Revisi per 6 Desember 2015 10.28 sunting 36.82.126.130 (bicara) Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor ← Revisi sebelumnya		Revisi per 10 Januari 2016 13.04 sunting balikkan 26 Ramadan (bicara \| kontrib) 65 suntingan kTidak ada ringkasan suntingan Revisi selanjutnya →
Baris 1: '''Peraturan Daerah''' adalah [[Peraturan Perundang-undangan di Indonesia\|Peraturan Perundang-undangan]] yang dibentuk oleh [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]] dengan persetujuan bersama Kepala Daerah ([[gubernur]] atau [[bupati]]/[[wali kota]]). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di Provinsi [[Aceh]], Peraturan Daerah dikenal dengan istilah ''[[Qanun]]''. Sementara di Provinsi [[Papua]], dikenal istilah ''[[Peraturan Daerah Khusus]]'' dan ''[[Peraturan Daerah Provinsi]]''. Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan<ref>Pasal 1 angka 7, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Baca juga: [http://peraturandaerah.com/pengertian-peraturan-daerah/ Pengertian Peraturan Daerah]</ref>, sebagai berikut :

Peraturan Daerah (Indonesia): Perbedaan antara revisi