Hak jawab: Perbedaan antara revisi

Selain telah diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, hak jawab juga merupakan bagian dari [[Kode etik jurnalistik]] yang harus dipatuhi oleh semua [[Wartawan| wartawa<nowiki/>n ]] <nowiki/>dan perusahaan media.<ref name="uu"/> Berdasarkan pasal 5, sebuah pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan [[opini]] dengan menghormati [[norma]]-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.<ref name="pasal 5"/> Berdasarkan hal itu pula, pers dan wartawan wajib melayani [[hak koreksi]] dan hak jawab secara proporsional.<ref name="pasal 5"/><ref name="pasal 11"/>

|author = Andri|year = |month = |title = Apakah Pekerja Pers Bisa Dipidana dalam Membuat Berita?|journal = |volume = |issue = |pages = |doi = |id = |url = http://m.padek.co/detail.php?news=11568|publisher = Padang Ekpress|format = |accessdate = 25-Februari-2015}}</ref> Kedua bidang tersebut adalah penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang [[redaksi]].<ref name="hukum"/><ref name="padak"/> Mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh [[wartawan]] diambil alih oleh perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab itu.<ref name="hukum"/><ref name="padak"/> Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 [[Undang-undang Pers]] yang mengatakan bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan.<ref name="hukum"/><ref name="padak"/> Hak jawab dan [[Hak koreksi]] tersebut merupakan kewajiban koreksi para pelaku pers sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 13 UU Pers.<ref name="hukum" /><ref name="padak" />

Pelapor yang merasa dirugikan nama baiknya akibat pemberitaan itu harus memberikan data atau fakta yang dimaksudkan sebagai bukti bantahan atau sanggahan pemberitaan itu tidak benar.<ref name="hinca"/> Implementasi pelaksanaan Hak Jawab tersebut dapat dilihat pada Pasal 10 Peraturan [[Dewan Pers]] Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang [[Kode etik jurnalistik]].<ref name="hinca"/> Dalam peraturan Dewan Pers tentang Kode etik jurnalistik yang telah diperbaharui, menyatakan bahwa [[wartawan]] Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.<ref name="hinca"/>

Selain itu, pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers.<ref name="hinca"/> Hal itu disebutkan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 1999 pasal 15 ayat 2.<ref name="hinca"/><ref name="pasal 15"/> Salah satu fungsi [[Dewan Pers]] adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.<ref name="hinca"/>

* [[Dewan Pers]]

* [[Kode etik jurnalistik]]

* [[Hak koreksi]]

* [[Undang-undang pers]]

[[Kategori: Media massa Indonesia]]