Kriteria Kopenhagen: Perbedaan antara revisi

{{refimprove|date=August 2010}}

{{legend|#86fdf1|Kandidat: [[Kroasia]], [[Islandia]], [[Republik Makedonia|Makedonia]], [[Montenegro]], [[Serbia]] dan [[Turki]]}}

{{legend|#b5e61d|Pendaftar: [[Albania]]}}

Sebagian besar elemen ini telah diklarifikasi dalam satu dasawarsa terakhir oleh [[undang-undang]] [[Dewan Eropa]], [[Komisi Eropa]] dan [[Parlemen Eropa]], serta [[hukum kasus]] [[Mahkamah Eropa]] dan [[Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa]]. Tetapi, kadang muncul penafsiran yang sedikit berbeda dari sudut pandang negara-negara anggota

 

Selama negosiasi dengan masing-masing negara anggota, tahapan menuju pencapaian kriteria Kopenhagen dipantau secara rutin. Melalui dasar tersebut, keputusan dibuat mengenai apakah dan kapan suatu negara harus bergabung, atau tindakan apa yang perlu diambil sebelum memungkinkan penggabungan dengan Uni Eropa.

 

Meski negara non-Eropa tidak dianggap layak menjadi anggota, mereka bisa menikmati berbagai tingkat integrasi dengan UE yang ditetapkan oleh perjanjian-perjanjian internasional. Kapasitas umum komunitas dan negara anggota untuk mencapai persetujuan asosiasi dengan negara dunia ketiga sedang dikembangkan. Selain itu, kerangka kerja spesifik untuk integrasi dengan negara dunia ketiga mulai bermunculan—termasuk [[Kebijakan Lingkungan Eropa]] (ENP). Kebijakan ini menggantikan [[Konferensi Barcelona|proses Barcelona]] yang sebelumnya menyediakan kerangka kerja untuk hubungan UE dengan tetangga Mediteranianya di [[Afrika]] dan [[Timur Tengah]]. ENP berbeda dengan [[Proses Stabilisasi dan Asosiasi]] di Balkan Barat atau [[Wilayah Ekonomi Eropa]]. [[Rusia]] tidak masuk dalam cakupan ENP, namun memiliki kerangka kerja terpisah. Kebijakan Lingkungan Eropa dapat ditafsirkan sebagai penetapan perbatasan Uni untuk masa depan. Cara lain UE dalam berintegrasi dengan negara-negara tetangganya adalah melalui [[Uni Mediterania]], yang terdiri dari negara-negara UE dan negara lain yang berbatasan dengan [[Laut Mediterania]].

 

Pemerintahan [[demokrasi|demokratis]] yang berfungsi mensyaratkan agar semua [[warga negara]] bisa berpartisipasi, atas asas setara, dalam pembuatan keputusan politik di setiap tingkat pemerintahan, mulai dari kotamadya setempat hingga tingkat nasional. Selain itu, perlu pula diadakannya [[pemilihan umum]] yang bebas dengan [[kotak suara rahasia]], hak mendirikan [[partai politik]] tanpa gangguan dari negara, akses [[penerbitan|pers]] bebas yang adil dan setara, organisasi [[serikat dagang]] bebas, kebebasan berpendapat, dan kekuasaan eksekutif yang dibatasi hukum dan memungkinkan akses bebas kepada hakim yang bukan berasal dari golongan eksekutif.

 

[[Aturan hukum]] menegaskan bahwa otoritas pemerintah hanya bisa dilaksanakan sesuai hukum tertulis, yang diadopsi melalui prosedur tetap. Prinsipnya ditujukan sebagai pelindung terhadap aturan arbitrase dalam kasus-kasus perorangan.

 

[[Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal]] [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] dianggap sebagai perumusan hak asasi manusia paling tinggi, meski kurang memiliki mekanisme penegakan [[Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa]] yang lebih efektif. Persyaratan untuk sejajar dengan perumusan ini memaksa beberapa negara{{Citation needed|reason=Which nations?|date=July 2009}} yang baru saja bergabung dengan UE untuk memberlakukan perubahan besar dalam undang-undang mereka, pelayanan publik dan sistem hukum. Banyak perubahan tersebut mencakup perlakuan etnis dan kaum minoritas beragama, atau penghapusan celah perlakuan antara faksi-faksi politik.

 

* [[Jerman]]: 'orang Denmark berkewarganegaraan Jerman dan anggota masyarakat Sorbia ([[Lusatia]] [[Sorbia]]) dengan kewarganegaraan Jerman, kelompok etnis yang sejak dulu menetap di Jerman, bangsa Frisia berkewarganegaraan Jerman dan bangsa Sinti dan Roma berkewarganegaraan Jerman';

* [[Slovenia]]: 'Minoritas Nasional Italia dan Hongaria'

* [[Britania Raya]]: Minoritas Cornish di Cornwall dan Nasionalis dan Republikan Irlandia di Irlandia Utara.

* [[Austria]]: bangsa Serbia, Kroasia, Slovenia, Hongaria, Ceko, Slovak, Roma, dan Sinti.

Banyak negara penandatangan lain hanya menyatakan bahwa mereka tidak punya kaum minoritas nasional sebagaimana yang telah ditetapkan.

 

Kriteria ekonomi secara luar mensyaratkan agar negara-negara kandidat memiliki [[ekonomi pasar]] yang berfungsi dan produsen mereka mampu menghadapi tekanan kompetitif dan kekuatan pasar di Uni Eropa. [[Kriteria pergeseran euro]] dan [[Mekanisme Nilai Tukar Eropa]] telah digunakan untuk mempersiapkan negara-negara yang bergabung dengan [[Zona Euro]], baik anggota pendiri maupun non-pendiri.

 

Terakhir, dan secara teknis di luar kriteria Kopenhagen, ada persyaratan lanjutan bahwa semua anggota prospektif harus memberlakukan undang-undang agar hukum mereka sejajar dengan badan hukum Eropa yang dikembangkan sepanjang sejarah Uni, yang dikenal sebagai ''[[acquis communautaire]]''. Dalam mempersiapkan penggabungannya, acquis dibagi menjadi beberapa bab, masing-masing bab menangani wilayah kebijakan yang berbeda. Untuk proses [[Perluasan Uni Eropa|perluasan]] kelima yang diakhiri dengan [[perluasan Uni Eropa 2007|masuknya Bulgaria dan Rumania pada tahun 2007]], terdapat 31 bab. Untuk perbincangan dengan [[Penggabungan Kroasia dengan Uni Eropa|Kroasia]], [[Penggabungan Turki dengan Uni Eropa|Turki]], dan [[Penggabungan Islandia dengan Uni Eropa|Islandia]], acquis dibagi lagi menjadi 35 bab.

 

{{reflist}}

 

* [http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/criteria/index_en.htm EU site on membership criteria and accession preparation]