Ade Komarudin: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Menolak 11 perubahan teks terakhir dan mengembalikan revisi 10710216 oleh Achmadmaulanaibr |
Latar Belakang Keluarga, Pendidikan, Karier Politik, Karya Tulis. |
||
Baris 36:
Ade Komarudin selanjutnya memimpin SOSKI dibantu seorang wakil ketua umum, yakni [[Ria Ru-mata Aritonang]], serta 22 orang ketua. Sekjen dijabat [[Lawrence Siburian]] dengan 23 wakil sekjen, serta bendahara umum dijabat [[Melchias M Mekkeng]] yang dibantu 23 wakil bendahara umum. Kepengurusan itu juga dilengkapi 22 departemen. Dengan demikian, total pengurus sebanyak 150 orang. Pelantikan Ade beserta jajarannya sendiri dilakukan pada tanggal 25 Juni 2010 dan dilakukan pendiri SOKSI Prof. [[Suhardiman]] yang didampingi Ketua Umum DPP Partai Golkar pada saat itu, [[Aburizal Bakrie]].
== Latarbelakang dan Keluarga ==
Ade Komarudin lahir di Purwakarta, Jawa Barat 20 Mei 1965 dari pasangan Thoha Mukhtar dan Nurhayati. Kedua orang tuanya merupakan petani di sebuah desa kecil di Purwakarta. Ia menikah dengan Netty Marliza, SH.
Dari pernikahan tersebut mereka dikarunai dua anak perempuan yaitu Puteri Anetta Komarudin (lahir 21 Agustus 1993) dan Benazir Maharani Komarudin Puteri (lahir 21 Mei 1996) serta satu anak laki-laki yaitu Khalfani Mangkubuwana Komarudin Putera (lahir 7 Juli 2004). Puteri menyelesaikan pendidikan di University of Melbourne dan lulus tahun 2015.
== Pendidikan ==
# SDN Cempaka III, Purwakarta (1997)
# SMPN Cempaka, Purwakarta (1981)
# SMAN II Purwakarta (1984)
# Universitas Islam Negeri Jakarta (1990)
# S2 Uiversitas Indonesia Jurusan Ilmu Politik (1993-tidak tamat)
# S2 Universitas Padjadjaran Fakultas Hukum (2007)
# S3 Universitas Padjadjaran Fakultas Hukum (2012)
== Aktivitas Organisasi ==
Jiwa kepemimpinan Ade Komarudin sudah terasah sejak di bangku sekolah. Ia pernah menjadi ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah atau OSIS ditingkat SMP dan SMA. Pada tahun 1988, Ade Komarudin menjadi ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Ciputat.
Kariernya berlanjut setelah pada tahun 1989 diangkat menjadi salah satu ketua di PB HMI. Setelah menyelesaikan tugas di PB HMI, pada tahun 1993, Ade Komarudin ditunjuk menjadi Wakil Sekretaris Jenderal di dua organisasi berbeda secara bersamaa yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Angkatan Muda pembaharuan Indonesia (AMPI). Pada tahun 2003, Ade Komarudin mulai masuk ke politik dengan menjadi Ketua Pokja Politik DPP Partai Golkar.
'''Ringkasan Aktivitas Organisasi'''
# Ketua/Pratama Gerakan Pramuka SDN Campaka III, Purwakarta Tahun 1976 -1977
# Ketua Umum Osis SMPN Campaka, Purwakarta Tahun 1980 -1981
# Ketua/Pratama Gerakan Pramuka SMPN Campaka, Tahun 1980 -1981
# Ketua Umum Osis SMAN II, Purwakarta Tahun 1983 -1984
# Ketua/Pradana Gerakan Pramuka SMAN II, Purwakarta Tahun 1983 -1984
# Ketua Kelompok Studi "Respondeo" Ciputat 1984 – 1988
# Ketua HMI Cabang Ciputat Tahun 1988 – 1989
# Ketua PB HMI Tahun 1989 -1990
# Wakil Sekjen DPP KNPI Tahun 1993 -1998
# Wakil Sekjen DPP AMPI Tahun 1993 -1998
# Ketua Pokja Politik DPP Partai Golkar Tahun 2003 – 2004
# Ketua Bidang Cendekiawan DPP SOKSI Tahun 2005 – 2010
# Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup DPP Partai Golkar Tahun 2009 – 2011
# Ketua Umum Depinas SOKSI Periode 2010 sampai Sekarang
# Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten Tahun 2011 – Sekarang
== Karier Politik ==
Pada pemilu 1997, Ade Komarudin terpilih untuk pertama kali sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar. Fraksi Partai Golkar menempatkannya sebagai anggota Komisi V yang membidangi industri perdagangan, koperasi dan usaha kecil serta pembinaan BUMN, sub minyak dan gas bumi.
Pada pemilu tahun 1999, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI untuk kedua kalinya. Karier politiknya semakin menanjak setelah menjadi anggota DPR RI. Pada tahun 1999, Ade Komarudin ditunjuk sebagai Wakil Sekretaris Bidang Umum Fraksi Partai Golkar. Pada tahun 2003, ia kembali diberi jabatan sebagai Wakil Sekretaris Bidang Umum Fraksi Partai Golkar. Pada tahun 2009, Ade Komarudin ditunjuk sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar mendampingi Setya Novanto yang ditunjuk sebagai Ketua Fraksi. Tahun 2014, Ade Komarudin ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar.
Pada tanggal 16 Desember 2015, Setya Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR RI setelah terlibat dalam kasus permintaan saham PT Freeport Indonesia. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menunjuk Ade Komarudin sebagai Ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto.
'''Ringkasan Karier'''
# Anggota Komisi V Bidang Industri Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil, Pembinaan BUMN, Sub Minyak dan Gas Bumi, Tahun 1997 -1999
# Anggota Komisi V Bidang Industri Perdagangan, Investasi, Pembinaan BUMN, Koperasi dan Usaha Kecil, Tahun 1999 -2004
# Wakil Sekretaris Bidang Umum Fraksi Partai Golkar, Tahun 1999 -2003
# Wakil Ketua Fraksi Bidang Umum Fraksi Partai Golkar, Tahun 2003 -2004
# Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Bidang Industri Perdagangan, Investasi, Pembinaan BUMN, Koperasi dan Usaha Kecil, Tahun 2004 -2005
# Anggota Komisi XI DPR-RI, Bidang Keuangan/Perbankan, Perencanaan/ Pengawasan Pembangunan dan BUMN, Tahun 2005 – sekarang
# Ketua Pusat Studi Hukum dan Pembangunan, Tahun 2007 – sekarang
# Ketua Badan Pengembangan Kelompok Profesi Masyarakat, Tahun 2007 – 2009
# Ketua Badan Pengembangan Kelompok Masyarakat Tahun 2007 – 2009
# Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR-RI Tahun 2009 – 2014
# Ketua Fraksi Partai Golkar DPR-RI Tahun 2014 – 2016
# Ketua DPR RI Tahun 2016 – 2019
== Pemikiran dan Kebijakan ==
Pada tahun 2014, Ade Komarudin menerbitkan buku “Politik Hukum Integratif UMKM”. Dalam buku tersebut, Ade Komarudin menuliskan beberapa pemikirannya tentang perlindungan UMKM di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah:
'''Politik Hukum Integratif (Perlindungan UMKM).'''
Perlu sebuah arsitektur politik hukum UMKM nasional (''umbrella legislation'') yang terintegrasi dan tidak tumpang tindih agar UMKM mempunyai kesetaraan dengan pelaku usaha besar dan BUMN (''same level of playing field'').
'''Pembentukan Komisi (''Presidential Commission'') atau Dewan Nasional UMKM.'''
Untuk melindungi UMKM, selain diperlukan politik hukum integratif, juga diperlukan sebuah lembaga berupa Komisi Kepresidenan (''Presidential Commission'') atau pun Dewan Nasional UMKM.
Setelah resmi dilantik sebagai Ketua DPR RI, Ade Komarudin langsung mengeluarkan beberapa kebijakan penting. Beberapa diantaranya adalah pemotongan masa rese DPR dari 1,5 bulan menjadi 17 hari. Pemotongan masa reses anggota DPR RI bertujuan untuk mempercepat pembahasan Undang-Undang sehingga DPR RI mampu merealisasikan target prolegnas yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Selain itu, Ade Komarudin juga mengurangi kunjungan anggota DPR RI. Ade Komarudin memutuskan dari semua komisi dan alat kelengkapan dewan diputuskan hanya diperkenanan satu kali saja melakukan kunjungan kerja untuk pengawasan atau studi banding ke luar negeri, kecuali alat kelengkapan dewan yang terkait dengan parlemen internasional yakni Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP). Pemangkasan kunjungan anggota DPR ke luar negeri berhasil menghemat anggaran negara sebesar Rp.139 miliar per tahun.
== Karya Tulis ==
# Buku HMI Menjawab Tantangan Zaman, Tahun 1990
# Buku Biografi Prof. Suhardiman, "Kupersembahkan Kepada Pengadilan Sejarah"
# Buku Biografi Ratjih Natawidjaya, "Anak Guru dari Sumedang"
# Artikel Tentang Politik, Sosial, Keagamaan, dan Ekonomi di beberapa media massa.
# Komik Koboy Senayan "Biografi Ade Komarudin" Tahun 2014
# Buku Politik Hukum Integratif UMKM Tahun 2014
== Rujukan ==
| |||