Teknologi informasi Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 15:
Kurang dari setahun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Telekomunikasi yang baru (UU No.36/1999 tentang Telekomunikasi [[http://www.apjii.or.id/uu36/]] mulai tahun 1999 inisiatif gerakan berbasis teknologi informasi mulai mencapai puncaknya. Beberapa puluh perusahaan dotcom bermunculan dengan sangat cepat, termasuk media-media yang memiliki segmen pendidikan teknologi informasi mulai bermunculan di Indonesia. Kegiatan promosi, pameran, seminar, konfrensi international teknologi informasi mulai muncul dengan sangat beruntun. Jumlah ISP (Internet Service Provider) atau Pengelola Jasa Internet Indonesia (PJI) membengkak dari kisaran jumlah 20 sampai dengan 30 menjadi berkisar 160 buah ISP. Layanan VoIP (Voice over Internet Protocol) yang diberikan ISP mulai menjamur. Sehingga akhirnya pemerintah membatasi jumlahnya. Merujuk dari data yang dirangkum Net Index pada sampel data September 2013, Kecepatan internet broadband di Indonesia mencapai 3,29 Mbps. Sementara pada bulan Agustus 2014 kecepatan meningkat menjadi 4,79 Mbps. Sayangnya soal kecepatan internet, Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lainnya. Indonesia berada di peringkat 144 internet broadband dari 194 negara. Net Index juga mencatatkan 20 ISP tercepat di Indonesia, Linknett menjadi ISP yang mampu memberikan kecepatan internet tercepat di Indonesia dengan memberikan kecepatan unduhan hingga 17,07 Mbps [http://www.beritasatu.com/iptek/203945-inilah-daftar-isp-tercepat-di-indonesia.html Daftar isp tercepat di indonesia].
Secara nasional pemerintah sendiri juga meluncurkan portal nasional pada tanggal 20 Mei 2002 [[http://www.indonesia.go.id/]] yang diharapkan menjadi pelopor konsep e-Indonesia. Tidak hanya itu, pemerintahan baru, Joko Widodo menyatakan rencananya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan efisien melalui penerapan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi online, Jokowi ingin menerapkan aplikasi e-budgeting, e-procurement, e-purchasing, e-catalog, e-audit, pajak online, IMB online
== Konsep Pemerintah Indonesia dengan Penggunaan Teknologi Informasi ==
Perkembangan teknologi telekomunikasi dan internet menjadi semakin merebaknya konsep sistem informasi sehingga jaringan komunikasi berbasis aliran data ini mengubah semua paradigma dan pemikiran tentang sistem informasi. Akhirnya munculnya beberapa konsep e-activity mulai masuk ke seluruh lokasi kegiatan manusia, dimulai sejak 1994, munculnya konsep ''e-commerce, e-business, e-government, e-banking, e-transaction'', dan beragam konsep electronic activity lain diseluruh dunia. Konsep baru dalam sistem informasi ketika sistem ini bertemu dengan konsep teknologi internet seperti ''e-SCM (Supply Chain Management), e-ERP (Enterprise Resources Planning), e-CRM (Customer Relationship Management)''. Kemudian muncul sistem teknologi mobile akhirnya munculnya konsep-kosep ''m-business, m-banking, m-transaction, m-commerce''.
Perubahan teknologi informasi membuat pemerintah juga harus ikut serta didalam pengembangannya. Beberapa konsep yang dilakukan oleh pemerintah selama ini didalam kemajuan Teknologi Informasi adalah, sbb:
* TKIT (Tata Kelola Teknologi Informasi) ([[Bahasa Inggris]]: ''IT governance'') berkaitan erat dengan konsep '''''Indonesia Superhighways''''' yang disusunkan dalam kerangka Nusantara -21 bekerjasama dengan PT. Telkom dengan teknologi berbasis satelit.
Dibuat pertama kali berdasarkan Keppres No.30/1997 pada jaman mantan Presiden Soeharto berkuasa. Dikarena penurunan Soeharto di tahun 1998, maka program ini diperbarui susunannya oleh Gus Dur. TKTI bertugas untuk memberikan arahan dan masukan perumusan kebijakan nasional di bidang telematika. Menumbuhkan dan mendorong masyarakat dalam pengembangan serta mengaplikasikan teknologi telematika dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan Nusantara Super Higways dibagi kedalam enam ring untuk menghubungkan berbagai gugusan kepulauan di Indonesia. Program ini sebagai pendukung utama menjalankan bisnis TIME (Telecommunication, Information, Media dan Edutainment)
* APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) dideklarasikan pada tanggal 30 Mei 2000
Sebuah wadah kerjasama pemerintah kabupaten dalam upaya mendukung keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah daerah berlomba-lomba membuat situs Web di internet, contoh www.banyumas.go.id/, www.garut.go.id/, dan lain sebagainya. Bertujuan untuk mempromosikan potensi daerahnya untuk meningkatkan pencitraan daerah dalam rangka menghadapi persaingan di tingkat global. Pendeklarasian tersebut dilakukan oleh 26 anggota yang mewakili 26 Provinsi pada saat itu dengan jumlah Kabupaten 246.
* WARINTEK (Warung Informasi Teknologi) dibentuk tahun 2001[
Suatu system basis data Ilmu PEngetahuan dan Teknologi (Iptek) terpadu untuk mendorong program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat berwawasan informasi dengan memberikan kemudahan, layanan dan pendidikan pada masyarakat dalam mengakses informasi. Merupakan salah satu program nasiional dari Menteri Negara Riset (MMNRT) dan Teknologi yang dikoordinasikan oleh Kantor Deputi Menegristek Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek bekerjasama dengan PT. Myohdotcom Indonesia Tbk dan HP Indonesia, sebagai implementasi INPRES 2/2001 dengan penggunaan komputer dengan aplikasi berbahasa Indonesia.
Baris 41:
* http://www.ipkin.or.id
* http://www.samarindakota.go.id/
*
* http://www.rmol.co/read/2014/11/26/181223/NKRI-dan-Pemerintah-Digital-
* http://news.detik.com/read/2015/03/27/101741/2871178/10/27-kepala-daerah-sepakat-percepat-penggunaan-e-budgeting-di-indonesia
* http://www.telkom.co.id/telkom-merealisasikan-nusantara-super-highway.html
* http://www.apkasi.id/
* http://www.warintek.ristek.go.id/profil.html
| |||