Papua Nugini: Perbedaan antara revisi

Sebagian besar penduduk menetap di dalam masyarakat tradisional dan menjalankan sistem [[pertanian]] sederhana yang hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Masyarakat dan marga ini memiliki beberapa pengakuan tersirat di dalam kerangka undang-undang dasar negara Papua Nugini. Undang-Undang Dasar Papua Nugini (Pembukaan 5(4)) menyatakan harapan bagi ''kampung dan komunitas tradisional untuk tetap menjadi satuan kemasyarakatan yang lestari di Papua Nugini'',<ref>{{cite web | title=Constitution of Independent State of Papua New Guinea (consol. to amendment #22) | work=Pacific Islands Legal Information Institute | url=http://www.paclii.org/pg/legis/consol_act/cotisopng534/ | accessdate= 2005-07-16}}</ref> dan untuk langkah-langkah aktif yang diambil untuk melestarikannya. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nugini telah memberlakukan beberapa undang-undang di mana sejenis "[[Tanah ulayat]]" diakui, artinya bahwa tanah-tanah tradisional [[pribumi]] memiliki beberapa landasan hukum untuk memproteksi diri dari campur tangan kaum pendatang yang bertindak berlebihan. Tanah ulayat ini disebutkan melingkupi sebagian besar tanah yang dapat digunakan di negara ini (sekitar 97% seluruh daratan);<ref>{{cite web | title=Customary Land Tenure in Papua New Guinea: Status and Prospects | author=Lynne Armitage |publisher=Queensland University of Technology | url=http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00001043/00/armitage.pdf |format=PDF |accessdate= 2005-07-15}}</ref> tanah yang dapat diolah oleh kaum pendatang bisa saja berupa milik perseorangan di bawah syarat pinjamanpinzaman dari negara atau tanah milik pemerintah.

Mantan Perdana Menteri Sir [[Mekere Morauta]] berupaya untuk meletakkan kembali kesatuan perlembagaan negara, memantapkan mata uang kina, meletakkan kembali kemantapan anggaran nasional, memprivatisasi perusahaan-perusahaan umum yang dirasa cocok, dan memastikan kelestarian perdamaian Bougainville setelah tercapainya perjanjian 1997 yang mengakhiri ketegangan kaum separatis Bougainville. Pemerintah Morauta mencapai kejayaan ketika menarik dukungan internasional, khususnya mendapat dukungan dari [[International Monetary Fund|IMF]] dan [[World Bank|Bank Dunia]] demi mengamankan pinjamanpinzaman bantuan pembangunan. Tantangan yang cukup hebat dihadapi oleh Perdana Menteri Sir [[Michael Somare]], termasuk upaya memperkuat kepercayaan penanam modal, melanjutkan upaya privatisasi aset-aset pemerintah, dan memelihara dukungan dari anggota Parlemen.

Pada Maret 2006, Komisi PBB untuk Kebijakan Pembangunan menyeru agar status Papua Nugini sebagai negara berkembang diturunkan menjadi negara terbelakang karena kemandekan sosial dan ekonomi yang mulur.<ref>{{cite web|url=http://www.un.org/esa/policy/devplan/cdppublications/2006cdpreport_3.pdf|page=29|format=PDF|title=Overcoming economic vulnerability and creating employment|chapter=Review of the status of least-developed countries|publisher=Committee for Development Policy|date=2006-03-20|accessdate=2008-12-24}}</ref> Tetapi, sebuah penilaian yang dilakukan [[IMF]] pada penghujung 2008 menemukan bahwa "paduan antara kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, dan tingginya harga ekspor barang tambang dunia, telah mendukung mengambangnya pertumbuhan ekonomi dan memantapnya ekonomi makro terbaru Papua Nugini. Pertumbuhan PDB sejati, pada lebih dari 6% pada tahun 2007, berlandasan luas dan diharapkan terus menguat pada 2008." <ref> http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2008/pr08107.htm "Pernyataan Misi IMF pada Simpulan Kunjungan Duta ke Papua Nugini"</ref>

Hanya kira-kira 3% tanah Papua Nugini dimiliki oleh perseorangan; itupun merupakan pinjamanpinzaman dari negara untuk masa pakai 99 tahun, selebihnya adalah milik negara. Secara virtual, tidak ada sebutan untuk penguasaan/pemilikan yang bebas; kepemilikan yang hanya sedikit itu secara otomatis dialihkan statusnya menjadi PinjamanPinzaman Negara ketika mereka dipindahtangankan dari pemasok ke pembeli. Tanah yang tidak dijual ke pihak asing dimiliki oleh pemilik tanah ulayat di bawah sebutan adat. Sifat yang persis dari [[seisin]] berupa-rupa dari satu budaya ke budaya lainnya. Banyak penulis yang menggambarkan tanah sebagai sesuatu yang berada dalam kepemilikan komunitas dari marga-marga tradisional; tetapi, pengkajian yang lebih saksama biasanya menunjukkan bahwa bagian terkecil dari kepemilikan tanah yang tidak dapat dibagi-bagi lagi itu dikuasai oleh kepala/tetua keluarga besar peseorangan dan anak-cucunya, atau keturunan mereka jika mereka baru saja meninggal dunia. Inilah kepentingan yang mendesak karena masalah pembangunan ekonomi mempertimbangkan keanggotaan kelompok pemilik tanah ulayat dan para pewarisnya. Sengketa antarperusahaan pertambangan dan kehutanan dengan kelompok pemilik tanah seringkali terpicu pada hal-hal apakah perusahaan-perusahaan itu memasuki hubungan ikatan kontrak atas penggunaan tanah dengan pemilik sejatinya. Hak milik perseorangan — biasanya tanah — tidak dapat ditentukan atas dasar kehendak; ia hanya dapat diwariskan menurut adat masyarakat secara turun-temurun.

Pada tahun 2004, pengeluaran publik senilai 3% dari PDB, sedangkan pengeluaran swasta senilai 0,6% dari PDB.<ref name="hdrstats.undp.org">http://hdrstats.undp.org/en/countries/data_sheets/cty_ds_PNG.html</ref> Papua Nugini memiliki insiden HIV dan AIDS tertinggi di kawasan Pasifik dan merupakan negara keempat di Asia Pasifik yang memenuhi kriteria wabah HIV/AIDS yang diperumum.<ref>{{cite web | title=HIV/AIDS in Papua New Guinea | work= Australia's Aid Program (AusAID) | url=http://www.ausaid.gov.au/country/png/hivaids.cfm | accessdate= 2005-12-16}}</ref> Rendahnya kepedulian terhadap HIV/AIDS adalah masalah pokok, khususnya di pedesaan. Pada awal dasawarsa 2000-an, hanya ada 5 dokter per 100.000 penduduk.<ref>http:// name="hdrstats.undp.org"/en/countries/data_sheets/cty_ds_PNG.html</ref>

Agama tradisional, seperti [[Korowai]], seringkali [[animisme]]. Beberapa juga cenderung memiliki unsur [[penyembahan leluhur]], meskipun pada umumnya adalah dugaan yang memberikan keanekaragaman yang ekstrem di masyarakat Melanesia. Adalah lazim di antara suku-suku tradisional berupa keyakinan terhadap ''masalai'', atau roh jahat, yang dipersalahkan sebagai "meracuni" rakyat, menyebabkan malapetaka dan maut, dan praktik [[Puri Puri]] di dataran tinggi.<ref name=FourCorners_Amazon_entry> {{cite web|url=http://www.amazon.com/Four-Corners-Journey-Heart-Guinea/dp/0792274172/ref=pd_bxgy_b_img_b |title=Amazon.com listing for the "Four Corners: A Journey into the Heart of Papua New Guinea" }}</ref><ref name=FourCornersWeb>{{cite web |url=http://www.kirasalak.com/FourCorners.html |title=Nonfiction book "Four Corners: A Journey into the Heart of Papua New Guinea" |last=Salak |first=Kira }}</ref>

{{commonsCommons category|Category:Papua New Guinea|Papua Nugini}}