Protestanisme: Perbedaan antara revisi

Pada [[Abad Pertengahan]], Gereja berkaitan erat dengan pemerintah-pemerintah duniawi. Martin Luther memisahkan ranah agamawi dari ranah duniawi pada prinsipnya ([[doktrin dua kerajaan]]).<ref>Heinrich Bornkamm, ''{{lang|de|Toleranz. In der Geschichte des Christentums}}'' dalam ''{{lang|de|Die Religion in Geschichte und Gegenwart}}'', 3. Auflage, Band VI (1962), col. 937</ref> Umat beriman wajib menggunakan nalar untuk memerintah ranah duniawi secara tertib dan damai. Doktrin [[Imamat am orang percaya]] dari Luther benar-benar meningkatkan peran umat awam di dalam kehidupan bergereja. Para anggota jemaat berhak memilih pendeta, dan bila perlu menggelar pemungutan suara untuk memberhentikannya (Risalah ''Ihwal Hak dan Kewenangan Kumpulan Orang atau Jemaat Kristen untuk Menilai Semua Doktrin, dan untuk Memanggil, Menempatkan, dan Memberhentikan Para Pengajar, Sebagaimana Kesaksian Kitab Suci''; terbit tahun 1523).<ref>Judul asli dalam bahasa Jerman: ''{{lang|de|Dass eine christliche Versammlung oder Gemeine Recht und Macht habe, alle Lehre zu beurteilen und Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen: Grund und Ursach aus der Schrift}}''</ref> Kalvin memperkuat pendekatan yang pada hakikatnya demokratis ini dengan mengikutsertakan umat awam ([[penatua]], [[presbiter]]) di dalam tata penyelenggaraan gereja representatif yang digagasnya.<ref>Clifton E. Olmstead, ''History of Religion in the United States'', hlmn. 4–10</ref><!-- The [[Huguenot]]s added regionalmenambahkan [[synodsinode]]s-sinode tingkat regional dan andsatu asinode nationaltingkat synodnasional, whose members were elected by the congregations, to Calvin's system of church self-government. This system was taken over by the other reformed churches<ref>Karl Heussi, ''{{lang|de|Kompendium der Kirchengeschichte}}'', 11. Auflage, p. 325</ref> and was adopted by some Lutherans beginning with those in [[United Duchies of Jülich-Cleves-Berg|Jülich-Cleves-Berg]] during the 17th century.