Teknologi informasi Indonesia: Perbedaan antara revisi

Sebuah wadah kerjasama pemerintah kabupaten dalam upaya mendukung keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah daerah berlomba-lomba membuat situs Web di internet, contoh www.banyumas.go.id/, www.garut.go.id/, dan lain sebagainya. Bertujuan untuk mempromosikan potensi daerahnya untuk meningkatkan pencitraan daerah dalam rangka menghadapi persaingan di tingkat global. Pendeklarasian tersebut dilakukan oleh 26 anggota yang mewakili 26 [[Provinsi]] pada saat itu dengan jumlah Kabupaten 246.

Suatu sistem basis data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) terpadu untuk mendorong program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat berwawasan informasi dengan memberikan kemudahan, layanan dan pendidikan pada masyarakat dalam mengakses informasi. Merupakan salah satu program nasional dari Menteri Negara Riset (MNRT) dan Teknologi yang dikoordinasikan oleh Kantor Deputi Menegristek Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek bekerjasama dengan PT. Myohdotcom Indonesia Tbk dan HP[[Hewlett-Packard]] Indonesia, sebagai implementasi INPRES 2/2001 dengan penggunaan komputer dengan aplikasi berbahasa Indonesia.

Berawal dari isu Millenium bug yang muncul di akhir 1999 dan terlihat tidak terakturnya irama pembangan dan pengembangan sistem berbasis teknologi informasi yang dikembangan di Indonesia. Jutaan dolar[[Dollar]] uang dibelanjakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk mengatasi ketakutan kesalahan sistem akibat kesalahan pemrograman. Ide dasar awal untuk mewujudkan cita-cita yang merupakan amanah dari UU No.22/1999 tentang Pemerintah daerah dan PP No.25/2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom dan Keppres No.1010/2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Menteri Negara.Visi yang ingin diraih dengan menggelar konsep Sistem Informasi Nasional adealah terwujudnya masyarakat berbudaya informasi menuju bangsa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem Informasi Nasional merupakan tulang punggung implementasi E-Government<ref>Sistem Informasi Nasional sebagai Tulang Punggung Implementasi E-Government, Deputi Bidang Jaringan Kominfo, Kementrian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, 2002</ref>.

Indonesia diharapkan dapat menerapkan sistem e-Gorverment terintegrasi sebelum tahun 2019. Ditahun 2014, Jokowi menggandeng [[Korea Selatan]] sebagai mitra kerjasama dan Korea Selatan dinilai sebagai negara dengan penggunaan teknologi informasi yang maju di [[Asia]]. Enam program utama e-Government yaitu keamanan cyber pemerintah, pemanfaatan jaringan internet intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, pusat data elektronik terpadu, pengembangan sistem pelayanan perizinan satu pintu nasional dan penguatan portal layanan publik [http://nusantara.rmol.co/read/2014/11/20/180585/Menteri-Yuddy-Targetkan-Penerapan-E-Government-Sebelum-Pemerintahan-Jokowi-Berakhir- Penerapan E-Government]. Tujuan e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan [[Publik]].