Revisi per 26 November 2013 14.44 sunting DennyRG (bicara \| kontrib) Peninjau, Pengembali revisi 36.330 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 27 November 2013 12.26 sunting balikkan DennyRG (bicara \| kontrib) Peninjau, Pengembali revisi 36.330 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Revisi selanjutnya →
Baris 197: Ketika Pemerintah Persemakmuran didirikan, Presiden Quezon menerapkan ''Rice Share Tenancy Act of 1933''.<ref name="Manapat, Carlos 2010">Manapat, Carlos, et al.'' Economics, Taxation, and Agrarian Reform''. Quezon City: C&E Pub., 2010.Print.</ref> Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengatur kontrak pembagian-persewaan dengan membentuk standar minimum.<ref name="Manapat, Carlos 2010"/> UU ini disediakan untuk menjalin hubungan yang lebih baik antara penyewa dan pemilik tanah, berbagi tanaman 50-50, pengaturan bunga sampai 10 % per tahun pertanian, dan perlindungan terhadap pemecatan sewenang-wenang oleh pemilik.<ref name="Manapat, Carlos 2010"/> Namun, karena salah satu kelemahan utama dari undang-undang ini, tidak ada petisi untuk ''Rice Share Tenancy Act'' yang pernah disajikan.<ref name="Manapat, Carlos 2010"/> Kelemahan utama dari UU ini adalah bahwa ~~hal~~UU ~~itu~~ini hanya dapat digunakan ketika mayoritas dewan kota di sebuah provinsi mengajukan petisi tentang UU ini.<ref name="Manapat, Carlos 2010"/> Karena pemilik tanah biasanya dikontrol dewan tersebut, tidak ada provinsi yang pernah meminta agar peraturan itu diterapkan. Oleh karena itu, Quezon memerintahkan bahwa UU tersebut bersifat wajib di seluruh provinsi di [[Luzon Tengah]].<ref name="Manapat, Carlos 2010"/> Namun, kontrak yang baik hanya untuk satu tahun. Dengan hanya menolak untuk memperbaharui kontrak mereka, tuan tanah mampu mengeluarkan penyewa. Akibatnya, organisasi petani berteriak-teriak dengan sia-sia untuk sebuah peraturan yang akan membuat kontrak diperpanjang secara otomatis selama penyewa memenuhi kewajiban mereka.<ref name="Manapat, Carlos 2010"/> Pada tahun 1936, undang-undang ini telah diubah, tetapi tuan tanah membuat aplikasi relatif dan tidak mutlak. Akibatnya, UU tidak pernah diterapkan meskipun niatnya baik. Bahkan, pada tahun 1939, ribuan petani di [[Luzon Tengah]] sedang terancam penggusuran besar-besaran.<ref name="Manapat, Carlos 2010"/> Keinginan Quezon untuk menenangkan tuan tanah dan penyewa sangat baik. Pada awal 1940an, ribuan penyewa di Luzon Tengah dikeluarkan dari lahan pertanian mereka dan konflik pedesaan terjadi lebih akut dari sebelumnya.<ref name="Manapat, Carlos 2010"/> Memang, selama periode pemerintahan Persemakmuran, masalah agraria tetap ada.<ref name="Manapat, Carlos 2010"/> Hal ini memotivasi pemerintah untuk menggabungkan prinsip kardinal pada keadilan sosial dalam Konstitusi 1935. Ditentukan oleh program keadilan sosial dari pemerintah, pengambilalihan perkebunan dan kepemilikan tanah lainnya dimulai. Demikian juga, Administrasi Penyelesaian Pertanahan Nasional (NLSA) memulai penyelesaian penertiban lahan pertanian masyarakat. Saat pecahnya [[Perang Dunia Kedua]], kawasan permukiman utama yang meliputi lebih dari 65.000 hektar sudah mapan.<ref name="Manapat, Carlos 2010"/> ===Reformasi pendidikan=== Presiden Quezon berdasarkan Perintah Eksekutif No. 19, tanggal 19 Pebruari 1936, membentuk Dewan Nasional Pendidikan, dengan [[Rafael Palma]], mantan Presiden [[Universitas Filipina]], sebagai ketua pertamanya.<ref name="Molina, Antonio 1961"/> Dana yang diperoleh dari UU Sertifikat Tempat Tinggal dikhususkan untuk pemeliharaan sekolah-sekolah umum di seluruh bangsa dan pembukaan banyak lagi sekolah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang muda. Memang, saat itu sudah ada 6.511 sekolah dasar, sekolah menengah pertama 1.039, 133 sekolah menengah dan khusus, dan lima perguruan tinggi junior. Jumlah siswa yang terdaftar adalah 1.262.353, yang ditempatkan di bawah 28.485 guru sekolah. Peruntukan tahun itu untuk pendidikan umum sebesar 14.566.850 [[peso]].<ref name="Molina, Antonio 1961"/> Lembaga-lembaga pembelajaran swasta, menampung lebih dari 97.000 siswa, sehingga sangat membantu pemerintah dalam mengatasi krisis tahunan sekolah. Untuk melaksanakan ketentuan konstitusional yang bersangkutan, Dinas Pendidikan Dewasa juga dibuat.<ref name="Molina, Antonio 1961"/> ==Warisan==

Manuel L. Quezon: Perbedaan antara revisi