Wilayah administrasi khusus di Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
k Perbarui referensi situs berita Indonesia |
||
Baris 148:
=== Daerah Istimewa Minangkabau ===
Wacana untuk menjadikan provinsi [[Sumatra Barat]] sebagai Daerah Istimewa telah digulirkan sejak tahun 2014 oleh sejumlah tokoh Minang, hal ini didorong oleh fakta bahwa Provinsi Sumatra Barat memiliki keunikan dalam hal kepemerintahan daerah; berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia yang menggunakan sistem pemerintahan desa, di Sumatra Barat berlaku sistem pemerintahan [[nagari]], dengan sistem administratif dan kepemimpinan yang berbeda pula. Selain itu, statusnya sebagai satu-satunya provinsi yang memakai sistem kekerabatan [[matrilineal]] dan adat berlandaskan [[Islam]] juga dipertimbangkan. Wacana ini masih menjadi perdebatan, terutama karena penamaannya yang bersifat etnis, bukannya administratif, terkait dengan status [[Mentawai]] yang secara administratif termasuk wilayah Sumatra Barat, tetapi secara etnis bukanlah bagian dari [[Minangkabau]].<ref>{{cite news|author=|date=19 Maret 2019|title=Wacana Daerah Istimewa Minangkabau Kembali Berdengung|url=https://www.harianhaluan.com/news/detail/73091/wacana-daerah-istimewa-minangkabau-kembali-berdengung|work=haluan|accessdate=2 September 2019}}</ref><ref>{{cite news|author=|date=24 Agustus 2014|title=Sumatra Barat Menuju Daerah Istimewa|url=https://bkd.sumbarprov.go.id/details/news/42-sumatera-barat-menuju-daerah-istimewa.html|work=BKD Sumbar|accessdate=2 September 2019}}</ref><ref>{{
=== Bali ===
Provinsi [[Bali]] telah berjuang sejak lama memperoleh status Daerah Istimewa. Ada beberapa faktor yang mendorong wacana ini; Pertama, karakteristik daerah yang menjadi satu kesatuan agama, geografis, budaya, ekonomi dan sosial. Kedua, pengembangan wisata alam dan budaya dijiwai agama [[Hindu]]. Ketiga, hampir semua aspek kehidupannya, baik sistem sosial dan ekonomi dilandasi agama Hindu, demikian pula dengan hukum adat yang disebut ''awig-awig'', wajib dipegang teguh oleh masyarakat di dalam desa adat. Namun, pada Februari 2019, Kementerian Dalam Negeri menolak usulan Daerah Istimewa ini.<ref>{{
== Catatan dan referensi ==
| |||