Kamang, Kamang Magek, Kabupaten Agam: Perbedaan antara revisi

[https://nagarikamang.wordpress.com/ Kamang atau Kamang Darussalam] merupakan nama salah satu nagari yang terletak di Luhak[[Kabupaten Agam]]. Secara resmi nagari ini bernama [https://nagarikamang.wordpress.com//?s=lambang+nagari+kamang&search=Lanjut Nagari Kamang Hilir][[Kamang Hilir, Kamang Magek, Agam]] berada di bawah Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam. Terletak sebelah timur laut [[Kota Bukittinggi]] atau berjarak sekitar 12 Km dari kota tersebut. Terletak di kaki Bukit Barisan yang membelah Pulau Sumatera. Secara geografis letak Nagari Kamang membujur sepanjang Bukit Barisan.

Nagari ini merupakan Nagari Nan Ba Ampek Suku dengan menganut Sistem Kelarasan Koto Piliang. Keempat Suku Adat itu ialah, Suku Ampek Ibu, Jambak, Koto, dan Sikumbang. Masing-masing suku memiliki bagian sendiri-sendiri, layaknya di Minangkabau, setiap keluarga seperut memiliki penghulu yang menjadi pemimpin sekaligus wakil mereka di balairung. Dikepalai oleh seorang Penghulu Pucuk yang di Nagari Kamang disebut Basa Nan Barampek.

Saat ini Nagari Kamang terbagi atas 17 Jorong yang berada langsung di bawah Pemerintahan Nagari. Jorong merupakan sistim pemerintahan terendah di Nagari Kamang. Masing-masingDalam jorongPemerintahan memilikiNagari Kepala Jorongsekarang, disampingnagari itudipimpin jugaoleh adaseorang “TuoWali Kampuang”Nagari yaknisebagai orang-orangKepala yangEksekutif, dituakanBadan dalamPermusyawaratan suatuRakyat jorong yang berperan dalam pengambilan keputusanNagari (apakahBPRN) itusebagai menyangkut kehidupan sosialLegislatif, budaya,Kerapatan keagamaan,Adat maupunNagari pemerintahan(KAN) dan pelaksanaanyang berbagaimengurus upacaramengenai perkara adat. Jabatandan Tuososial Kampuang merupakan jabatan tidak resmimasyarakat, berbedadan denganMajlis Kepala Jorong yang diangkat oleh WaliUlama Nagari. Orang-orang(MUNA) yang dianggapmengurusi sebagaiperkara Tuosyara’ Kampuang biasanya orang tua dihormati dalam lingkungan hidup berkampung serta aktif dalam kegiatan kemasyarakatan juga dalam pengetahuan adat danatau agamanyaagama.

Dalam Pemerintahan Nagari sekarang, nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari sebagai Kepala Eksekutif, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) sebagai Legislatif, Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang mengurus mengenai perkara adat dan sosial masyarakat, dan Majlis Ulama Nagari (MUNA) yang mengurusi perkara syara’ atau agama. Sedangkan pada masa dahulu, sebagai mana lazim berlaku di Alam Minangkabau, pemerintahan di nagari di kendalikan oleh sekelompok pengulu yang dipimimpin oleh Basa Nan Barampek yang tergabung dalam Majelis Kerapatan Adat Nagari. Dalam memecahkan segala persoalan yang dihadapi oleh nagari para penghulu selalu melakukan sidang di balai dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Perubahan dalam tata pemerintahan nagari terjadi pada masa Belanda di Minangkabau. Dimana seorang penghulu diangkat oleh Belanda menjadi Penghulu Kepala untuk memimpin sekalian penghulu dalam nagari dan juga rakyat di nagari tersebut. Maka lazimlah penghulu tersebut dipanggil oleh masyarakat dengan panggilan “Angku Palo”.