Atambua: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k →Pers dan Media: Radio |
k Perbaikan Masa Konflik TL |
||
Baris 75:
Setelah rakyat Kota Atambua telah menderita, pada tahun 1945 Atambua sudah merdeka dan bebas dari penjajahan bangsa lain, yaitu bangsa [[Portugis]], dan bangsa [[Belanda]]. Pada tahun tersebut juga, presiden pertama Indonesia,[[Ir. Soekarno]] menanam beberapa pohon di Kota Atambua, tepatnya di Lapangan Umum Kota Atambua (nama tempat tersebut sekarang), dengan harapan supaya dijaga dan dilestarikan hingga sekarang. Namun, seiring perkembangan waktu, beberapa pohon tersebut layu, dan mati. Pada waktu itu, hanya pohon beringin yang ditanam [[Ir. Soekarno]]yang masih tetap hidup. Pemerintah pun terkejut dengan hal tersebut. Sampai sekarang pohon tersebut tetap dijaga dan dilestarikan, dengan membuat tempat-tempat duduk di bawah pohon tersebut. Sekarang, masyarakat kota Atambua pergi ke Lapangan Umum untuk bersantai, membeli sesuatu, dan duduk di bawah pohon tersebut.
{{seealso|Krisis Timor Timur (1999)}}
==== State Crime Pasca Jajak Pendapat<ref>[http://www.kompasiana.com/yuannerind/konflik-timor-timur_54f9793fa333110a068b50b7 Konflik Timor Timur tahun 1999] - Kompasiana TV</ref> ====▼
{{seealso|Sejarah Timor Leste}}
▲
==== Awal masa Konflik ====
[[Berkas:Konflik TL 1.jpeg|thumb|Konflik [[Timor Leste]] pada 1999, sekitar 2 juta gabungan ABRI datang dari seluruh penjuru Indonesia]]
[[Berkas:Konflik TL 2.jpeg|thumb|Banyak TNI dan/atau POLRI meninggal dunia karena perjuangan mendamaikan RI-TL]]
Pasca jajak pendapat pada tahun 1999, terjadi berbagai peristiwa pelanggaran HAM, kekerasan, penganiayaan dan kerusuhan di [[Timor Timur]]. Hal ini merupakan gambaran dari adanya viktimisasi yang dilakukan oleh [[Indonesia|negara]] terhadap masyarakat [[Timor Timur]].
Berdasarkan laporan dari Komisi Akhir Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor-Leste (CAVR), ditunjukkan beberapa bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Bentuk pelanggaran hak asasi manusia tersebut adalah pemindahan paksa, kelaparan, pembunuhan tidak sah, penahanan sewenang-wenang, kekerasan seksual, pelanggaran hak anak, pelanggaran hukum perang, serangan terhadap orang dan barang sipil, perlakuan buruk terhadap orang tempur musuh, perusakan dan pencurian bangunan dan barang lain, penggunaan senjata ilegal, serta perekrutan paksa.
Metode militer dan pemerintahan yang digunakan pemerintah Indonesia untuk kekerasan dan penganiayaan di Timor Timur ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukan terhadap pemberantasan PKI. Selain itu, penganiayaan yang dilakukan oleh militer atau pihak pemerintah Indonesia bertujuan untuk menjaga kestabilitasan negara.
Baris 91 ⟶ 94:
CAVR memperkirakan bahwa jumlah terbesar pembunuhan tidak sah dan penghilangan terjadi pada tahun 1999 ketika diyakini sedikitnya 1.400 dan kemungkinan sebanyak 2.600 orang dibunuh secara tidak sah atau hilang. Tahun 1975, tahun perang saudara dan invasi Indonesia, dan tahun 1979, akhir dari serangan besar-besaran yang mengakhiri tahap pertama perlawanan terhadap invasi, pembunuhan juga luar biasa tinggi.
==== Pasca Pemungutan Suara ====
Pada tahun 1999 pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantunya melakukan satu kekerasan terkoordinasi dan berkepanjangan yang dirancang untuk menakut-nakuti gerakan pro-kemerdekaan dan menjamin hasil kemenangan pro-Indonesia dalam Konsultasi Rakyat yang diselenggarakan PBB. Ribuan orang sipil ditahan, ratusan ribu dipindahkan secara paksa, dan sedikitnya 1.400 orang dibunuh atau dihilangkan sepanjang tahun tersebut. Mayoritas pelanggaran mematikan terjadi dalam bulan April, sebelum penandatanganan Kesepakatan 5 Mei, dan dalam bulan September-Oktober, setelah pengumuman hasil pemungutan suara (CAVR, 2007).
Bentuk bentuk kekerasan seksual juga terjadi dalam rentan waktu ini. bentuk-bentuk yang dilakukan adalah seperti pemaksaan perempuan untuk melakukan stripping, pelecehan seksual dan melakukan kekerasan seksual terhadap tahanan.
''This misrecognition was combined with popular techniques (such as stripping, sexually abusing, and raphing detainees) that were employed to shame and humiliate victims. Thus, Maria, who had engaged in clandestineactivity, was detained on several occasions. She suffered a variety of tortures including being beaten and burnt and she experienced the miscarriage of her child. Over the course of three months she was placed (along with two other women ) in a toilet-less ‘iron cell’, which was a small, completely dark space surrounded with iron. The three women were stripped naked and continually photographed. These photographs were to be passed and swopped around the Indonesia n military; and much like ‘cigarette cards’, they became tokens of service with in perpetrating units
Kekerasan seksual ini merupakan salah satu bentuk viktimisasi yang terjadi saat konflik di Timor Timur. Perempuan merupakan korban yang mengalami pelecehan seksual. Dalam gambaran diatas, mereka mengalami pelecehan seksual oleh pihak militer Indonesia. Hal ini merupakan gambaran yang mennujukkan bahwa dalam konflik Timor Timur ini terdapat pelanggaran HAM.
==== Akibat Era Reformasi<ref name=KesalahanReformasi>[http://id.scribd.com/doc/252581012/KORBAN-JAJAK-PENDAPAT-DI-TIMOR-TIMUR-1999#scribd Korban Jajak Pendapat di Timor Timur] - Tulisan di Scribd</ref> ====
| |||