Pelacuran di Indonesia: Perbedaan antara revisi

== Penyebab ==

Salah satu alasan utama untuk seorang pelacur untuk memasuki bisnis adalah daya tarik untuk mendapatkan uang secara cepat, The Jakarta Post melaporkan bahwa pelacur kelas atas di Jakarta bisa mendapatkan Rp 15 juta -. Rp 30 juta (USD 1.755 untuk 3.510) per bulan. Rata-rata para pelacur ini mampu menghasilkan uang lebih dari Rp 3 juta untuk setiap sesi layanan mereka. Namun bagian terbesar dari jumlah merekayang memasuki dunia prostitusi dengan alasan uang datang dari masyarakat kelas menengah dan keluarga miskin.{{sfn|Tampubolon 2010-11-23, Quick money}}

Penyebab utama lainnya adalah adanya pola pemaksaan dan penipuan, dimana para perempuan muda dari pedesaan dan kota-kota kecil ditawarkan peluang kerja di kota-kota besar. Namun sesampainya dikota para perempuan ini diperkosa dan dipaksa untuk melacurkan diri sementara menghasilkan uang bagi mucikari mereka.{{sfn|Gunawan 2006-05-23, Teen escapes}} Sering pula para orang tua menawarkan anak-anak perempuan mereka kepada mucikari agar memperoleh uang. Berdasarkan laporan [[Organisasi Buruh Internasional]] (ILO) bahwa sekitar 70 persen dari pelacur anak Indonesia dibawa oleh keluarga dekat atau teman-teman ke dalam dunia prostitusi.{{sfn|The Jakarta Post 2005-07-25, Child prostitutes}}

== Sejarah ==

Selama periode awal kolonial Belanda, pria Eropa yang hendak memperoleh kepuasan seksual mulai mempekerjakan pelacur atau selir yang berasal dari wanita lokal. Para perempuan lokal dengan senang hati melakoni aksi prostitusi ini demi termotivasi oleh masalah finansial, bahkan tak jarang ada keluarga, yang mengajukan anak perempuan mereka untuk dilacurkan. Aturan tentang larangan pernikahan antar ras oleh penguasa kolonial membuat praktekpraktik prostitusi adalah hal yang paling bisa diterima oleh para pemimpin Belanda.{{sfn|Jones|Sulistyaningsih|Hull|1998|pp=29-30}}

Pada awal tahun 1800-an praktekpraktik prostitusi mulai meluas, ketika itu jumlah selir dipelihara oleh tentara Kerajaan Hindia Belanda dan pejabat pemerintah menurun. Sementara perpindahan laki-laki pribumi meninggalkan istri dan keluarga mereka untuk mencari pekerjaan di daerah lain juga memberikan kontribusi besar bagi maraknya praktekpraktik prostitusi pada masa itu.{{sfn|Cribb|Kahin|2004|p=357}} Pada tahun 1852 pemerintah kolonial mulai membutuhkan pemeriksaan kesehatan secara teratur pelacur untuk memeriksa [[sifilis]] dan penyakit kelamin lainnya. Para pelacur juga diharuskan membawa kartu identitas pekerjaan mereka, meskipun kebijakan ini tidak berhasil menekan angka pertumbuhan prostitusi yang meningkat secara dramatis selama periode pembangunan yang berlangsung secara luas hingga akhir 1800.{{sfn|Jones|Sulistyaningsih|Hull|1998|pp=30-32}}

== Prostitusi di Jakarta ==

[[Batavia]] adalah nama kota Jakarta pada masa kolonial, di Batavia praktekpraktik prostitusi telah berlangsung secara masif pada masa [[VOC]]. Para penduduk Betawi menyebutkan para perempuan pelaku prostitusi sebagai ''Cabo'' yang diadaptasi dari bahasa Cina ''Caibo''. Lokalisasi untuk para cabo ini bisa ditemukan disekitaran hotel dan kawasan niaga. Pada sebuah lokasi prostitusi elit di Batavia para perempuan didatangkan secara khusus oleh mucikari mereka dari [[Makau]]. Prostitusi untuk kalangan rendahan biasa ditemukan di kawasan Glodok dan Mangga Besar, dimana para penduduk kota mengenali penyakit sifilis yang timbul akibat prostitusi itu sebagai penyakit mangga.<ref>http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/190/Cabo</ref>

Setelah kemerdekaan Indonesia praktekpraktik prostitusi di Jakarta juga masih marak ditemukan. Hingga tahun 1950 di daerah Petojo banyak terdapat kompleks lokalisasi tak resmi prostitusi, meski melewati banyak proses penertiban oleh pemerintah kota hal ini masih tetap ditemukan hingga awal tahun 1980-an.<ref>http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/190/Cabo</ref>. Pada periode 1970-an riwayat prostitusi di Jakarta berlangsung dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Gubernur DKI Jakarta, [[Ali Sadikin]] yang terinspirasi dari lokalisasi prostitusi di kota [[Bangkok]] mulai menerapkan kebijakan melokalisasi prostitusi ini dalam satu wilayah agar mudah terpantau. Melalui beberapa surat keputusan Gubernur pada tahun 1970 menginstruksikan para walikota untuk menertibkan prostitusi yang berlangsung secara liar. Para mucikari yang melakukan usaha prostitusi diperintahkan untuk menempati kawasan baru khusus prostitusi di Kramat Tunggak. Pada sejarah puncaknya pada periode 1980 hingga 1990-an komplek lokalisasi Kramat Tunggak yang berdiri diatas tanah negara seluas 11,5 ha ini diisi oleh ratusan mucikari yang mempekerjakan ribuan perempuan pekerja seks komersial. Lokalisasi prostitusi terbesar di Jakarta ini akhirnya secara resmi ditutup oleh pemerintah DKI pada penghujung tahun 1999.<ref>http://historia.id/modern/prostitusi-di-jakarta-sejak-zaman-ali-sadikin-sampai-ahok</ref>

== Prostitusi di Bangka Belitung ==

== Prostitusi di Jawa Barat ==

== Prostitusi di Sulawesi Selatan ==

== Referensi ==

== Pranala luar ==

* [https://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1290 Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, SEKILAS SEJARAH PELACURAN DI INDONESIA, 24 Mei 2011]]