Ketuanan Melayu: Perbedaan antara revisi

Untuk pertama kalinya, warga Melayu menjadi sadar secara politik, memprotes pembentukan Malayan Union. Pada satu perkumpulan terdapat sebuah plakat yang bertuliskan "Malaya adalah milik Melayu. Kami tidak ingin etnis lain diberikan hak dan keistimewaan yang sama dengan etnis Melayu."<ref>Ongkili, p. 47.</ref> Satu organisasi Melayu memberitahukan kepada Britania bahwa ketetapan kewarganegaraan ini akan membawa pada kepunahan etnis Melayu beserta tanah dan raja mereka."<ref>Ongkili, p. 50.</ref> Sekelompok royalis Melayu dan pejabat sipil yang dipimpin oleh Dato' [[Onn Ja'afar]] membentuk [[Organisasi Nasional Melayu Bersatu]] (UMNO) untuk memprotes pembentukan [[Malaya Union]]<ref>Hwang, p. 38.</ref> Walaupun Malaya Union dibentuk sesuai dengan rencana, kampanye memprotes pembentukan tersebut terus berlanjut; tahun 1948, Britania menggantikan Malaya Union dengan [[Federasi Malaya]]. Federasi ini mengembalikan kedaulatan raja-raja Melayu, memperketat pembatasan imigrasi dan kewarganegaraan, dan memberikan warga Melayu hak-hak istimewa.<ref>Hwang, p. 39.</ref> Walaupun demikian, tujuan semula Britania tetap sama: memperkenalkan "sebuah bentuk kewarganegaraan umum yang terbuka untuk semua orang, tanpa memandang etnis, yang menganggap Malaya sebagai rumah mereka dan objek kesetiaan mereka."<ref>Hickling, p. 87.</ref>

 

 

Sebelum pembentukan Federasi, warga non-Melayu secara umum tidak dilibatkan dalam perpolitikan dan nasionalisme Malaya; lebih tertarik kepada politik tanah asal mereka, warga non-Melayu tidak pernah secara signifikan mendukung [[Malayan Union]]<ref>Jawan, Jayum A. (2003). ''Malaysian Politics & Government'', p. 37. Karisma Publications. ISBN 983-195-037-2.</ref> AMCJA, walaupun terdiri dari warga non-Melayu, tidak mewakili sebagian besar dari komunitas warga non-Melayu di Malaya.<ref>Ongkili, p. 68.</ref> Kurangnya ketertarikan atau kesetiaan kepada Malaya di antara warga non-Melayu tampaknya menjustifikasi ''ketuanan Melayu''.