Sistem Kangchu: Perbedaan antara revisi

 

 

Penggunaan istilah "Kangchu" meluas pada abad ke-19 setelah [[Emigrasi bangsa Tionghoa|imigran Tionghoa]] mulai menetap di sekitar Johor dan mendirikan perkebunan [[gambir]] dan [[lada]].{{#tag:ref|Spesies gambir dan lada yang ditanam di Singapura, Johor, dan negara-negara Melayu lainnya adalah ''Uncaria Gambir'' dan ''[[Lada hitam|Piper Nigrum]]''.<ref>Corfield & Corfield (2006), hlm. 175.</ref>|group=fn}} Kesejahteraan sosial dan ekonomi para imigran Tionghoa berada di tangan pemimpin [[Tionghoa Malaysia|Tionghoa setempat]], yang bertanggungjawab untuk mengelola perkebunan yang umumnya terletak di sepanjang bantaran sungai.<ref name="Ooi710">Ooi (2004), hlm. 710</ref> Asal-usul sistem Kangchu bisa ditelusuri dari abad ke-18 saat kuli-kuli Tionghoa mulai menetap di wilayah [[Penang]] dan [[Riau]], dan mendirikan perkebunan lada dan gambir di sana. Penguasa yang memerintah Johor, [[Temenggong]] Ibrahim dan penerusnya, [[Sultan]] [[Abu Bakar dari Johor|Abu Bakar]], mulai memerhatikan sistem Kangchu pada paruh pertama abad ke-19 untuk membentuk sistem administrasi yang lebih terorganisir setelah setelah semakin banyaknya jumlah imigran Tionghoa yang menetap di sana, yang juga berperan penting dalam mengembangkan perekonomian negara. Sistem Kangchu juga berkembang di kawasan [[Asia Tenggara]] lainnya yang memiliki komunitas Tionghoa dalam jumlah besar. Para Kangchu dan [[kuli]] yang bekerja di perkebunan gambir dan lada umumnya berasal dari [[Bangsa Teochew|Teochew]], dan kebanyakannya adalah imigran Tionghoa generasi pertama atau kedua.<ref>Lim (2002), hlm. 46</ref> Pada tahun 1917, pemerintah kolonial Britania di Johor menerapkan peraturan yang menghapuskan sistem Kangchu di wilayah tersebut, dan harga gambir anjlok selama awal abad ke-20.<ref>[http://www.sinchew-i.com/special/relics/ssr2.shtml?ssr201.html 猶如酋長擁有特權港主百年風光不再: 系列２], 15 July 2000, [[Sin Chew Jit Poh]]</ref>

 

Asal-usul sistem Kangchu bisa ditelusuri sejak pertengahan abad ke-18, ketika para imigran awal Tionghoa yang menetap di [[Penang]]<ref>Mak (1995), hlm. 156</ref> mulai mengembangkan berbagai jenis tanaman perkebunan komersial, termasuk [[lada]], [[gambir]], [[pinang]], dan [[cengkeh]]. Perkebunan ini ditinggalkan pada akhir abad ke-18 karena Penang berperang dengan pelaut [[Bugis]], yang mengakibatkan banyaknya perkebunan gambir yang musnah. Hal ini menyebabkan menurunnya jumlah perkebunan dan semakin populernya aktivitas [[perdagangan rempah-rempah]], yang menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar.<ref>Hussin (2007), hlm. 119</ref> Pada awal abad ke-19, imigran Tionghoa mulai menyebar ke [[Malaka]] dan [[Singapura]], tempat perkebunan gambir dan lada juga telah ada.

 

Pada akhir 1820-an, imigran Tionghoa juga mulai berpaling ke [[Johor]] untuk mendirikan perkebunan gambir dan lada atas dorongan dari [[Temenggong]] Abdul Rahman dan penerusnya, Daing Ibrahim.<ref>Gambe (2000), pp. 82-3</ref> Setelah semakin banyaknya imigran Tionghoa yang mendirikan perkebunan gambir dan lada di Johor pada tahun 1840-an, Temenggong Ibrahim membentuk birokrasi yang beranggotakan para petinggi [[Melayu]] untuk mengawasi masalah-masalah administrasi di tubuh Kanchu.<ref>Hooker (2003), hlm. 108</ref> Ia mulai mengeluarkan izin resmi, yang dikenal dengan ''Surat Sungai'' dalam [[bahasa Melayu]]. Izin ini memungkinkan para pemimpin Kanchu untuk mendirikan perkebunan di sepanjang tepi sungai. Pada gilirannya, Kangchu diwajibkan untuk membayar [[pajak]] yang berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perkebunan gambir dan lada. ''Surat Sungai'' ini juga mesti diperbarui dalam jangka waktu tertentu.<ref name="Ooi710"/>

 

Perkebunan gambir dan lada pertama kali muncul di Johor Selatan, terutama di Skudai. Lau Lib Keng, seorang imigran Tionghoa yang tinggal di Skudai, adalah orang pertama yang memperoleh ''Surat Sungai''; bagian tepi sungai disewakan kepada Lau untuk dimanfaatkan sebagai perkebunan gambir dan lada.<ref>Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (1975), hlm. 11</ref> Sejak 1850-an dan seterusnya, lebih banyak imigran Tionghoa yang datang ke Johor, terutama ke kawasan hutan di Johor Selatan seperti [[Tebrau]], [[Plentong]], dan [[Stulang]], setelah terlebih dahulu dirambah untuk dijadikan perkebunan gambir dan lada.<ref name="Ahmad310">Ahmad & Liok, hlm. 310</ref> Saat putra Temenggong Ibrahim, [[Abu Bakar dari Johor|Abu Bakar]], menggantikan posisi ayahnya sebagai Temenggong Johor pada tahun 1862, kurang lebih sebanyak 37 ''Surat Sungai'' telah dikeluarkan untuk berbagai komunitas Kangchu, yang secara keseluruhan bertanggungjawab untuk mengelola sekitar 1.200 perkebunan gambir dan lada yang tersebar di wilayah tersebut.<ref>[[Radio Televisyen Malaysia]] (1987), hlm. 27</ref> Sebagian besar pemimpin komunitas Tionghoa juga menjadi anggota [[Triad (perkumpulan rahasia)|perkumpulan rahasia]], dan perang komunal seringkali pecah antar kelompok Tionghoa yang berasal dari dialek berbeda di Singapura, umumnya disebabkan oleh kepentingan ekonomi yang saling bertentangan. Dari tahun 1850-an dan seterusnya, Kangchu mulai menanamkan pengaruh politik dalam tubuh negara dengan cara menjalin hubungan dekat dengan Temenggong Abu Bakar. Pada tahun 1865, Abu Bakar secara resmi mengakui perkumpulan [[Bangsa Teochew|Teochew]] cabang Johor dari [[Kongsi Ghee Hin|Kongsi Ngee Heng]], setelah seorang pemimpin Kangchu bernama Tan Kee Soon menyediakan sejumlah pasukan untuk mengalahkan pasukan [[Sultan Ali dari Johor|Sultan Ali]], saingan Abu Bakar.<ref name="Ahmad310">Ahmad & Liok (2003), hlm. 308</ref> Meskipun demikian, Abu Bakar tetap meminta kepada Kongsi Ngee Heng untuk menerima imigran Tionghoa yang berasal dari dialek lain, dengan demikian bisa mencegah perang komunal seperti yang terjadi di Singapura.<ref name="Ahmad310"/>

 

 

Tanaman perkebunan ini umumnya diekspor ke negara-negara lain dari [[Singapura]] dengan bantuan pedagang Tionghoa yang bermarkas di kota tersebut. Sejak 1860-an dan seterusnya, banyak Kangchu yang terlilit utang dan mulai menjual perkebunan mereka kepada para pedagang atau kepada Kongsi yang lebih besar,<ref name="Andaya140"/> atau yang dikenal oleh penduduk setempat dengan sebutan ''Tuan Sungai''. Kangchu seringkali dipekerjakan sebagai [[penyelia]] atau pengelola oleh para pedagang untuk mengawasi kegiatan operasional di perkebunan gambir dan lada. Temenggong Abu Bakar mulai mengeluarkan surat kontrak yang mengakui keberadaan Kangchu; surat ini dalam bahasa Melayu disebut dengan ''Surat Tauliah''.<ref name="Ahmad311">Ahmad & Liok (2003), hlm. 311</ref>

Setelah perkebunan gambir dan lada diperluas pada 1870-an, Kangchu yang lebih mapan dipercaya untuk mendirikan perkebunan yang lebih besar dan membuat kontrak dengan para pedagang Tionghoa yang berasal dari Singapura. Keuntungan yang dihasilkan oleh perkebunan ini menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Johor,<ref name="Andaya140"/> dan turut membantu membiayai pembangunan infrastruktur Johor. Hubungan Abu Bakar dengan para pemuka Tionghoa juga sangat baik, dan ia telah menunjuk banyak warga Tionghoa untuk menduduki jabatan politik di Johor. Abu Bakar menunjuk dua pemimpin komunitas Tionghoa untuk menduduki kursi Dewan Negara Johor, kedua orang tersebut adalah seorang Kangchu dari [[Chaozhou]], Tan Hiok Nee, dan seorang kontraktor dari [[Taishan]], Wong Ah Fook, yang juga memiliki perkebunan gambir dan lada di [[Mersing]] pada tahun 1880-an.<ref name="Ahmad313">Ahmad & Liok (2003), hlm. 313</ref> Karena sebagian besar tanah di sepanjang tepi sungai di Johor Selatan sudah disewa oleh imigran Tionghoa sebelumnya, para imigran baru mulai bermigrasi ke arah utara pada 1870-an dan menggarap perkebunan gambir dan lada lebih jauh ke utara, terutama ke [[Yong Peng]], [[Batu Pahat]], [[Benut]], [[Endau]], dan [[Kota Tinggi]].<ref>Trocki (1979), pp. 134, 136, 158, 179</ref> Secara khusus, Abu Bakar terus mendorong imigran Tionghoa untuk mendirikan perkebunan di [[Muar]], tak lama setelah pemerintah kolonial Britania memutuskan untuk mendukung Abu Bakar ketimbang [[Tengku Alam Shah]] (putra sulung Sultan Ali) sebagai Sultan Johor, dan Britania memberikan Abu Bakar kontrol atas Muar.<ref>Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (1966), hlm. 16</ref>

 

Pada akhir abad ke-19, perekonomian Johor mulai ditinjau ulang untuk memberikan kesempatan bagi penanaman tanaman perkebunan lainnya. Dimulai dengan diperkenalkannya [[kopi]] pada tahun 1881,<ref name="Ahmad316">Ahmad & Liok (2003), hlm. 316</ref> dan kemudian diikuti oleh komoditas lainnya seperti [[tapioka]], [[teh]], [[nanas]], dan [[karet]]. Kopi dan tapioka dengan cepat diabaikan pada tahun 1890 setelah harga jual tanaman ini anjlok di pasaran, sedangkan karet berhasil memiliki pijakan yang kuat di Johor karena tingginya permintaan terhadap komoditas ini pada tahun 1910-an.<ref>Andaya (1984), hlm. 214</ref> Harga jual gambir anjlok pada 1905 dan 1906, dan sebagian besar Kangchu berpaling dari gambir dan mulai menanam karet.<ref>Jackson (1968), hlm. 49</ref> Menurunnya jumlah perkebunan gambir dan lada juga dipicu oleh penindasan pemerintah kolonial Britania terhadap sistem pertanian tradisional yang digunakan oleh Kangchu untuk menanam gambir dan lada; metode baru yang dipaksakan pemerintah kolonial menyebabkan tanah menjadi kering dan semakin menipisnya hutan karena kayu-kayunya dimanfaatkan sebagai bahan bakar di pabrik-pabrik kecil.<ref>Andaya (1984), hlm. 211-2</ref> Beberapa tahun sebelum sistem Kangchu dihapuskan, nilai ekspor gambir dan lada merosot lebih dari 60% pada tahun 1912 hingga 1917.<ref>Tate (1971), hlm. 198</ref>

 

[[Britania Raya|Britania]] telah lama tidak menyukai Kangchu karena mereka memiliki hubungan dengan komunitas rahasia di Singapura, juga keterlibatan mereka dalam berbagai kejahatan sosial seperti perjudian dan menghisap [[candu]], kegiatan yang ingin disingkirkan oleh Britania dari Singapura dan Federasi Malaya. Pada awal 1890, Gubernur Britania [[Cecil Clementi Smith]] membujuk Abu Bakar agar segera memberlakukan Ordonansi Masyarakat dan melarang aktivitas Kongsi Ngee Heng, namun ditolak.<ref>Ahmad & Liok (2003), pp. 316-7</ref> Tak lama setelah Britania menunjuk seorang penasihat untuk Johor, Smith mulai mengait-ngaitkan tingginya tingkat kejahatan di Johor dengan aktivitas Kangchu. Pada tahun 1915, pemerintah Johor, yang telah berada di bawah kendali Britania, mengesahkan ''Societies Enactment'', yang menyebabkan pembubaran Kongsi Ngee Heng pada tahun berikutnya.<ref>Ahmad & Liok (2003), pp. 317-8</ref> Sistem Kangchu secara resmi dihapuskan pada bulan Desember 1927 melalui sebuah keputusan pemerintah Johor, yang telah dikuasai oleh Britania.<ref name="Ahmad316"/>

 

Temenggong Johor (kemudian [[Sultan Johor]]) memberikan hak otonomi yang besar kepada Kangchu dengan menyerahkan sebidang tanah untuk dimanfaatkan sebagai perkebunan,<ref>{{Citation

| last = Trocki

| isbn = 978-9971-69-376-3 }}</ref> termasuk hak untuk memungut pajak atas nama Temenggong, serta menjamin kesejahteraan kuli Tionghoa yang tinggal di tanah tersebut. Kangchu umumnya diberi pengecualian pajak untuk hal-hal tertentu.<ref name="Ooi710"/> Beberapa Kangchu perkebunan juga bekerja sebagai pemilik toko dan pedagang untuk memenuhi kebutuhan Kangchu lain, dan Kangchu ini tidak dikenakan pajak penghasilan. Mereka juga diberi kebebasan untuk menjual [[daging babi]], [[candu]], dan [[alkohol]].<ref>Lim (2002), hlm. 79</ref> Kangchu terkadang memberikan sebidang tanahnya untuk dijadikan perumahan para kuli perkebunan, dan perumahan ini lambat laun berkembang menjadi pusat administrasi Kangchu. Wilayah-wilayah ini pada umumnya terletak di sekitar bantaran sungai, dan dikenal dengan sebutan ''Kangkar'' (secara harfiah berarti "kaki sungai", [[bahasa Cina]]: 港脚, [[Hanyu Pinyin|Pinyin]]: Gáng Jiǎo, [[Dialek Teochew|Teochew]]: Kaang6 Caar8).<ref>Trocki (1979), hlm. 90</ref>{{#tag:ref|These settlements were known as "Chu Kang", ([[Chinese language|Chinese]]: 厝港, [[Hanyu Pinyin|Pinyin]]: Cuò Gǎng, [[Teochew dialect|Teochew]]: Chu2 Kaang6) literally "back port" in Chinese, as many settlements were located near the backwater areas of jungles along the river banks. Each "Chu Kang" is named after the owner of the plantation; for instance, [[Lim Chu Kang]] (now in modern [[Singapore]], see also [[List of place names of Kangchu system origin]])<ref name="ChiaNUS">Chia, Mengtat Jack, [http://www.fas.nus.edu.sg/hist/doc/HissocJournal/Chia%20Mengtat%20Jack%20-%20Beyond%20Riots.pdf Beyond Riots: Chinese Businessmen and Secret Societies in Singapore 1819-1890], [[National University of Singapore|NUS]] History Society e-journal, pg 7-8</ref>|group=fn}}

 

* [[Muar]]

* [[Abu Bakar dari Johor|Sultan Abu Bakar]]

* [[Kapitan Cina]]

 

<div class="references-small" style="-moz-column-count:2; -column-count:2">

<references group=fn/>

</div>

 

{{reflist|2}}

 

<div class="references-small">

| last = A. Trocki

| first = Carl