Warga negara Korea Utara: Perbedaan antara revisi

 

==Hukum kebangsaan Korea Utara==

Korea Utara telah menerapkan sebuah hukum [[kebangsaan]] sejak tahun 1963, 15 tahun setelah pendiriannya pada 9 September 1948.<ref>Kim, Chin. ''Law of Marriage and Divorce in North Korea'' The International Lawyer (1973): 906-917</ref> Hukum tersebut telah direvisi dua kali pada tahun 1995 dan 1999. Hukum Kebangsaan Republik Demokratik Rakyat Korea mengatur siapa-siapa yang menjadi warga negara RDRK serta bagaimana seseorang dapat mendapatkan ataupun menanggalkan status tersebut. Hukum tersebut mengatur persyaratan kewarganegaraan, hak-hak warga negara, serta perlindungan bagi warga negara. Meskipun hanya memiliki 16 pasal, hukum kebangsaan yang dimiliki RDRK telah mencakup sebagian besar hal-hal mendasar mengenai peraturan kewarganegaraan yang juga dapat ditemukan di hukum negara lain.<ref>{{cite journal|last=Kim|first=Chin|title=North Korean Nationality Law|journal=International Lawyer|year=1972|volume=6|issue=2|pages=324|url=http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/intlyr6&div=34&id=&page=}}</ref> Hukum kebangsaan Korea Utara selain itu juga menyinggung mengenai penduduk yang tinggal di daerah negara sejak pendirian Republik Demokratik Rakyat Korea. Penduduk yang disebutkan adalah terkait dengan aneksasi RDRK oleh [[Jepang]] dan [[Amerika Serikat]], pendudukan oleh [[Uni Soviet]], dan penyerahan terhadap [[Sekutu di Perang Dunia II|Sekutu]] pada tahun 1945. Hukum tersebut memiliki asumsi bahwa orang yang terdaftar di Korea Utara memiliki status kebangsaan Korea Utara.

 

*[[Paspor Republik Demokratik Rakyat Korea]]

*[[Reunifikasi Korea]]

*[[Pengungsi Korea Utara]]