Guilherme dos Santos: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
PeragaSetia (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
PeragaSetia (bicara | kontrib)
Baris 43:
Dos Santos lahir di Desa [[Memo, Maliana|Memo]], [[Maliana]], pada tanggal 4 Januari 1939. Ayahnya merupakan [[liurai]] (raja) di Memo pada masa [[Timor Portugis|Portugis]].{{sfn|Fitzpatrick, McWilliam & Barnes|2016|p=189}} Dia menjalani pendidikan dasar (''escola primária'') dan lulus pada tahun 1953, sebelum melanjutkan ke sekolah menengah (''escola pré-secundária'') selama dua tahun dan lulus pada tahun 1955. Dos Santos ikut mendirikan Partai [[Asosiasi Pahlawan Timor]] ([[Bahasa Tetun|Tetun]]: ''Klibur Oan Timor Asuwain'', KOTA) pada tahun 1974, sebuah partai yang didukung oleh para [[liurai]] (raja-raja kecil di Timor Leste) seperti dirinya.{{efn|Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) menulis bahwa Dos Santos adalah anggota [[Uni Demokrasi Timor|UDT]] {{sfn|Timor-Leste, Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi|2010|p=435}}}} Semasa [[Pendudukan Indonesia atas Timor Timur|pendudukan Indonesia]], Dos Santos bergabung dengan [[Partai Golongan Karya|Golongan Karya]] (Golkar).{{sfn|Lembaga Pemilihan Umum|1987|p=303}}
 
Dos Santos merupakan anggota delegasi [[Pemerintah Sementara Timor Timur]] (PSTT) yang pergi ke [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta]] untuk menyampaikan petisi integrasi kepada Presiden [[Soeharto]] di [[Istana Negara]] pada tanggal 7 Juni 1976.{{sfn|Gonggong & Zuhdi|1995|p=88}} Setelah pembentukan DPRD Tingkat I [[Timor Timur]] pada tanggal 4 Agustus 1976 dengan komposisi anggota sebanyak 30 orang, Dos Santosdia ditunjuk untuk menjadi salah satunyasatu anggotanya.{{sfn|Lembaga Pemilihan Umum|1987|p=303}}{{sfn|Timor-Leste, Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi|2010|p=428}} UntukGuna menunjang karirnya sebagai birokrat, Dos Santos mengikuti kursus dasar orientasi pemerintahan (Sus Orientasi Pemerintahan) pada tahun 1977 dan kursus DPRD (Sus DPRD) I dan II pada tahun 1985. Dia terpilih menjadi ketua DPRD Tingkat I Timor Timur pada tahun 1982, sebelum kemudian menjadi anggota [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia|MPR]] dua tahun berikutnya.{{sfn|Lembaga Pemilihan Umum|1987|p=303}}
 
Dos Santos terpilih menjadi anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|DPR RI]] pada tanggal 1 Oktober 1992, di mana dia menjadi anggota [[Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi I DPR RI]]. Di tahun yang sama, dia juga diangkat menjadi Bupati Bobonaro untuk menggantikan [[Mariano Lopes da Cruz]]. Saat menjabat sebagai bupati, dia terlibat dalam sengketa lahan pertanian dengan para petani penggarap dari [[:de:Saburai|Saburai]] yang cenderung pro-kemerdekaan.{{sfn|Fitzpatrick, McWilliam & Barnes|2016|p=189}} Dos Santos merupakan anggota delegasi Indonesia yang mengunjungi [[Vatikan]] pada bulan Agustus 1993 dalam rangka melakukan kegiatan ziarah.{{sfn|Center for Strategic and International Studies|1994|p=60}}
Baris 56:
Pada tanggal 8 April 1999, di Bobonaro diadakan sebuah aksi unjuk kekuatan yang dilakukan oleh ratusan milisi pro-Indonesia dari seluruh Timor Leste, di mana opsi pro-Indonesia dalam referendum digaungkan secara militan di depan para pejabat militer dan sipil.<ref name=":0" /> Kemudian, pada bulan Juni 1999, ia kemungkinan besar merestui serangan terhadap kerabat dari aktivis hak asasi manusia terkemuka, [[:en:Aniceto_Guterres_Lopes|Aniceto Guterres Lopes]], dengan mengatakan bahwa dia akan "berurusan langsung" dengan para aktivis yang bertemu dengannya.<ref name=":0" /><ref>{{Cite news|date=14 Juni 1999|title=Parents of Aniceto Guteres Lopes terrorised|url=http://etan.org/et99/june/13-19/13paren.htm|work=Fortillos|access-date=20 Mei 2024}}</ref>
 
Misal, dalam sebuah kampanye pada tanggal 17 Juli, dia mengatakan bahwa satu-satunya dokumen yang diperlukan dalam pemungutan suara adalah [[Kartu Tanda Penduduk|kartu tanda penduduk]] (KTP). Ini bertentangan dengan persyaratansyarat yang diajukandiminta oleh PBB, yang memintayakni dokumen identifikasi (seperti KTP dan surat baptis) dan surat kelayakan untuk mengikuti pengambilanpemungutan suara.<ref>{{Cite news|last=Dodd|first=Mark|date=27 Juli 1999|title=Frontier town becomes the UN's acid test|url=https://etan.org/et99/july/25-31/27fronti.htm|work=Sydney Morning Herald|access-date=20 Mei 2024}}</ref> Pada pertengahan bulan Juli 1999, Dos Santos mengancam akan membunuh personel PBB dari [[Australia]] apabila mereka tidak menjalankan peraturan pendaftaran pemungutan suara "dengan adil".<ref>{{Cite news|date=17 Juli 1999|title=Mayor Threatens To Kill Aussies|url=https://etan.org/et99/july/18-24/17mayor.htm|work=Sydney Morning Herald|access-date=20 Mei 2024}}</ref>
[[Berkas:0250 Militia Commander Joao Tavares at Balibo Integration (1).jpg|jmpl|Dos Santos (kiri) dan [[João da Costa Tavares|Tavares]] (kanan) saat acara kampanye pro-otonomi di [[Balibo]], 17 Juli 1999.]]Menjelang pemungutan suara pada tanggal 30 Agustus 1999, ia memperparah masalah pengungsi yang sudah akut dengan memaksa warganya untuk melarikan diri ke [[Atambua]]. Dia mengatakan bahwa itu "lebih baik" daripada menghadapi konsekuensi yang akan terjadi jika kelompok pro-kemerdekaan memenangkan referendum. Untuk memfasilitasinya, pihak kabupaten akan menyediakan fasilitas transportasi. Sebagai penekanan, Dos Santos mengatakan bahwa dia "memiliki banyak uang" sehingga dapat tinggal di mana saja, tak seperti warganya yang "tidak punya uang". Milisi di Bobonaro juga mengancam akan mengobarkan "perang" jika rakyat menolak mendukung otonomi.<ref name=":0" /><ref>{{Cite news|date=20 Juli 1999|title=Bupati Bobonaro Paksa Warganya Mengungsi|url=https://www.mail-archive.com/siarlist@minipostgresql.org/msg01604.html|work=MateBEAN|access-date=20 Mei 2024}}</ref>