1 Juni 1945.<ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|date=2015-06-01|title=Megawati: Ideologi PDI-P adalah Pancasila 1 Juni 1945|url=https://nasional.kompas.com/read/xml/2015/06/01/16370401/Megawati.Ideologi.PDI-P.adalah.Pancasila.1.Juni.1945|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2024-02-07}}</ref> Pada bulan September 2023, Sekretaris Jenderal partai [[Hasto Kristiyanto]] menyatakan bahwa PDI-P adalah partai "[[Politik sayap kiri|kiri]]" yang [[Progresivisme|progresif]], bukan partai [[Komunisme|komunis]] atau [[Sosialisme|sosialis]].<ref>{{Cite web|last=antaranews.com|date=2023-09-10|title=PDIP identifikasi sebagai partai kiri, tapi bukan sosialis-komunis|url=https://www.antaranews.com/berita/3720513/pdip-identifikasi-sebagai-partai-kiri-tapi-bukan-sosialis-komunis|website=Antara News|language=id|access-date=2024-02-07}}</ref> Pandangan orang luar mengenai orientasi politik partai bervariasi. Akademisi dan pengamat dalam negeri mengklasifikasikan PDI-P sebagai partai [[Nasionalisme|nasionalis]]<ref>{{Cite web|title=How Different Are Political Parties in Indonesia From One Another?|url=https://jakartaglobe.id/context/how-different-are-political-parties-in-indonesia-from-one-another|website=Jakarta Globe|access-date=2024-02-07}}</ref> dan [[Sekularisme|sekuler]],<ref>{{Cite journal|last=Baswedan|first=Anies Rasyid|date=2004|title=Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory|url=https://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2004.44.5.669|journal=Asian Survey|volume=44|issue=5|pages=669–690|doi=10.1525/as.2004.44.5.669|issn=0004-4687}}</ref><ref>{{Cite web|last=Rakhmat|first=Muhammad Zulfikar|date=2022-04-13|title=Indonesian political parties build close relations with China despite their anti-communist ideology|url=http://theconversation.com/indonesian-political-parties-build-close-relations-with-china-despite-their-anti-communist-ideology-180580|website=The Conversation|language=en-US|access-date=2024-02-07}}</ref> namun akademisi internasional memandang PDI-P sebagai partai nasionalis-sekuler,<ref>{{Cite book|last=Emmerson|first=Donald K.|date=2015-05-20|url=https://books.google.com/books?id=gp9zCQAAQBAJ|title=Indonesia Beyond Suharto|publisher=Routledge|isbn=978-1-317-46808-0|language=en}}</ref><ref>{{Cite web|date=2014-05-22|title=Is there an ideological cleavage in 2014?|url=https://www.newmandala.org/is-there-an-ideological-cleavage-in-2014/|website=New Mandala|language=en-AU|access-date=2024-02-07}}</ref> liberal-sekuler, atau [[Populisme|populis]].<ref>{{Cite web|title=Princess of populism - Inside Indonesia: The peoples and cultures of Indonesia|url=https://www.insideindonesia.org/archive/articles/princess-of-populism|website=www.insideindonesia.org|access-date=2024-02-07}}</ref><ref>{{Cite book|last=Bland|first=Ben|date=2020-09|url=https://books.google.com/books?id=2DT4DwAAQBAJ|title=Man of Contradictions|publisher=Random House Australia|isbn=978-1-76089-724-6|language=en}}</ref> Kecenderungan politiknya digambarkan sebagai [[Politik kiri tengah|kiri-tengah]] atau [[Sentrisme|sentris]].<ref>{{Cite web|date=2017-02-15|title=Jakarta Elections Seen as Barometer of Indonesian Secularism|url=https://time.com/4671464/indonesia-elections-islam-jakarta-ahok-democracy/|website=TIME|language=en|access-date=2024-02-07}}</ref><ref>{{Cite web|last=Meakem|first=Allison|date=2024-02-12|title=A New Dynasty Rises in Jokowi’s Indonesia|url=https://foreignpolicy.com/2024/01/02/indonesia-elections-president-jokowi-economics-prabowo-pdip/|website=Foreign Policy|language=en-US|access-date=2024-02-07}}</ref><ref>{{Cite web|title=Who Will Lead Indonesia’s PDI-P Into the 2024 Election?|url=https://thediplomat.com/2022/07/who-will-lead-indonesias-pdi-p-into-the-2024-election/|website=thediplomat.com|language=en-US|access-date=2024-02-07}}</ref>
=== Pandangan Politik ===
PDI-P mendukung [[pemisahan agama dan negara]]. Mereka menolak [[Peraturan Daerah (Indonesia)|peraturan daerah]] (perda) yang berbasis agama (seperti perda berbasis [[Syariat Islam|syariah]]), kecuali wilayah [[Aceh]].<ref>{{Cite web|last=Wildansyah|first=Samsudhuha|title=PDIP: Buat Kami Tidak Ada Namanya Perda Syariah|url=https://news.detik.com/berita/d-4308914/pdip-buat-kami-tidak-ada-namanya-perda-syariah|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2024-02-07}}</ref> PDI-P mendukung [[kesetaraan gender]] dan hak-hak perempuan.<ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|date=2023-01-11|title=Posisi Ideologis PDI-P: Membaca Pidato Megawati Halaman all|url=https://nasional.kompas.com/read/2023/01/11/15523481/posisi-ideologis-pdi-p-membaca-pidato-megawati|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2024-02-07}}</ref> PDI-P juga memosisikan dirinya sebagai partai untuk 'wong cilik'.<ref>{{Cite web|last=Gibran|title=Megawati Cerita PDIP Awal Mula Jadi Partai Wong Cilik dan Partai Sendal Jepit|url=https://news.detik.com/berita/d-5891166/megawati-cerita-pdip-awal-mula-jadi-partai-wong-cilik-dan-partai-sendal-jepit|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2024-02-07}}</ref>
== Struktur kepengurusan ==
| |||