Revisi per 3 Oktober 2016 23.08 sunting Hidayatsrf (bicara \| kontrib) Pengurus antarmuka, Pengurus 25.023 suntingan k →Legalitas Organisasi: clean up, replaced: Akte → Akta (3) using AWB ← Revisi sebelumnya		Revisi per 3 Oktober 2016 23.40 sunting balikkan Hidayatsrf (bicara \| kontrib) Pengurus antarmuka, Pengurus 25.023 suntingan k →Legalitas Organisasi: clean up, replaced: akte → akta (3) using AWB Revisi selanjutnya →
Baris 57: Sebagai sebuah organisasi formal, eksistensi Nahdlatul Wathan mendapatkan legalitas yuridis formal berdasarkan ~~akte~~akta Nomor 48 tahun 1957 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris Pembantu Hendrix Alexander Malada di Mataram. Akta ini bersifat sementara, karena wilyah yurisdiksinya hanya Baris 64: Untuk itu, dibuat ~~akte~~akta nomor 50, tanggal 25 Juli 1960, di hadapan Notaris Sie Ik Tiong di Jakarta. Kemudian pengakuan dan penetapan juga diberikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A.5/105/5 tanggal 17 Baris 71: Dengan legalitas ~~akte~~akta kedua ini, maka organisasi Nahdlatul Wathan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengembangkan organisasinya ke seluruh wilayah negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga

Nahdlatul Wathan: Perbedaan antara revisi