Dari garis ayahnya, Natsir masih merupakan cucu dari tokoh adat mendiang alm. ''Hamjah Ibn Thaib Ardan,'' Panglima Perang Angkatan Darat Kesultanan Tidore dengan jabatan ''Kapita Kie'' (Setara dengan Panglima tinggi / 1 dari 2 pangkat tinggi militer di Kesultanan Tidore selain ''Kapita Lau'' / Panglima angkatan laut)''.'' Kakeknya merupakan tokoh militer dan imam agama yang sangat dihormati di kalangan masyarakat dan adat atas riwayatpengabdian jasadan pengabdiannyajasanya di Kesultanan Tidore yang terbilang cukup panjang, beliau menjabat sebagai panglima perang di 3 (tiga) masa generasi kekuasaan yang berbeda, yakni sejak masa pemerintahan Sultan Tidore ke-35 ''Achmad Fatahuddin Alting'' (Masa kuasa 1892-1894 Masehi), Sultan Tidore ke-36 ''Achmad Kawiyuddin Alting'' (Masa kuasa 1894-1906 Masehi), dan Sultan Tidore ke-37 ''Zainal Abidin Syah'' yang juga adalah Gubernur pertama Irian Barat pertama dalam sejarah NKRI (Masa kuasa 1947-1967 Masehi). Kakeknya pernah ditugaskan menerima rombongan kepresidenan Republik Indonesia (Presiden Ir.Soekarno beserta ibu Fatmawati) kala tiba di Tidore menjadi tamu kehormatan Kesultanan di pelantikan adat Sultan Tidore ke-37 ''Zainal Abidin Syah'' di Limau Timore (Soa Sio) pada tanggal 27 Februari tahun 1947. Kakeknya turut pula andil di bidang hukum tata negara sebagai tim perumus konstitusi Kesultanan Tidore (''Peraturan Kie Se Kolano)'' pada tahun 1868. <ref>Irham Rosyidi, S.H., M.H. ''SEJARAH HUKUM'' ''; “Eksplorasi Nilai, Asas, dan Konsep dalam Dinamika Ketatanegaraan Kesultanan Tidore”''</ref>
==== Memilih jalur Birokrasi Pemerintahan ====
Meskipun Natsir memiliki latar belakang adat dan peluang dalam kedudukan politik di birokrasi Kesultanan Tidore, Natsir lebih memilih menetap di Ternate (Sebagai PNS) dan menyerahkan semua urusan 'fungsionalisme marga adat' pada keluarga besarnya di Soa Sio, di Tidore.
