Revisi per 17 Agustus 2014 13.24 sunting Rotlink (bicara \| kontrib) 5.570 suntingan k fixing dead links ← Revisi sebelumnya		Revisi per 15 Maret 2016 16.58 sunting balikkan Wagino Bot (bicara \| kontrib) Bot 4.157.822 suntingan k →Interpretasi: minor cosmetic change Revisi selanjutnya →
Baris 26: == Interpretasi == [[Berkas:Japanese sailors jmsdf.jpg\|thumb\|Para pelaut [[Angkatan Laut Bela Diri Jepang]], salah satu kekuatan militer ''[[de facto]]'' yang seolah-olah diizinkan oleh Pasal 9.]] Semasa [[Perang Dingin]], mulai timbul keinginan dari pasukan pendudukan Amerika Serikat agar Jepang dapat mengambil peran militer yang lebih aktif dalam perjuangan melawan [[komunisme]].<ref>{{cite book \| last = Hayes \| first = Louis D. \| authorlink = \| coauthors = \| title = Japan and the Security of Asia \| publisher = Lexington Books \| year = 2001 \| location = \| pages = 81–82 \| url = http://www.google.com/books?id=AhTEqHLjQLgC&pg=PA81&dq=article+9+communism+Japan&sig=wkhP91rdSEYZACHhXjr5R3MtlUI#PPA81,M1 \| doi = \| id = \| isbn = }}</ref> Menyusul pecahnya [[Perang Korea ]]pada tahun 1950, Divisi Infanteri ke-24 Amerika Serikat ditarik keluar Jepang dan dikirimkan bertempur di garis depan Korea, sehingga menyebabkan Jepang menjadi tanpa perlindungan bersenjata. MacArthur kemudian memerintahkan pembentukan Polisi Cadangan Nasional (''Keisatsu yobitai'', ''National Police Reserve'') berkekuatan 75.000 orang untuk menjaga ketertiban umum di Jepang dan menangkal setiap peluang serangan dari luar. Pembentukannya dilakukan di bawah pimpinan Kolonel [[Frank Kowalski]] dari Angkatan Darat Amerika Serikat (belakangan ia menjadi anggota Kongres AS) dengan menggunakan surplus peralatan Angkatan Darat. Untuk menghindari kemungkinan pelanggaran konstitusional, barang-barang militer diberi nama sipil: tank, misalnya, diberi nama "kendaraan khusus".<ref name=auer>James E. Auer, "Article Nine of Japan's Constitution: From Renunciation of Armed Force 'Forever' to the Third Largest Defense Budget in the World," ''Law and Contemporary Problems'' 53 (1990).</ref> Shigesaburo Suzuki, seorang pemimpin [[Partai Sosialis Jepang]] (JSP), mengajukan tuntutan di [[Mahkamah Agung Jepang]] untuk menyatakan pembentukan Polisi Cadangan Nasional sebagai tindakan yang inkonstitusional, namun kasusnya ditolak oleh majelis besar karena dianggap kurang relevan.<ref>6 Minshu 783 (8 Oktober 1950).</ref>

Pasal 9 Konstitusi Jepang: Perbedaan antara revisi