Lembaran negara: Perbedaan antara revisi

'''Lembaran Negara Republik Indonesia''' atau '''LNRI''' (saat periode kolonial disebut ''Het Staatsblad van Nederlandsch-Indie'' atau periode transisi disebut ''Het Staatsblad van Indonesie'' dengan penyebutan singkat ''Staatsblad'') merupakan referensi pemuatan publikasi dari segala bentuk pengumuman, ''Ordonantie'' dan ''Reglement'' <ref>[http://www.anri.go.id/web/index.php?m=panduan_penelitian&id=3&sbstatis=&PHPSESSID=c476fcad3bc8f48ea770c4b7aba7e640 ''Het Staatsblad van Nederlandsch-Indie'']</ref> Pada periode kemerdekaan pernah dikenal sebagai ''Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat'' <ref>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950.</ref>, akan tetapi, setelah [[Dekret Presiden]], kembali disebut ''Lembaran Negara Republik Indonesia'' yang merupakan publikasi berkala dengan ikutan penomoran pemuatan yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan segala bentuk Kebijakan, Pengumuman, [[Peraturan]] dan [[Perundangan]] yang dikeluarkan oleh Badan, Lembaga atau Pemerintah berketentuan setelah pencatatan dan dipublikasikan dalam ''Lembaran Negara Republik Indonesia'' mempunyai kekuatan pemaksaan atas pemberlakuan pada keseluruhan wilayah kedaulatan ''Republik Indonesia''.

 

* Staatsblad 1915 Nomor 732 tentang Wetboek Van Strafrecht, kini dikenal sebagai [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana].

* Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW), kini dikenal sebagai [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata].

* Staatsblad 1847 Nomor 52 jo. Stb. 1849-63 tentang Reglement Op De Rechtsvordering, kini dikenal sebagai [Reglemen Acara Perdata].

 

* LNRI Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan LNRI Nomor 3039 (Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan–Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial).

* LNRI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LNRI Nomor 3209 (UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP).