Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai: Perbedaan antara revisi

Menurut VV Paranjpe, seorang diplomat India yang memiliki pengetahuan luas tentang Tiongkok, [[Zhou Enlai]] merupakan orang pertama yang mengartikulasikan prinsip-prinsip Panchsheel di depan umum. Pada tanggal 31 Desember 1953, ketika menerima delegasi India untuk pembicaraan perdagangan Tibet, Zhou Enlai mempresentasikannya sebagai "lima prinsip yang mengatur hubungan Tiongkok dengan negara-negara asing".<ref name=":2">{{Cite web|last=Paranjpe|first=V. V.|authorlink=V. V. Paranjpe|date=2004-06-26|title=Panchsheel: The untold story|url=https://www.hindustantimes.com/india/panchsheel-the-untold-story/story-slr90x4s083wXbl8AqWIKM.html|website=Hindustan Times|language=en|archive-url=https://web.archive.org/web/20170417125620/http://www.hindustantimes.com/india/panchsheel-the-untold-story/story-slr90x4s083wXbl8AqWIKM.html|archive-date=April 17, 2017|access-date=2020-11-10|url-status=dead}}</ref> Selanjutnya, selama pernyataan bersama di Delhi pada 18 Juni 1954,<ref name=":2" /> Perdana Menteri [[Jawaharlal Nehru]] dan Perdana Menteri [[Zhou Enlai]] menekankan prinsip-prinsip ini dalam pidato yang disiarkan di Konferensi Perdana Menteri Asia di [[Kolombo]], Sri Lanka. Nehru bahkan menyatakan keyakinannya bahwa: "Jika semua negara mengakui prinsip-prinsip ini dalam hubungan timbal balik mereka, maka hampir tidak akan ada konflik dan tentu saja tidak ada perang."<ref>Nehru, "The Colombo Powers’ Peace Efforts", broadcast from Colombo 2 May 1954, ''Jawaharlal Nehru’s and Mr Sanju from Poojapura, Speeches'', vol. 3, ''March 1953–August 1957'' (New Delhi: Government of India, Ministry of Information and Broadcasting, 1958), p. 253.</ref> Ada yang berpendapat bahwa asal-usul kelima prinsip tersebut dapat ditelusuri sebagian dari lima prinsip ([[Pancasila]]) yang diproklamasikan oleh pemimpin nasionalis Indonesia, [[Soekarno]], pada Juni 1945. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi bagi lembaga-lembaga di masa depan. Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1949.<ref>Henri Grimal, ''Decolonization: The British, French, Dutch and Belgian Empires, 1919-1963'', trans. Stephan de Vos, Routledge & Kegan Paul, London, 1978, pp. 190 and 209-12.</ref>

 

 

Tiongkok secara konsisten menyoroti hubungannya yang kuat dengan Lima Prinsip.<ref name="50anniv">{{Cite news|date=2005-04-08|title=Backgrounder: Five principles of peaceful coexistence|url=http://news.xinhuanet.com/english/2005-04/08/content_2803638.htm|publisher=[[Xinhua News Agency|Xinhuanet]]|archive-url=https://web.archive.org/web/20121102202803/http://news.xinhuanet.com/english/2005-04/08/content_2803638.htm|archive-date=November 2, 2012|access-date=2009-09-23|url-status=dead}}</ref> Pada awalnya, Tingkok mempresentasikannya sebagai Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai selama negosiasi yang diadakan di [[Delhi]] dari Desember 1953 hingga April 1954. Perundingan ini melibatkan Delegasi Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Delegasi Pemerintah India, dengan fokus pada wilayah yang disengketakan di [[Aksai Chin]] (yang diklaim oleh Tiongkok) dan wilayah yang disebut Tiongkok sebagai Tibet Selatan (yang diklaim oleh India sebagai [[Arunachal Pradesh]]). Perjanjian yang dicapai pada 28 April 1954 ini dimaksudkan untuk berlaku selama delapan tahun.<ref>The 8-year provision is in Article 6 of the Agreement.</ref> Namun, ketika perjanjian tersebut berakhir, hubungan antara kedua negara sudah mulai memburuk. Ketentuan untuk memperbarui perjanjian tidak dilakukan, yang pada akhirnya menyebabkan pecahnya [[Perang Tiongkok-India]].