Mayotte: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Ariyanto (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Rudyindarto (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 26:
|area_km2 = 374
|area_sq_mi = 144 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|percent_water = 0.,4
|population_census = 186,452212.645<ref name=census>{{fr icon}} {{cite web| url=http://www.insee.fr/fr/insee_regionsthemes/reunion/zoom/mayotte/publications/inseeinfos/pdf/insee%20infos%20n32document.pdfasp?ref_id=19214| title=INSEE212 600 habitants à Mayotte en 2012 - La population Infosaugmente Notoujours 32fortement| first=[[Government of France]]| last=[[INSEE]]| format=PDF|accessdate=20072015-1205-0211}}</ref>
|population_census_year = Juli 2007Agustus 2012
|population_census_rank = 179
|population_density_km2 = 499569
|population_density_sq_mi = 1,291.473 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|population_density_rank = ~11th21
|GDP_PPP = $466.,8 millionjuta<br/>{{small|(€418 juta)}} <!--cia.gov -->
|GDP_PPP_rank = 208
|GDP_PPP_year = 2003
|GDP_PPP_per_capita = $2,.600 <small>(perkiraan 2003)</small> <br/>{{small|(€2.329)}}
|GDP_PPP_per_capita_rank = 129th 129
|GDP_nominal = $1,91 miliar<br/>{{small|(€1,37 miliar)}}
|GDP_nominal_year = 2009
|GDP_nominal_per_capita = $9.766<br/>{{small|(€7.012)}}
|sovereignty_type = [[Departemen seberang laut Perancis]]
|sovereignty_note =
Baris 50 ⟶ 53:
|country_code =
|time_zone =
|utc_offset = +3
|time_zone_DST =
|utc_offset_DST = +3
|cctld = [[.yt]]
|calling_code = 262
Baris 78 ⟶ 81:
Tahun [[1832]], pulau ini dikuasai oleh Andriantsoly, bekas raja [[Iboina]] di Madagaskar; tahun 1833 dikuasai kesultanan tetangganya, [[Mwali]] (Mohéli dalam Bahasa Perancis); tanggal 19 November 1935 dikuasai kembali oleh kesultanan Ndzuwani (Anjouan dalam Bahasa Perancis; pemerintahan ditetapkan dalam bentuk [[Qadi]] (dari bahasa Arab قاض yang berarti hakim), sejenis 'Magistrat Penghuni' dalam sebutan Britania), tapi tahun 1836 kemerdekaan diraih dibawah Sultan setempat terakhir.
 
Mayotte diberikan kepada Perancis bersama dengan [[Kepulauan Komoro]] lainnya dibeli oleh Perancis tahun [[1843]]. MerupakanSaat [[pulau]]Kepulauan satu-satunya dalam kumpulan itu yangKomoro memasuki pemilihan referendum tahun [[1974]] dan [[19761746]] untuk mempereratmemerdekakan hubungannyadiri dengandari Perancis, danMayotte membatalkanmenjadi satu-satunya bagian konstituensi yang menolak kemerdekaan (dan memilih untuk tetap bergabung dengan Perancis (masing-masing 63.,8% dan 99.,4%). KepulauanWalau begitu, [[Komoro]] terustetap mengklaim pulauMayotte itu,sebagai danbagian dari negara mereka. drafDraf resolusi [[Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa]] tahun 1976 yang didukung oleh 11 dari 15 anggota Dewan dalam mengakui kedaulatan Komoro atas Mayotte, tetapi Perancis melakukan veto atas resolusi itu (Perancis terakhir, tahun [[2004]], Perancis mengeluarkan veto dalam Dewan pada tahun [[2011]]). [[Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa]] telah mengeluarkan berbagai resolusi mengenai masalah itu, yang diangkat dari judul: "Pertanyaan Pulau Mayotte di Komoro" tahun 1995. Sejak [[1995]], Mayotte tidak lagi dibicarakan oleh Majelis Umum.
<div style="clear:left;">[[Berkas:2004 12 12 18-24-04 rose sea in mamoudzou mayotte island.jpg|left|thumb|Laut dekat [[Mamoudzou]]]]</div>
MayotteSetelah kemudian10 tahun menjadi sebuah[[jajahan seberang laut]] Perancis, Mayotte resmi menjadi [[departemen seberang laut]] Perancis pada Maret 2011, berdasarkan hasil dari [[referendum status Mayotte 2009|referendum 29 Maret 2009]].<ref>{{fr icon}} {{cite web|url=http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2009/03/14/01006-20090314ARTFIG00183--enquete-sur-le-futur-101-e-departement-.php| title=Enquête sur le Futur 101e Département}}</ref> HasilDalam hasil referendum tersebut adalah, 95,5 persen pemilih memilih untuk mengubah status pulau tersebut dari "jajahan seberang laut" menjadi departemen ke-101 Perancis.<ref>{{cite web |url=http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/comorosandmayotte/5072354/Mayotte-votes-to-become-Frances-101st-dpartement.html |title=Mayotte votes to become France's 101st department |publisher=Telegraph.co.uk |date=29 March 2009 |accessdate=1 April 2011}}</ref> Hukum islamIslam tradisional tidak resminya,resmi yang diterapkan di dalam beberapa aspek dalam kehidupan masyarakat Mayotte sehari-hari, secara bertahap akan dihapuskan secara bertahap dan digantikan oleh [[kode Napoleon|hukum Perancis]] yang menjanjikan kebebasan beragama, melarangkan poligami, dan menyetarakan hak-hak laki-laki dan perempuan.<ref>{{fr icon}} [http://www.lemonde.fr/politique/article/2009/03/29/mayotte-vote-en-faveur-de-la-departementalisation_1174015_823448.html#ens_id=1173404 Mayotte vote en faveur de la départementalisation], ''Le Monde'', 29 March 2009</ref> Selain itu, kesejahteraan sosial dansistem perpajakan Perancis jugayang berlakuakan diterapkan di Mayotte sebagai syarat menjadi departemen, walaupunkesejahteraan beberapasosial baruMayotte akan diterapkandinaikkan secara bertahap selama 20 tahun supaya setara dengan departemen-departemen [[Perancis Metropolitan]].<ref>{{cite web |url=http://www.connexionfrance.com/Mayotte-department-101-France-Outre-Mer-overseas-Indian-Ocean-12618-view-article.html |title=Mayotte becomes 101st department |work=The Connexion |date=31 March 2011 |accessdate=2 April 2011}}</ref>
Situasi Mayotte sangat tidak menentu bagi Perancis: sementara penduduk lokal tidak ingin merdeka dari Perancis dan bergabung dengan Komoro, beberapa kritik internasional dari rezim bekas koloni menginginkan Mayotte melanjutkan hubungannya dengan Perancis. Lebih jauh, administrasi lokal Mayotte, yang diatur oleh hukum Islam, akan lebih sulit untuk menggabungkannya dengan struktur hukum Perancis, tidak menyamakan biaya hidup sama dengan Perancis Metropolitan. Dalam hal ini, hukum yang disahkan parlemen nasional harus menyatakan bahwa hukum tersebut berlaku di Mayotte dan ditujukan kepada Mayotte
 
Status Mayotte berubah tahun [[2001]] menjadi sangat dekat dengan status [[departemen di Perancis|departemen]] di [[Perancis Metropolitan]], dengan pembentukan [[jajahan departemen Perancis|jajahan departemen]], meskipun pulau ini masih diklaim oleh [[Komoro|Kepulauan Komoro]]. Perubahan ini disetujui 73% pada referendum di Mayotte. Setelah reformasi konstitusional tahun 2003, statusnya menjadi [[jajahan seberang laut]] sementara masih memegang status jajahan departemen Mayotte.
 
Mayotte kemudian menjadi sebuah [[departemen seberang laut]] Perancis pada Maret 2011, hasil dari [[referendum status Mayotte 2009|referendum 29 Maret 2009]].<ref>{{fr icon}} {{cite web|url=http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2009/03/14/01006-20090314ARTFIG00183--enquete-sur-le-futur-101-e-departement-.php| title=Enquête sur le Futur 101e Département}}</ref> Hasil referendum tersebut adalah 95,5 persen memilih untuk mengubah status pulau tersebut dari "jajahan seberang laut" menjadi departemen ke-101 Perancis.<ref>{{cite web |url=http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/comorosandmayotte/5072354/Mayotte-votes-to-become-Frances-101st-dpartement.html |title=Mayotte votes to become France's 101st department |publisher=Telegraph.co.uk |date=29 March 2009 |accessdate=1 April 2011}}</ref> Hukum islam tradisional tidak resminya, yang diterapkan di dalam beberapa aspek dalam kehidupan sehari-hari, secara bertahap akan dihapuskan dan digantikan oleh [[kode Napoleon|hukum Perancis]].<ref>{{fr icon}} [http://www.lemonde.fr/politique/article/2009/03/29/mayotte-vote-en-faveur-de-la-departementalisation_1174015_823448.html#ens_id=1173404 Mayotte vote en faveur de la départementalisation], ''Le Monde'', 29 March 2009</ref> Selain itu, kesejahteraan sosial dan perpajakan Perancis juga berlaku di Mayotte, walaupun beberapa baru akan diterapkan secara bertahap.<ref>{{cite web |url=http://www.connexionfrance.com/Mayotte-department-101-France-Outre-Mer-overseas-Indian-Ocean-12618-view-article.html |title=Mayotte becomes 101st department |work=The Connexion |date=31 March 2011 |accessdate=2 April 2011}}</ref>
 
== Politik ==
{{Politik Mayotte}}
{{main|Politik Mayotte}}
Politik Mayotte berlaku dalam perkumpulan seberang laut Perancis [[perwakilan demokratis|demokrasi perwakilan]] [[sistem parlementer|parlementer]], dimana Presiden Dewan Umum adalah [[kepala pemerintahan]], dan pada [[sistem multi-partai]]. [[Kekuasaan eksekutif]] dipegang oleh pemerintah.
 
Mayotte juga mengirim seorang [[Anggota Parlemen|deputi]] ke [[Majelis Nasional Perancis]] dan dua senator ke [[Senat Perancis]].
 
Situasi Mayotte sangat tidak menentu bagi Perancis: sementara penduduk lokal tidak ingin merdeka dari Perancis dan bergabung dengan Komoro, beberapa kritikrezim internasionalsayap dari rezimkiri bekas koloni menginginkanmengkritik Mayottepelanjutan melanjutkanhubungan hubungannyaMayotte dengan Perancis. Lebih jauh, administrasi lokal Mayotte, yang diatur oleh hukum Islam, akan lebihcukup sulit untuk menggabungkannyadigabungkan dengan struktur hukum Perancis yang berbasis sekularisme (pemisahan urusan politik dan agama), tidakbelum menyamakanlagi biaya yang diperlukan untuk menyamakan kesejahteraan hidup Mayotte agar sama dengan Perancis Metropolitan. Dalam hal ini, hukum yang disahkan parlemen nasional Perancis harus menyatakan bahwa hukum tersebut berlaku di Mayotte dansupaya ditujukandapat kepadadiberlakukan di Mayotte.
 
Status Mayotte berubah tahun [[2001]] menjadi sangat dekat dengan status [[departemen di Perancis|departemen]] di [[Perancis Metropolitan]], dengan pembentukan [[jajahan departemen Perancis|jajahan departemen]] yang khusus diberlakukan di Mayotte, meskipun pulau ini masih diklaim oleh [[Komoro|Kepulauan Komoro]]. Perubahan ini disetujui 73% pada referendum di Mayotte. Setelah reformasi konstitusional tahun 2003, statusnya diubah menjadi [[jajahan seberang laut]] sementara masih memegang status sebagai jajahan departemen Mayotte.
 
Berdasarkan referendum tahun 2009 yang disetujui oleh 95,5% pemilih dan ditetapkan tahun 2011, Mayotte diintegrasikan sebagai region dan departemen terbaru Perancis, departemen ke-101, menyusul departemen-departemen seberang laut lainnya, seperti [[Réunion]] dan [[Guiana Perancis]]. Dengan ini, Mayotte akan menggunakan sistem hukum dan sosial yang sama dengan departemen-departemen Perancis lainnya. Hal ini akan menggantikan sistem hukum tradisional dengan hukum perdata Perancis yang mengubah sistem pengadilan, pendidikan, sosial, dan keuangan. Proses ini diharapkan akan selesai dalam jangka waktu 20 tahun.
 
Walau status Mayotte telah berkembang dari jajahan seberang laut menjadi departemen seberang laut yang membuatnya menjadi bagian penuh Republik Perancis, selama 3 tahun setelah referendum 2009, Mayotte masih menjadi negara dan teritori seberang laut ''dalam hubungan'' dengan [[Uni Eropa]] dan bukan unsur komponen Uni Eropa seperti halnya keempat departemen seberang laut lainnya. Hal ini berubah pada tanggal 1 Januari 2014 berdasarkan instruksi Dewan Eropa pada Desember 2013 setelah persetujuan 27 anggota Uni Eropa yang mengikuti petisi Perancis yang menjadikan Mayotte menjadi region paling luar Uni Eropa. Dengan ini, Mayotte resmi menjadi unsur komponen Uni Eropa.
 
== Pembagian administratif ==
Mayotte terbagi menjadi 17 [[komune di Perancis|komune]]. JugaTerdapat terdapatjuga 19 [[kanton di Perancis|kanton]] (tidak ditampilkan)yang masing-masing dimiliki oleh salah satu komune, kecuali komune [[Mamoudzou]] yang dibagi menjadi tiga kanton (tidak ditampilkan di bawah). Tidak terdapatseperti departemen Perancis lainnya, Mayotte tidak memiliki [[arondisemen di Perancis|arondisemen]] (subdivisi departemen diatas komune).
[[Berkas:Mayotte administrative1.PNG|320px|leftright|Komune di Mayotte]]
{{div col|3}}
# [[Dzaoudzi]]
# [[Pamandzi]]
Baris 113 ⟶ 120:
# [[Bandraboua]]
# [[Koungou]]
{{div col end}}
 
== Angkutan ==
* [[Transportasi air]]
* Tidak ada [[rel kereta api]] atau [[transportasi air]]
** Kapal feri antara [[Dzaoudzi]] dan [[Mamoudzou]]
* [[Jalan tol]]:
** jumlah: 93 kilometer (58 [[mil)]]
Baris 125 ⟶ 134:
* [[Bandar udara]]:
** dengan landasan beraspal: 1 ([[2002]])
* Tidak ada [[rel kereta api]] atau [[transportasi air]]
 
== Ekonomi ==