Universitas PGRI Madiun: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: VisualEditor menghilangkan referensi [ * ] |
|||
Baris 11:
== Sejarah ==
Berdirinya IKIP PGRI MADIUN tidak lepas dari sejarah perguruan tinggi di Madiun. Pada tahun 1960-an, IKIP Negeri Malang membuka cabang di Madiun yang dikenal dengan nama IKIP Negeri Malang Cabang Madiun. IKIP Negeri Malang Cabang Madiun ini berkembang cukup baik, namun karena ada sesuatu hal pada tahun 1968 ditutup. Para dosennya ada yang kembali ke Malang dan ada yang memilih tetap di Madiun.
Para dosen IKIP Negeri Malang yang tetap di Madiun berinisiatif untuk mendirikan perguruan tinggi di Madiun, yaitu Drs. Mudjiono dan Drs. R. Soekarman. Guna mewujudkannya, beliau berdua melakukan sosialisasi dan pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat-pejabat pemerintah daerah. Gayung bersambut, masyarakat memberi respon yang positif, begitu juga halnya dengan Pemerintah Kotamadya Madiun. Agar lebih efektif pembentukan perguruan tinggi tersebut, maka dibentuk sebuah yayasan yang menaunginya atau sebagai payungnya. Pada tahun 1969 para inisiator berhasil mendirikan yayasan yang dinamai YAPPERTIM (Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Madiun). Para inisiator yang membentuk YAPPERTIM yaitu : Drs. Mujiono (Mantan Dosen IKIP Negeri Malang Cabang Madiun), Drs. R. Soekarman (Mantan Dekan Koordinator IKIP Negeri Malang Cabang Madiun), Drs. Imam Sunarji (Walikota Madiun), Muhammad Dimyati, dan Mayor Sutoyo (Mantan Kasdim Madiun). Setelah yayasan terbentuk, selanjutnya para inisiator mendirikan IKIP Daerah Madiun pada tahun 1969 dan dikendalikan secara kolektif.
IKIP Daerah Madiun pada tahun pertama berhasil membuka 3 program studi yaitu : Pendidikan Umum (PU), Bahasa Indonesia dan Ilmu Pasti. Jumlah mahasiswa untuk tahun pertama ada 76 mahasiswa yang berasal dari Madiun dan sekitarnya. Dalam pelaksanaan kuliah menggunakan sekolah-sekolah di Kotamadya Madiun dan perkuliahannya dilakukan pada sore hari. Hal itu dilakukan karena IKIP Daerah Madiun belum mempunyai gedung dan sarananyapun masih terbatas. Sehingga tempat perkuliahannya berpindah-pindah tergantung pihak sekolah yang mau diajak kerjasama. Sekolah yang pertama kali digunakan yaitu SMP Negeri 6 kemudian berpindah di SMA Negeri 3 yang sekarang dipakai oleh SMP Negeri 2, Gedung perpustakaan daerah yang sekarang menjadi Plaza Sri Ratu.
Masalah lain yang dihadapi IKIP Daerah Madiun, yaitu terbatasnya dana pengembangan, kekurangan tenaga pengajar maupun administrasi, belum memiliki gedung perkuliahan yang memadai, dan belum mendapatkan status yang jelas. Berkat kerja keras dan kekompakkan para pengelola dan bantuan pemerintah daerah serta sekolah-sekolah, IKIP Daerah Madiun dapat bertahan.
Sebagai suatu perguruan tinggi, status merupakan hal yang harus dimiliki sebagai simbul legalitas akan kewenangan-kewenangan, hak dan kewajibannya sehingga masyarakat memberi kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan, bahwa perguruan tinggi swasta yang sudah memiliki status terdaftar diperbolehkan mengadakan perkuliahan sendiri. Sedangkan ujian negaranya dibawah jurusan sejenis yang memiliki status diakui atau disamakan. Untuk itu YAPPERTIM berjuang untuk mendapat status. Salah satu usahanya yakni mengintegrasikan diri dengan IKIP Sarmidi Mangunsarkoro yang berpusat di Malang dan namanya berganti menjadi IKIP Sarmidi Mangunsarkoro (tahun 1974) dan sebagai pimpinannya: Rektor I Drs. Mujiono, Rektor II R. Soekarman, dan Rektor III Drs. Soeparno
Usaha IKIP Sarmidi Mangunsarkoro belum menghasilkan status yang diharapkan dan selanjutnya IKIP Daerah Madiun menginduk ke IKIP Negeri Surabaya, terutama dalam pelaksanaan ujian negara. Pada tahun 1975 IKIP Sarmidi Mangunsarkoro di Madiun oleh YAPPERTIM diserahkan kepada Pengurus Daerah VIII PGRI Jawa Timur dan dibina oleh Yayasan Pembina Pendidikan Penguruan Tinggi Daerah VIII PGRI Jawa Timur. Nama IKIP Sarmidi Mangunsarkoro di Madiun mulai tanggal 5 Juni 1975 diubah dan diberi nama IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun. Tanggal perubahan dan penetapan nama tersebut di atas oleh pengelola IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun ditetapkan sebagai hari Dies Natalis IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun. Berkat perjuangan Pengurus Daerah VIII PGRI Jawa Timur, dengan Surat Kopertis Wilayah VII tanggal 17 Mei 1976 No. 85/I/1976, mulai tanggal 17 Mei 1976 IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun mendapat Status Terdaftar.
Pimpinan IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun sebagai berikut :
1. Dekan Koordinator : Drs. Soeparno
2. Pembantu Dekan Koordinator I : Saiman, BA
3. Pembantu Dekan Koordinator II : Soesilo Soedharman, BA
4. Pembantu Dekan Koordinator III : DA. Hutahean, BA
Dengan status terdaftar, IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun semakin mendapat perhatian dan kepercayaan masyarakat Madiun dan sekitarnya. Ditunjukkan dari dibukanya jurusan baru dan animo masyarakat yang semakin meningkat. Jurusan yang dimiliki menjadi 5, yaitu : Pendidikan Umum, Pendidikan Bahasa Indonesia, Ilmu Pasti, Sejarah dan Seni Rupa. Selain itu IKIP PGRI Madiun membuka kelas di beberapa tempat di luar Kota Madiun, yaitu : Maospati Magetan untuk Jurusan Seni Rupa, Karangjati dan Nguter Ngawi untuk Jurusan Pendidikan Sejarah, Caruban Mejayan Madiun untuk Jurusan Pendidikan Umum (PU) dan Jurusan Bahasa Indonesia.
IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun belum memiliki sumber daya yang lengkap. Fakultas-fakultas masih dirangkap oleh pimpinan pusat. Dalam kegiatannya dikoordinir oleh dekan koordinator yang setara dengan rektor untuk sekarang. Tenaga pengajarnya diambil dari sebagian mantan dosen IKIP Negeri Malang Cabang Madiun dan kekurangannya mengambil dari guru – guru SMA yang berstatus PNS yang memiliki ijasah sarjana muda, sehingga banyak guru – guru dari SMAN3 yang menjadi dosen di IKIP daerah di Madiun, sedangkan karyawan juga masih sangat sedikit jumlahnya yang disebabkan karena keurangan finansial sehingga tidak mampu untuk menggaji secara penuh. Kondisi tersebut mampu diatasi secara perlahan – lahan dengan mendapat bantuan dana dari para donatur maupun dari pemerintah daerah, selain itu juga mencari pinjaman uang sebagai modal dalam pengembangannya, seperti membeli tanah dan membangun gedung perkuliahan yang pertama, yang sekarang menjadi kampus 1 IKIP PGRI Madiun jalan Setiiabudi 85 (gedung sayap Timur Kampus 1 IKIP PGRI Madiun). Pada waktu itu hanya mampu membangun 1 ruang pertemuan, 4 ruang kelas dan 2 kamar mandi.
Drs. Soeparno sebagai Dekan Koordinator IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun pada bulan Juni 1983 meninggal dunia. Untuk mengisi jabatan dekan koordinator dilakukan musyawarah dan hasilnya terpilih Drs. J. Soetjarjo (Ketua Jurusan Ekonomi). Selain alasan kompetensi, Drs. J. Soetjarjo merupakan pejabat yang sudah memiliki gelar kesarjanaan strata satu. Drs. J. Soetjarjo menjabat dekan koordinator mulai Juni 1983 sampai dengan 31 Agustus 1985.
Keberadaan IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun tidak dapat berlangsung lama, sebab pada tahun 1985 ada perubahan kebijakan dari pemerintah, bahwa setiap perguruan tinggi swasta harus memiliki yayasan sendiri – sendiri, sehingga daerah-daerah di Jawa timur seperti Nganjuk, kediri, Blitar, Surabaya, Tuban, Jember, Banyuwangi, Situbondo. Banyak yang mendirikan yayasan sendiri termasuk IKIP daerah di Madiun menjadi YPLP PT yaitu Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi. YPLP PT PGRI Kodya Madiun kelegalannya dituangkan dalam Akta Notaris R.N. Sinulingga, S.H. pada tanggal 13 Mei 1985 No 103 dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Pusat di Jakarta.
YPLP PT PGRI Madiun tersebut dalam perkembangannya mengalami reorganisasi pengurus dan nama yaitu pada tanggal 27 Juni 2002 menjadi PPLP PT PGRI (Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia). Perbuhan tersebut disyahkan dalam Akta Notaris Nomor 6 Asni Arpan, SH.
Berikut adalah fakultas dan jurusan yang terdapat di IKIP PGRI Madiun:<ref>[http://ikippgri-madiun.ac.id/inmn_ak.php IKIP PGRI MADIUN - Fakultas & Jurusan]</ref>
* Program Pascasarjana
| |||